Raperda Zonasi Diwariskan ke DPRD Banten 2019-2024

SERANG, (KB).- DPRD Banten periode 2014-2019 memutuskan menunda pembahasan Raperda Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Pembahasan selanjutkan diserahkan kepada DPRD Banten periode 2019-2024.

Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banten telah memutuskan menunda pembahasan raperda tersebut. Pertimbangannya DPRD Banten ingin menampung aspirasi nelayan, serta mendengar masukan dari biro hukum Setda Provinsi Banten.

“Ada satu yang kita drop yaitu terkait rencana zonasi (RZWP3K). Karena pembahasan secara internalnya belum selesai, belum diplenokan. Kemudian kita mencoba memaksimalkan aspirasi yang kita tampung dari beberapa nelayan yang sudah menyampaikan aspirasi beberapa saat yang lalu,” katanya, Jumat (23/8/2019).

Dengan penundaan tersebut, maka hanya ada dua raperda usul Gubernur Banten yang akan disahkan pada periode ini, yaitu Raperda tentang Pembentukan BUMD Agrobisnis dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten. Ditambah pengesahan Perubahan APBD 2019.

“Yang tadinya tiga, kita drop satu yaitu Raperda tentang RZWP3K,” ujarnya.

Selain dua raperda usul Gubernur Banten, DPRD Banten periode saat ini juga akan mengesahkan lima raperda usul DPRD Provinsi. Pertama, Raperda tentang Tata Cara Program Penyusunan Peraturan Daerah.

Kedua, Raperda tentang Pedoman Pengisian Jabatan di Lingkungan BUMD Pemprov Banten. Ketiga, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Keempat, Raperda tentang Perlindungan Disabilitas.

“Terakhir, yang akan ditindaklanjuti adalah Raperda tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN),” tuturnya.

Paripurna terakhir yang akan dilaksanakan oleh DPRD Banten periode saat ini, yaitu paripurna pengucapan sumpah dan janji DPRD Banten periode 2019-2024. Waktunya dilaksanakan 2 September 2019.

Sekretaris DPRD Banten E A Deni Hermawan menuturkan, pembahasan Raperda RZWP3K kemungkinan besar tidak akan terkejar oleh DPRD Banten saat ini dan akan diteruskan oleh DPRD Banten mendatang.

“Melihat substansi pembahasan untuk raperda ini perlu pendalaman yang menyeluruh, dimungkinkan untuk perdalam oleh (DPRD Banten) yang baru,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here