Rasio Penetapan PBB-P2 Dipertanyakan

LEBAK, (KB).- Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lebak mempertanyakan penetapan rasio perhitungan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019.

Sebab, rasio NJOP PBB-P2 yang ditetapkan banyak ditemukan ketidaksesuaian. Sehingga, hal itu bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Tahun ini, NJOP PBB-P2 mengalami penyesuaian dengan nilai kenaikan rata-rata sekitar 100 persen. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa nilai pokok ketetapan (poktap) NJOP PBB-P2 banyak yang tidak sesuai dengan objek pajaknya,” kata Wakil Ketua Apdesi Lebak Darmawan, Kamis (14/3/2019).

Ia mencontohkan, ketidaksesuaian NJOP PBB-P2 tersebut salah satunya terjadi di Desa Cikatapis. Dimana, terdapat objek pajak yang hanya tanah kosong tetapi tertera di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) luas bangunan. Ada juga dua objek pajak yang sama letaknya, namun nilai pajak dalam SPPT berbeda. Bahkan, perbedaannya sangat mencolok.

“Padahal, di atas tanah itu ada bangunan rumah dua lantai yang tergolong mewah dan ada wahana wisatanya, tetapi nilai pajaknya hanya sebesar Rp 102.852,00. Sedangkan pada objek pajak satunya lagi hanya tanah dan bangunan rumah permanen biasa, tetapi nilai pajak di dalam SPPT sebesar Rp 714.416,00. Tentu ini sangat tidak rasional,” kata Darmawan Kepala desa (Kades) Cikatapis ini.

Menurut dia, Apdesi pada dasarnya sangat mendukung upaya pemerintah daerah melakukan penyesuaian PBB-P2 yang tujuannya untuk melindungi nilai jual tanah masyarakat, sekaligus untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penyesuaiannya tentu harus berdasarkan perhitungan dan data objek pajak yang jelas.

“Jangan sampai masalah ini justru bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena, saat ini saja pihak desa banyak menerima keluhan dari masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya juga menyayangkan, Pemkab Lebak dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang kurang aktif dalam menyosialisasikan mengenai penyesuaian tarif tersebut kepada masyarakat. Padahal, penyesuaian tarif NJOP PBB-P2 ini sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat.

“Masyarakat banyak yang kaget, mendadak harus bayar PBB naik. Pihak desa saja, sebelumnya dapat sosialisasi terkait kenaikannya PBB ini dari Bapenda,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bapenda Lebak Hari Setiono didampingi Subdirektorat (Kasubdit) pengelolaan data Nevi Pahlevi membenarkan, mulai tahun ini ada penyesuaian tarif NJOP PBB-P2. Penyesuaian tarif tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Terkait nilai rasio NJOP PBB-P2 yang dipertanyakan Apdesi, kata dia, hal itu bisa saja terjadi. Sebab, semenjak adanya pelimpahan pengelolaan PBB- P2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut, Bapenda tentu perlu melakukan pemutakhiran data objek pajak.

“Bayangkan, sejak pelimpahan kewenangan kita perlu melakukan pemutakhiran data. Tetapi, kita terus berupaya melakukan pemutakhiran data itu,” ujarnya.

Sampaikan keberatan

Namun demikian, kata dia, jika ada masyarakat yang keberatan dengan penetapan nilai NJOP PBB-P2 tersebut, Bapenda memberikan ruang masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau banding secara resmi.

“Apabila masyarakat merasa keberatan dengan penetapan pajak itu, bisa menyampaikan banding ke Bapenda,” tuturnya. (PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here