Rawan Digugat, 80% Lahan SD tak Bersertifikat

SERANG, (KB).- Lahan sekolah dasar (SD) yang tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Serang hingga saat ini belum memiliki sertifikat hak milik atas nama pemerintah. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang menunjukkan, sebanyak 705 SD masih belum bersertifikat.

Sekretaris Disdikbud Kabupaten Serang, Sarjudin mengatakan, masih banyak sekolah mendapat hibah tanah dari masyarakat. Permasalahannya, lahan yang dihibahkan tersebut tidak memiliki surat-surat yang jelas. Meski dokumennya tak jelas, tetap diterima, karena zaman dahulu modalnya hanya kepercayaan.

“Dokumen hitam di atas putihnya tidak ada, karena secara spontan atau hibah untuk membangun sekolah, saat itu orang tidak mengenal sertifikat atau dokumen resmi tanah. Ketika orangtua mereka meninggal ahli waris menggugat untuk meminta tanah yang sudah dihibahkan kepada pemerintah. Dinas Pendidikan jika ingin menggugat silakan ke pengadilan, kalau kami kalah tentu akan kami bayar,” katanya, saat di temui di ruang kerja, Kamis (7/12/2017).

Hingga kini, pihaknya masih terus diupayakan untuk sekolah-sekolah belum bersertifikat untuk legalitas kepemilikan sekolah. Proses sertifikasi terus dilakukan untuk menjaga kelangsungan proses pendidikan. “Baru 20 persen SD yang sudah bersertifikat. Kami sedang mengupayakan sekolah untuk memiliki sertifikat dan prosesnya bertahap. Sekarang kami memasang di sekolah papan untuk menandakan, bahwa sekolah tersebut milik pemerintah dan untuk menghindari dari gugatan. Persoalan sudah lama, jadi harus diselesaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberadaan sertifikat sangat penting untuk mengantisipasi munculnya klaim atas aset daerah jadi aset pribadi. Tanpa adanya bukti kepemilikan atau surat perjanjian, ucap dia, pihak sekolah berada dalam posisi lemah, akibatnya muncul sejumlah kasus sekolah yang disegel oleh pemilik tanah.
“Sekolah yang bersertifikat tentu menjadi rawan untuk diklaim oleh orang lain. Sekarang masih dilakukan pendataan terhadap tanah yang di atasnya terdapat bangunan milik pemerintah. Sisa sekolah yang belum bersertifikat, hanya berupa surat keterangan tanah (SKT), surat hibah, bahkan masih banyak yang tidak memiliki surat sama sekali,” tuturnya.

Ia menuturkan, untuk mengantisipasi persoalan pengklaiman di kemudian hari, perlu adanya inventarisasi sekolah yang belum bersertifikat. “Adanya inventarisasi pemkab bisa menyertifikat tanah. Bagaimanapun juga sekolah negeri, adalah milik pemerintah. Bangunan sekolah milik pemerintah. Sekolah sudah dibangun dengan bagus, ternayata didirikan di atas milik orang lain atau sengketa. Semoga ke depannya bisa terselesaikan sekolah-sekolah yang belum bersertifikat ini, agar memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar tidak terganggu dengan permasalahan lahan sekolah yang belum bersertifikat,” katanya. (DE)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here