Raperda LP2B Kabupaten Serang Masih Mandek

SERANG, (KB).- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Serang hingga saat ini belum dapat disahkan. Hal tersebut, karena raperda yang sudah selesai dibahas sejak 2016 tersebut masih harus menunggu penyesuaian dengan perda tata ruang Kabupaten Serang dan Provinsi Banten.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Serang Fajar Kharisma mengatakan, perkembangan Raperda LP2B saat ini masih menunggu revisi Perda Tata Ruang Kabupaten Serang. Kemudian, perda tata ruang tersebut, harus menyesuaikan dengan Perda Tata Ruang Provinsi Banten.

“Jadi, saling tunggu, sebetulnya pembahasan (Raperda LP2B) sudah beres. Kalau tata ruang pembahasannya mendekati finalisasi, tapi tetap menungu revisi perda tata ruang provinsi,” ujarnya kepada Kabar Banten, Selasa (12/2/2019).

Ia menuturkan, pembahasan perda LP2B tersebut, sudah berjalan sejak 2016. Ia menargetkan, agar perda tersebut bisa cepat selesai. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak sebab raperda tersebut, harus menyesuaikan dengan provinsi dan pusat. “Kalau dari kami kalau pembahasan perda ingin cepat rampung, tapi itu harus sesuaikan tata ruang provinsi,” ucapnya.

Tunggu luasan LP2B 

Sementara, Ketua Pansus Raperda LP2B DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin mengatakan, untuk LP2B bukan tidak selesai, namun saat ini tinggal menunggu ketetapan luasan saja.

“Misalnya 41.000 itu di kecamatan ini berapa di desa ini berapa, nah kemudian disesuaikan dengan perda RTRW. Karena, antara RTRW dengan LP2B luasannya enggak sama. Jadi, sekarang LP2B bukan tidak selesai, tapi LP2B menunggu yang dari RTRW,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan, agar Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Perizinan, agar duduk bersama untuk menentukan luas LP2B tersebut. Untuk sementara berdasarkan pembahasan luasan di LP2B ada 41.000 hektare, sedangkan RTRW baru 27.000 hektare. Selanjutnya, jumlah yang 41.000 tersebut harus dicek faktualnya benar atau tidak.

“Atau masih bisa disesuaikan dengan luasan di RTRW. Jadi, petanya harus bisa sama. Iya harus cek ke lapangan, seperti dengan adanya Tol Serang-Panimbang yang mungkin tol sudah dikurangi, tapi di pinggir jalan yang punya sawah malah diuruk. Ada yang sudah jadi rumah, toko itu juga mengurangi LP2B, itu yang kondisi riilnya,” katanya.

Jika kemudian di lapangan luasan tersebut berkurang hanya 27.000 hektare, ujar dia, maka tidak menjadi persoalan bagi pansus. Sebab, pansus tetap akan mengikuti, sedangkan masalah teknis dinas lah yang lebih tahu. “Kalau kami kan kebijakan politis,” ujarnya.

Disinggung soal isi, dia mengatakan, perda LP2B tersebut, untuk mengatur agar swasembada pangan di Kabupaten Serang tidak berkurang dengan berkurangnya sawah. Sebab, jika semua daerah menjadi industri, maka akan berdampak pada persediaan beras.

“Minimal bisa mencukupi internal. Kalau tidak dibatasi khawatir semua sawah jadi bangunan. Alih fungsi, tapi ketika sudah jadi LP2B itu tidak bisa lagi alih fungsi,” ucapnya.

Meski demikian, tutur dia, bagaimana juga sawah adalah milik masyarakat, sehingga jika kemudian diterapkan harus ada konvensasasi bagi masyarakat yang sawahnya masuk LP2B. Minimal ada perhatian dari pemda, agar perda bisa mengikat.

“Makanya, harus duduk bersama antardinas terkait. Pokoknya awal Maret sudah selesai biar tidak terhambat semuanya. (Karena banyak alih fungsi) Jadi harus dipercepat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang Dzaldi Dhuhana menuturkan, alih fungsi lahan terjadi akibat belum ditetapkannya perda LP2B. Berdasarkan data yang dimilikinya terhitung sejak 2011 hingga 2019, areal pertanian yang tergerus sudah mencapai 1.600 hektare dari total 49.600 hektare. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here