Jumat, 25 Mei 2018

Rapat Dewan Pengupahan Banten Buntu, UMK Diajukan Dua Opsi

SERANG, (KB).- Rapat Pleno Dewan Pengupahan Banten tak kunjung membuahkan kesepakatan antara unsur pengusaha dan buruh. Oleh karena itu, penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Banten akan diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Rapat yang digelar Dewan Pengupahan, di Kantor Disnakertrans Banten, Senin (13/11/2017), hanya menghasilkan dua opsi UMK untuk acuan Gubernur Banten. Pertama sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota, kedua sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Adapun besaran UMK yang direkomendasikan bupati/wali kota tersebut antara lain, Kabupaten Lebak dari UMK 2017 sebesar Rp 2.127.112.50 direkomendasikan menjadi Rp 2.313.050 atau naik 8,74 persen. Kabupaten Pandeglang UMK 2017 sebesar Rp 2.164.979.43 direkomendasikan menjadi Rp 2.352.548 atau naik 8.71 persen. Kota Serang dari UMK 2017 Rp 2.866.595.31 direkomendasikan menjadi Rp 3.116.275.76 atau naik 8.71 persen.

Kabupaten Serang dari UMK 2017 Rp 3.258.866.25 direkomendasikan menjadi Rp 3.542.713.50 atau naik 8.71 persen. Kota Cilegon dari UMK 2017 Rp 3.331.997.62 direkomendasikan menjadi Rp 3.644.094.73 atau naik 9.37 persen. Kabupaten Tangerang dari UMK 2017 Rp 3.270.936.13 direkomendasikan menjadi Rp 3.600.000 atau naik 10.06 persen.

Selanjutnya Kota Tangerang dari UMK 2017 Rp 3.295.075.88 direkomendasikan menjadi Rp 3.600.000 atau naik 9,25 persen, dan Kota Tangerang Selatan dari UMK 2017 Rp 3.270.936.13 direkomendasikan menjadi Rp 3.555.835 atau naik 8,71 persen.

Sementara, kalau merujuk ke Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, UMK seluruh kabupaten/kota harus naik 8.71 persen, dengan rincian Kabupaten Lebak menjadi Rp 2.312.384.00, Kabupaten Pandeglang menjadi Rp 2.353.549.14, Kota Serang menjadi Rp 3.116.275.76. Kabupaten Serang menjadi Rp 3.542.713.50, Kota Cilegon menjadi Rp 3.622.214.61, Kabupaten Tangerang menjadi Rp 3.555.834.67, Kota Tangerang menjadi Rp 3.582.076.99, dan Kota Tangerang Selatan menjadi Rp 3.555.834.67.

Kepala Disnakertrans Banten, Alhamidi mengatakan, dalam rapat tersebut terjadi perdebatan di internal Dewan Pengupahan, pihak serikat buruh menginginkan agar UMK sesuai dengan pengajuan bupati/wali kota. Sementara kelompok pemerintah dan akademisi dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Untuk itu, Dewan Pengupahan akhirnya menyepakati untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Banten agar memilih UMK mana yang disepakati, apakah sesuai pengajuan bupati/wali kota atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. “Rangkaian proses rapat UMK sudah selesai dilaksanakan. Jadi ada beberapa hal sudah disepakati dalam rapat dewan pengupahan, tugas Dewan Pengupahan memberikan pertimbangan, saran kepada gubernur, tugas gubernur yang akan menetapkan,” katanya.

Keputusan Gubernur Banten tentang UMK paling lambat diumumkan secara serempak pada Ahad (19/11/2017). “Kalau nota dinas (rapat Dewan Pengupahan) sudah selesai akan segera disampaikan (ke Gubernur Banten). Kita harus bergerak cepat, kalau malam ini (kemarin) bisa, akan disampaikan. Selanjutnya akan dikaji di Biro Hukum, tinggal mana akan diputuskan,” tuturnya.

Dikepung buruh

Sementara itu, berdasarkan pantauan Kabar Banten, ratusan buruh dari berbagai serikat ikut mengawal rapat pleno tersebut. Selama beberapa waktu ratusan buruh mengepung pintu masuk KP3B, Curug, Kota Serang. Awalnya buruh meminta masuk untuk bisa mengawal langsung di Kantor Disnakertrans Banten, namun petugas tidak mengizinkan. Alhasil, ratusan buruh tersebut hanya berdiri di hampir semua gerbang masuk ke KP3B. Setelah rapat selesai, para buruhpun membubarkan diri.

