Jumat, 22 Februari 2019
Anggota KPU Kota Serang dibantu guru yang menerjemahkan menggunakan bahasa isyarat memberikan sosialisasi kepada siswa penyandang disabilitas di Sekolah Khusus Samantha, Jalan Penancangan Pasir, Kaligandu, Kota Serang, Kamis (7/2/2019).*

Ratusan Pemilih Difabel Belum Memiliki KTP-El

SERANG, (KB).- Sebanyak 309 orang penyandang disabilitas yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 99 persennya belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Ade Jahran saat sosialisasi pemilih disabilitas di Kantor KPU Kota Serang, Kamis (7/2/2019).

“Data yang telah masuk, pemilih disabilitas itu sebanyak 309 orang yang masuk di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Ternyata yang hadir di sini ada sekitar 99% tidak memiliki KTP elektronik. Baru dua orang saja yang sudah memiliki,” katanya.

Ia akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang untuk melakukan pendataan sekaligus perekaman terhadap para pemilih disabilitas yang belum memiliki KTP-el.

“Nanti kami akan koordinasi dengan Disdukcapil terkait dengan hal ini. Apakah nanti kami akan mendatangi ke sana, atau nanti kami meminta Disdukcapil untuk mendatangi pemilih disabilitas untuk dilakukan perekaman KTP-el,” ujarnya.

Ade berharap pihak Disdukcapil yang mendatangi langsung ke sekolah-sekolah dan mendata khusus kepada pemilih disabilitas tersebut. “Kami berharap Disdukcapil langsung mendatangi dan mendata. Kemudian kami juga akan bergerak bersama Disdukcapil, agar semua serentak,” ucap Ade.

Menurut dia, pemilih disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam menyuarakan pilihannya pada pemilu serentak yang akan diselenggarakan 17 April 2019. Peraturan itu juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihannya pada pemilihan umum.

“Ini sosialisasi kami kepada penyandang disabilitas, bahwa masyarakat penyandang disabilitas juga merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama. Yaitu hak memilih dan dipilih sesuai dengan peraturan penyandang disabilitas yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih,” ucapnya.

Hal yang sama dikatakan akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Suwaib Amirudin. “Penyandang disabilitas itu merupakan pemilih warga negara Indonesia yang harus dihargai. Dalam undang-undang pun sudah diatur. Semua warga negara punya hak yang sama di Republik ini, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.

Ia menuturkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang agar lebih memperhatikan para pemilih disabilitas. “Mereka ini belum melakukan perekaman KTP-el. Jadi kita harus mendorong Pemerintah Kota Serang agar Disdukcapil melakukan pendataan. Hal itu harus menjadi perhatian khusus tentunya,” ucapnya.

Suwaib mengatakan, jangan hanya didata berdasarkan dengan sekolah. Tapi Disdukcapil harus bergerak untuk mendatangi setiap sekolah. “Jangan cuma di data berdasarkan dengan sekolah tapi juga pihak Disdukcapil harus datang ke sekolah-sekolah, agar bisa mendata langsung orang-orang yang memiliki keterbatasan ini. Karena ini merupakan kepentingan bersama, dan kita harus hargai mereka juga sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya,” tutur Suwaib. (Rizki Putri/HY)*


Sekilas Info

IPM Kota Serang Ditarget Naik 0,10 Persen Setiap Tahun

SERANG, (KB).- Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Serang ditargetkan terus mengalami kenaikan 0,10 persen setiap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *