Ratusan Temuan BPK di Pemkab Pandeglang Belum Tuntas

PANDEGLANG, (KB).- Ratusan temuan BPK di Pemkab Pandeglang belum tuntas meski Pemkab Pandeglang berturut-turut mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), saat ini Pemkab Pandeglang masih memiliki 688 temuan dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Temuan tersebut memang totalnya sebanyak 1.058 kasus baik kelebihan pembayaran maupun kasus lainnya yang terjadi sejak 10 tahun terakhir.
Sementara dari laporan pemerintah daerah mengklaim baru bisa menuntaskan sebanyak 370 temuan.

Hal tersebut terungkap saat Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama jajarannya melakukan pertemuan entry meeting audit pendahuluan keuangan Pemkab Pandeglang tahun anggaran 2018 dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten di Ruang Garuda Pendopo Pandeglang, Kamis (7/2/2019).

Bupati Pandeglang Irna Narulita sangat patuh untuk menindaklanjuti temuan BPK RI yang tertuang di LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Bahkan, kata Irna, temuan kasus tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini terus diselesaikan.

“Masalah belanja menjadi temuan BPK RI dari tahun lalu sudah dapat diselesaikan hingga mencapai sekitar 75 persen. Bahkan, kami mampu menyelamatkan uang negara dari kelebihan pembayaran sebesar Rp 9,8 miliar,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita di hadapan BPK RI Perwakilan Banten.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Irna meminta BPK RI dapat memberikan bimbingan kepada pemerintah daerah. Selain itu, dia menyakini akan mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LHP TA 2018.

“Kami minta BPK jangan bosan-bosan membimbing kami dalam menindaklanjuti temuan-temuan terdahulu. Kami pasti upayakan persoalan itu dapat diselesaikan, karena saat ini kami fokus menyajikan LKPD terbaik agar bisa meraih kembali WTP 2018,” ujarnya.

Sekretaris daerah (Sekda) Pandeglang Fery Hasanudin tidak memungkiri dari total 1.058 temuan BPK, baru berhasil ditindaklanjuti sebanyak 370 temuan.

“Ya sisanya itu ada sekitar 688 temuan lagi yang mesti diselesaikan. Sebetulnya temuan sebanyak 1.058 itu, total temuan kurun waktu 10 tahun ke belakang. Tapi, tetap ini mesti kami tindak lanjuti hingga dapat terselesaikan,” ucapnya.

Menurut dia, dalam penyelesaian temuan itu diakui banyak kendala. Makanya, kata Fery, tidak bisa secara keseluruhan menyelesaikan temuan itu dengan cepat. Kalaupun tidak cepat, namun Fery mengklaim progres penyelesaian kasusnya sudah bagus, karena sekitar 75 persen uang dari kelebihan pembayaran dapat diselamatkan.

“Penyelesaian itu kan ada kendalanya, baik itu orang yang bersangkutan sudah tidak ada (meninggal), regulasi, perubahan-perubahan pejabat atau SOTK. Itulah kendala dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Tapi tetap, kami akan terus berupaya menyelesaikannya,” tuturnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Hari Wiwoho mengatakan, temuan tersebut hasil pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Ia juga menegaskan, kasus-kasus temuan itu tidak akan mempengaruhi atau menghambat terhadap pemeriksaan LKPD TA 2018.

“Tidak ada korelasinya, yang kemarin-kemarin diselesaikan juga dan sekarang kami melaksanakan pemeriksaan keuangan TA 2018. Pemeriksaannya sedang berjalan, belum ada hasil, karena kami baru entry minta data. Masih panjang sampai bulan Mei,” tuturnya.

Menurut dia, tidak ada titik tekan khusus dari BPK. “Tidak ada kekhususan, umum saja. Pengelolaan itu kan harus akuntable dan transparan, paling itu saja,” tuturnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here