Terpisah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengeluarkan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Tangerang tahun 2018 sebesar Rp 3,6 juta. Usulan yang telah disodorkan ke Gubernur Banten ini dikeluarkan setelah rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang yang terdiri dari perwakilan pengusaha, buruh, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang buntu. “Sudah diserahkan ke Gubernur Banten,” ujar Zaki, Senin (13/11/2017).

Zaki beralasan, Rp 3,6 juta itu sudah sesuai dengan kondisi terakhir baik ekonomi maupun sosial dan juga kondisi UMK di daerah sekitar. Rapat triparted di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang pada akhir pekan lalu deadlock karena setiap perwakilan berkukuh dengan angka dan alasan masing-masing. Besaran UMK sempat diusulkan sebesar Rp 4,175 juta berdasarkan hasil survei 64 item kebutuhan hidup layak di Kabupaten Tangerang.

Namun angka itu dinilai terlalu tinggi. Kalangan pengusaha berkukuh tetap diangka Rp 3.555.834 (8,7 persen) sementara kalangan buruh berkompromi diangka Rp 3,7 juta (11,61 persen). Karena deadlock, akhirnya Zaki mengusulkan Rp 3,7 juta untuk UMK Kabupaten Tangerang tahun 2018 ke Gubernur Banten. “Surat rekomendasi upah kepada Gubernur Banten sebesar Rp 3,6 juta sama dengan UMK Kota Tangerang, nilai tersebut diatas PP 78 tahun 2015,” kata Zaki. Karena itu, ia berharap keputusan besaran upah diatas PP 78 tahun 2015 yang ditetapkan ini bisa diterima oleh unsur buruh dan pengusaha.

Menolak

Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang menolak besaran Upah Minimum Kabupaten Tangerang yang direkomendasikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sebesar Rp 3,6 juta. Kalangan pengusaha menilai, langkah bupati tersebut melanggar Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015. “Kami meminta bupati merevisi rekomendasi Rp 3,6 juta,” ujar Sekretaris Jenderal Apindo Kabupaten Tangerang Juanda Usman.

Menurut Juanda, angka Rp 3,6 juta yang diusulkan Zaki ke Gubernur Banten tersebut tidak berdasar dan melebihi dari angka yang keluar di rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang sebesar Rp 3.555.834.  “Bupati terkesan hanya membulatkan, tapi dasarnya tidak ada, meski hanya Rp 45 ribu tapi untuk kalangan pengusaha itu sangat menentukan,” kata Juanda.

Sementara itu, proses penetapan UMK 2018 Kota Serang tidak menemukan titik temu saat dilakukan rapat pleno antara serikat buruh dan pengusaha karena masing-masing pihak mempertahankan usulan mereka. Serikat pekerja mengusulkan UMK 2018 sebesar Rp 3.454.443, karena mereka mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Banten 2017 yang digugat serikat pekerja ke PTUN dan menang. Sementara pengusaha, Disnakertrans Kota Serang dan akademisi mengusulkan Rp 3.116.275.

“Pemkot itu kemarin Rp 3,1 yang akan diusulkan ke provinsi dan itu mengacu pada PP. Nanti kebijakan provinsi seperti apa, apakah memang atas permintaan pekerja sebesar Rp 3,4 juta atau seperti apa tinggal menunggu saja,” kata Wali Kota Serang, Tb. Haerul Jaman, Senin (13/11/2017).

Dia mengatakan, dari perhitungan Rp 3,1 juta dihitung berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015. Diharapkan nantinya akan ada solusi yang dapat diambil keputusannya. Usulan tersebut pun sudah disampaikan ke Pemprov Banten. “Kami sudah merumuskan dengan keputusan Rp 3,1 berdasarkan PP dan diusulkan ke provinsi,” ujarnya.

Namun, dia menuturkan, selanjutnya pemerintah provinsi yang akan memutuskan jumlah atau besaran UMK untuk pemerintah kabupaten/kota. “Kami sudah mengusulkan, tinggal keputusannya ada di provinsi apakah nanti akan mengikuti serikat pekerja atau Pemkot Serang,” ujar Jaman.

Dia menjelaskan, Pemkot telah memberikan atau menyampaikan kepada provinsi terkait permintaan UMK antara serikat buruh sebesar Rp 3,4 juta dan pengusaha. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan perhitungan UMK 2018 atas usulan Pemkot sebesar Rp 3,1 juta. “Dua-duanya kami sampaikan ke provinsi jadi tinggal menunggu keputusan saja. Dari pemkot juga sudah kami sampaikan jumlahnya,” ucapnya. (SN/DA/TM)***


Sekilas Info

Polsek Kopo Bagi-bagi Hidangan Berbuka Puasa

SERANG, (KB).- Personel Polsek Kopo membagikan hidangan berbuka puasa berupa takjil gratis untuk para pengemudi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *