Ratusan Warga Kota Serang Terima PKH

SERANG, (KB).- Ratusan warga Kota Serang menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia di Halaman Kantor Kecamatan Serang, Jumat (6/12/2019). Penyerahan tersebut, bahkan secara langsung diawasi oleh anggota Komisi VIII DPR RI.

Hadir pada penyerahan dana PKH tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dan anggota Komisi VIII lainnya, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI M.O Royani, dan Kepala Dinas Sosial Kota Serang Moch Poppy Nopriadi.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, saat ini penerima bantuan sosial di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa. Jumlah tersebut, masih setengah dari keseluruhan jumlah yang layak menerima bantuan, yaitu sebanyak 20 juta jiwa, sehingga pihaknya siap membantu baik dari sisi anggaran dan pengawasan.

“Komitmen pak menteri ini sangat luar biasa, kami siap semua sisi anggaran, pengawasan maupun dari komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Intinya rekanan kami sebagai Komisi VIII dan kementerian akan kami jaga sebaik mungkin,” kata politikus PAN tersebut seusai kegiatan.

Dalam pengawasan, ucap dia, DPR RI sudah membuat panitia kerja (Panja) untuk memastikan validasi data penerima bantuan sosial. Hal tersebut, untuk memastikan, bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

“Artinya program ini manfaatnya luar biasa, karena saya setelah melihat dari wajah ibu-ibu yang sudah menerima bantuan sangat senang dan artinya program ini layak kami tingkatkan dan bantuan itu kami pastikan sampai ke orang yang berhak,” ujarnya.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI M.O Royani mengatakan, target PKH secara nasional sebanyak 10 juta keluarga dengan total 43 juta jiwa. Jumlah tersebut, berdasarkan data dari kabupaten/kota di Indonesia.

“Jadi, pemerintah kabupaten/kota secara berjenjang mengusulkan, kemudian ditetapkan oleh Mensos. Berdasarkan data terpadu itu kami membuat targeting saat ini targeting untuk PKH 10 juta KPM,” tuturnya.

Ia menuturkan, Provinsi Banten sudah melaksanakan program PKH sejak 2008, dengan anggaran yang sudah masuk pada 2019 ini sebanyak Rp 1 triliun lebih. Sementara, untuk anggaran secara nasional pada 2020 mendatang, Kemensos menyiapkan sebesar Rp 32 triliun untuk program PKH.

“Nanti kurang lebih akan segitu juga (anggaran untuk Provinsi Banten). Tapi, kami berharap, penerima itu satu-satu akan menurun. Artinya mencerminkan tingkat kesejahteraan makin baik,” katanya.

Untuk Provinsi Banten, ujar dia, saat ini telah menjangkau 271.522 keluarga, nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai Rp 920,3 miliar. Sementara itu, untuk Kota Serang sebanyak 8.639 KPM dengan nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai Rp 136,1 miliar.

Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, sejak Januari hingga Oktober 2019 KPM PKH di Kota Serang yang telah graduasi sebanyak 103 KPM, dan graduasi mandiri sebanyak 168 KPM, sehingga totalnya, adalah 271 KPM atau 3,2 persen dari total peserta PKH.

Ditempat yang sama, Wali Kota Serang Syafrudin menuturkan, dengan bantuan yang diterima masyarakat Kota Serang dari Kemensos RI. Diharapkan jumlah kemiskinan semakin menurun dan mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Kota Serang.

“Saya atas nama Pemkot Serang menghaturkan terima kasih, kepada Kemensos dan DPR RI mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat dan bisa mengurangi kemiskinan,” ujarnya.

Selain itu, dia berharap, masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Tetapi, bagaimana bisa mandiri dan terlepas dari semua jenis bantuan dari pemerintah. “Saya kira Pemkot Serang tetap tidak tinggal diam, Pemkot Serang juga pasti ada pendampingan,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Serang Moch Poppy Nopriadi mengatakan, jumlah penerima bantuan PKH, tidak harus sama dengan jumlah penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) ataupun bantuan lainnya.

“Gak mesti (sesuai dengan angka kemiskinan), karena parameternya beda, contoh orang yang menerima PKH belum tentu menerima BPNT, karena komponennya beda,” tuturnya.

Selanjutnya, kata dia, untuk memastikan validasi data penerima PKH, pihaknya akan melakukan empat kali validasi data pada 2020 mendatang. Meskipun, pada tahun sebelumnya hanya melakulan sekali validasi, karena terbentur oleh anggaran.

“Idealnya validasi empat kali, tapi kami hanya punya dana sekali saja. Tahun depan (2020) kami empat kali,” ujarnya. (Masykur/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here