Rawan Pelanggaran, Kawal Pemilu 2019 di Banten

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Banten Saeful Bahri memberikan keterangan pers kepada awak media saat acara deklarasi koalisi masyarakat sipil kawal pemilu jaga suara di salah satu kafe di Kota Serang, Senin (15/4/2019).*

SERANG, (KB).- Belasan organisasi kemasyaratan di Banten deklarasi mengawal bersama Pemilu 2019 bersih dan damai, yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama, di Kota Serang, Senin (15/4/2019).

Belasan organisasi yang hadir terdiri dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Banten, KAHMI Banten, Forum Masyarakat Peduli Pemilu (FMPP), ICMI Banten, Forhati, IDRI Banten, Badak Banten, Milenia.id, LBH Apik, FKPT, SAF, JAPA, IKAPI, PDRI Banten dan LSPM.

Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Banten Syaeful Bahri mengatakan, seruan itu dilakukan karena Banten selalu masuk lima besar provinsi yang rawan setiap kali gelaran Pemilu. Bahkan untuk Pemilu serentak 2019 ini, Bawaslu RI sudah merilis jika Banten merupakan provinsi ke lima paling rawan se-Indonesia.

Atas dasar itu, kata dia, maka masyarakat Banten harus membuktikan jika prediksi tersebut salah dan masyarakat Banten siap mengawal pemilu yang bersih dan damai. “Ingin kita buktikan bahwa itu tidak benar. Kami percaya kepada seluruh masyarakat di Banten dengan pemilih sebanyak 8 juta lebih dan TPS 33 ribu lebih,” kata Syaeful.

Dua hari menjelang hari pencoblosan pemilu serentak yang bersejarah, terbesar dan paling kompleks di dunia itu, pihaknya mengimbau semua kalangan, khususnya partai politik, pasangan calon, caleg dan tim kampanye untuk tidak melakukan pelanggaran hukum dan berkomitmen dalam menjaga kondusivitas dengan menghindari tindakan-tindakan yang memicu pelanggaran, kecurangan ataupun benturan antar pihak.

“Partai politik dan paslon peserta pemilu agar mengingatkan caleg atau tim pemenangan untuk tertib, tidak memaksakan kehendak atau pilihannya pada siapapun, serta tidak melakukan tindakan atau aktivitas yang melanggar hukum pemilu dalam bentuk apapun,” ucapnya.

Dia juga berharap, pemilih memanfaatkan sisa waktu jelang pemungutan suara untuk memantapkan diri dan lebih mengenal rekam jejak dan kiprah calon yang akan dipilihnya melalui saluran informasi yang tersedia untuk semakin memantapkan pilihan.

“Pemilih juga diharapkan turut aktif mengawasi lingkungannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu pada masa tenang, jelang atau pada masa pemungutan dan penghitungan suara, khususnya potensi terjadinya politik uang, intimidasi, maupun tindakan melanggar hukum lainnya,” tuturnya.

Untuk penyelenggara baik KPU ataupun Bawaslu, ia mengimbau untuk memastikan lagi kesiapan teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, khususnya berkaitan dengan logistik pemilu. Selain itu, penyelenggara harus memastikan jajarannya melaksanakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi sesuai prosedur.

“Bagi pihak-pihak yang menemukan dugaan terjadinya pelanggaran atau kecurangan pemilu, diminta untuk tidak mengambil tindakan sepihak diluar hukum, namun konsisten menempuh prosedur atau mekanisme hukum yang tersedia,” katanya.

Melarang ”money politics”

Sekretaris FKPT Banten Amas Tadjuddin mengatakan, peserta pemilu untuk tidak melakukan cara-cara kotor dalam meraup suara dengan money politics. Karena, agama pun melarang hal itu. “Agama apapun tidak membenarkan politik uang,” ucapnya.

Bahkan, disampaikan Ketua Persatuan Dosen Relublik Indonesia (PDRI) Banten Andi, politik uang hukumnya haram dalam pandangan agama. Hal itu karena politik uang mencurangi banyak orang, bukan hanya satu orang.

“Berbohong kepada satu orang saja berdosa, apalagi menipu banyak orang. Sehingga pelaku pelanggar pemilu merupakan dosa besar,” ujarnya. (Masykur/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here