Rabu, 21 November 2018

RAPBD Kabupaten Serang 2018 Dinilai tak Pro Rakyat

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang menilai, nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2018 yang disampaikan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Senin (6/11/2017), tidak pro rakyat.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis (9/11/2017).

Juru bicara Fraksi Hanura Bulan Bintang Yayat Supriyatna dalam pemandangannya menyampaikan, seperti yang disampaikan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam pengantar Nota Keuangan terkait RAPBD 2018 bahwa tema pembangunan daerah Kabupaten Serang tahun 2018 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas, pemerataan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Untuk itu, masyarakat Kabupaten Serang sangat mendambakan program-program yang pro rakyat. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Serang akan mengukur sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan output, outcome, benefit serta impact bagi kesejahteraan masyarakat.”Perlu kita sadari bersama bahwa seluruh energi pemerintah daerah harus diorientasikan pada capaian yang disepakati. Sebagaimana yang tertuang dalam tema tersebut,” ujar Yayat.

Dalam rencana pembangunan Kabupaten Serang hingga akhir tahun 2017, penanganannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal itu disebabkan masalah klasik yaitu gagal lelang. “Mohon penjelasan saudari bupati. Apa yang menjadi permasalahan dan kendala yang dihadapi, sehingga capaian pembangunan infrastruktur kabupaten seperti jalan yang tidak sesuai dengan perda percepatan infrastruktur,” ucapnya.

Kemudian terkait RAPBD tahun 2018, belanja daerah sebesar Rp 2,608 triliun. Sedangkan pendapatan daerah hanya sebesar Rp 2,468 triliun. Oleh karena itu, seolah-olah terjadi defisit sekitar Rp 149,880 miliar. Defisit tersebut akan ditutup dengan silpa tahun anggaran 2017 yakni sebesar Rp 149,880 miliar. “Selama ini pendapatan selalu lebih kecil dari belanja sehingga diduga deficit tapi deficit semu,” ujarnya.

Namun realitasnya, diujung APBD selalu diperoleh silpa yang cukup besar. Hal itu disebabkan pagu pendapatan yang lebih kecil dari potensinya yang ada. Sebab, perolehan pajak dan retribusi belum ditangani serta bantuan keuangan dari provinsi pun masih nihil. Dalam pandangannya, sebaiknya sisi belanja selalu dipagu lebih besar dari yang dibutuhkan sebagai antisipasi belanja. “Lebih lagi karena ada kegiatan yang mendesak dan perlu segera diakomodasi,” ucapnya.

Menurut dia, prinsip kehati-hatian yang menghasilkan silpa memang masih kukuh dilakukan, padahal prinsip itu sudah tidak sesuai. Prinsip penyelenggaraan pemerintah saat ini seharusnya dengan efisiensi government. Sehingga pendapatan pemerintah bukan hanya dari uang pajak dan retribusi, melainkan mampu berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri melalui BUMD yang dimiliki.

Selain itu, RAPBD juga dinilai tergolong minimalis dalam hal belanja modal yakni hanya sebesar Rp 319,974 miliar. Padahal, belanja modal sangat penting adanya untuk memperkuat daya saing Kabupaten Serang terutama melaksanakan perda percepatan infrastruktur yang dimiliki. Sesuai target, pada tahun 2018 harus membangun jalan kabupaten sepanjang 100 kilometer. Hal itu membutuhkan anggaran sebesar Rp 330 miliar.

Hanya penafsiran

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa membantah jika disebut tidak pro rakyat. Menurut dia, bukan APBD birokrasi atau tidak pro rakyat. Akan tetapi, komposisi anggaran belanja pegawai lebih besar daripada belanja modal. “Kalau komposisi itu bukan berarti pro rakyat atau birokrasi, itu kan penafsiran beliau,” ujarnya selepas sidang paripurna.

Pandji mengatakan, belanja aparatur bisa lebih besar dari pada belanja modal, karena yang dipakai belanja itu bukan hanya birokrasi saja. Namun, termasuk belanja dewan juga didalamnya. Terlebih, saat ini dengan adanya tunjangan, itu menjadi lebih besar lagi. “Kalau mau itu kita semua menghemat belanja birokrasi dikurangi, belanja dewan juga bareng-bareng dikurangi. Karena itu besarnya dipakai makan oleh birokrasi dan dewan juga,” tuturnya. (DN)***


Sekilas Info

FKPT Ajak Ulama Tangkal Radikalisme

SERANG, (KB).- Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten menggelar halaqah di Pondok Pesantren Assalamiyah, Curug …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *