RAPBD Banten 2020 Rp 13 Triliun, Porsi Belanja tak Langsung Lebih Besar

SERANG, (KB).- Belanja tak langsung diproyeksikan sekitar 63 persen dari Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPDB) 2020 Banten Rp 13 triliun atau lebih besar dari belanja langsung yang hanya 37 persen.

Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Banten Furtasan Ali Yusuf menuturkan, dalam rapat pembahasan akhir tersebut disepakati RAPBD Banten 2020 diproyeksikan Rp 13 triliun. Dibanding dengan pendapatan yang hanya Rp 12,5 triliun, RAPBD 2020 masih menyisakan defisit sekitar Rp 600 miliar.

“Kalau yang defisit itu kan kita lihat, dari perjalanan biasanya kan digenjot dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD kita yang paling terbanyak dari pajak, nanti di situ ada yang istilahnya intensifikasi dan ekstensifikasi,” ucapnya.

Dengan nilai Rp 600 miliar, kata dia, berarti dapat diasumsikan defisit RAPBD Banten 2020 sekitar 4 persen. Angka ini masih dalam batas toleransi karena batas maksimal defisit sebesar 6 persen.

“Sehingga ada optimisme dari Pemerintah Provinsi Banten untuk mengejar itu, karena pada dasarnya pada saat pelaksanaannya kemungkinan tidak 100 persen,” katanya.

Secara umum dirinya menyepakati postur RAPBD Banten 2020 yang sudah dibahas oleh Banggar dan tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD). Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan guna perbaikan ke depan.

Catatan itu di antaranya postur belanja tak langsung yang lebih besar disbanding belanja langsung. Ia menilai hal tersebut berarti RAPBD 2020 belum sepenuhnya pro rakyat. “Sehingga ini harus menjadi catatan,” katanya.

Anggota DPRD Banten dapil Kota Serang ini juga mengingatkan terkait target-target yang sudah dicanangkan Gubernur Banten. Misalnya target pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

“Tadi dengan anggaran segitu itu targetnya tercapai atau tidak. Kalau tercapai berarti perencanaannya okeh, tapi kalau tidak tercapai ada sesuatu yang salah,” ucapnya.

Penyertaan modal tak dialokasikan

Terkait penyertaan Bank Banten, disepakati tidak dialokasikan pada RAPBD 2020. Namun, pihaknya mendorong penyertaan tersebut terealisasi pada Perubahan APBD Banten 2020.

“Karena sementara ini masih ada problem kan. Maka kita tidak berani mengambil risiko. Walaupun dialokasikan sekarang pasti uangnya enggak bakal dipakai lagi. Oleh karenanya ini ada problem, jadi konteksnya persoalannya itu adalah selesaikan dulu. Mudah-mudahan di perubahan sudah kami dorong,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PAN DPRD Banten Dede Rohana sependapat dengan Fustasan terkait kesepakatan postur RAPBD Banten 2020.

Dia juga memberikan beberapa catatan untuk perbaikan penyusunan APBD kedepan. Di antaranya berkaitan alokasi bantuan untuk SMK/SMA swasta di Banten yang masih kecil dibanding dengan negeri.

“Kami ingin perhatian terhadap SMA dan SMK swasta. Kenapa?, karena 30 persen yang ada di Banten itu ditampung oleh swasta. Kalau tidak diperhatikan maka kualitasnya akan jauh antara negeri dengan swasta,” ujarnya.

Menurutnya, perhatian yang minim dimungkinkan akan membuat SMK dan SMA di Banten tak bisa bersaing dengan negeri.

“Kalau tidak di-support maka selamanya sekolah swasta itu akan terpinggirkan dan nanti SMK dan SMA swasta sulit mencari pekerjaan, dan termarjinalkan dalam dunia kerja dan lain lain,” ucapnya.

Dia tak menampik pemprov masih memberikan perhatian kepada SMK dan SMA swasta pada RAPBD Banten 2020. “Ada secara detailnya saya tidak ingat betul, tapi supportnya ada. Ke depan kita ingin di perubahan APBD lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Selain catatan tersebut, dia juga menekankan agar belanja modal lebih ditingkatkan, kemudian belanja pegawai harus diefisiensikan dan ada transparansi penerima hibah. “Poin-poin itulah yang menjadi catatan supaya ke depan ada perbaikan,” tuturnya.

Ketua DPRD Banten Andra Soni menuturkan, postur anggaran yang sudah disepakati antara Banggar dan TAPBD belum final atau baru sebatas RAPBD. Postur anggaran tersebut harus melalui tahapan paripurna pengesahan yang jadwalnya direncanakan berlangsung pada 19 November 2019.

“Ini masih rancangan, tahapan-tahapan itu sudah dimulai sejak RKPD, sejak mungkin Januari 2019. Tahapan sudah berlangsung, kemudian KUA dan PPAS, kemudian berlanjut pembahasan RAPBD dan alhamdulillah sampai dengan hari ini (kemarin) kita sudah melalui semua tahapan DPRD dengan TAPBD,” ucapnya.

Secara umum, kata dia, hingga kemarin telah terjadi perubahan postur anggaran dari nota pengantar Gubernur Banten yang disampaikan beberapa waktu. Perubahan itu terjadi setelah ada dinamika pembahasan dalam rapat yang dilakukan Banggar dengan TAPD.

“Jadi beberapa program yang mengalami peningkatan, penurunan dan dinamika yang lain. Sehingga pada akhirnya itu memang ada perubahan dari raperda yang diusulkan oleh gubernur,” katanya.

Dia tak menampik penyertaan modal untuk Bank Banten pada RAPBD 2020 tak dialokasikan. Namun, ada beberapa catatan khusus yang dijadikan landasan untuk perbaikan ke depan.

“Sehingga di (APBD) perubahan nanti kita bisa upaya mengoptimalkan Bank Banten,” katanya.

Terkait bantuan keuangan untuk kabupaten/kota di Banten, ada pembahasan sekitar Rp 70 miliar. Jumlah tersebut disebar kepada seluruh kabupaten/kota dengan besaran yang variatif.

“Itu memang ada penambahan, karena kita menyadari bahwa memang ada sebuah kesenjangan fiscal di beberapa daerah, dan pemprov berusaha membantu agar keberadaan bantuan dari pemprov bisa membantu masyarakat yang di daerah tersebut,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here