Minggu, 24 Juni 2018

Realisasi DAK tak Maksimal, Dewan Minta Pemkab Serang Evaluasi OPD

SERANG, (KB).- Komisi III DPRD Kabupaten Serang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi dana alokasi khusus (DAK)-nya tidak maksimal. Menurut dewan, realisasi dana tersebut berkaitan dengan kinerja pemkab.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi mengatakan, dana perimbangan pemkab 2017 tidak mencapai target, yakni hanya 99,01 persen dari target Rp 1,484 triliun tercapai Rp 1,470 triliun. Jika dilihat sumber persoalan yang menyebabkan tidak 100 persen, adalah dari DAK yang hanya 87,59 persen, jadi DAK yang seharusnya masuk sebesar Rp 352,8 miliar, tetapi hanya masuk Rp 309 miliar.

“DAK ini terkait mekanisme pencairannya pusat mentransfer secara bertahap sesuai hasil kinerja OPD teknis di pemkab. Maka, perlu dievaluasi terkait realisasi DAK ini menurut kami, karena ini berkaitan dengan persoalan kinerja pemkab dan OPD teknis yang menerima DAK,” katanya saat ditemui Kabar Banten di ruang kerja, Rabu (31/1/2018).

Ia berharap, persoalan yang berkaitan DAK dapat diminimalisir, sehingga realisasinya tidak seperti sekarang. Dananya tidak terserap dari pusat. Tahun lalu, DAK tidak terealisasi Rp 27 miliar, sekarang lebih besar Rp 43 miliar, tahun ini yang besar DAK nonfisik Rp 28 miliar dan fisik Rp 15 miliar. “Jadi, pencairan DAK pusat itu kan bertahap sesuai aturannya ada empat tahapan, nah itu pencairan sesuai dengan kinerja dari OPD teknisnya,” ujarnya.

Menurut informasi dari OPD, ucap dia, ada hambatan dalam realisasi DAK, yakni terkait teknis, misalnya panduan teknis atau petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang terlambat turun dari pusat. “Ke depan harus diperbaiki komunikasinya antara pemda dan kementerian keuangan, diperbaiki juga kinerja dari OPD teknisnya,” ucapnya.

Ia menuturkan, hambatan panduan teknis atau juklak dan juknis penggunaan DAK yang terlambat turun dari pusat, memang akan hambat pelaksanaan. Oleh karena itu, harus dapat diantisipasi oleh pemkab dengan bekomunikasi ke pusat.

“Aturan itu kan mulai 2016-2017 kalau dulu enggak ada aturan itu. Sekarang kalau juklak dan juknis telat, pelaksanaan juga terhambat, akibatnya pencairan gak maksimal realisasi DAK rendah. Jadi itu bentuk komunikasi koordinasi, kemudian kinerjanya juga harus diperbaiki,” tuturnya. (YY)***


Sekilas Info

Dana Parpol Segera Cair

SERANG, (KB).- Bantuan dana partai politik (parpol) sudah bisa dicairkan pada Juli 2018. Parpol peraih kursi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *