Rakerda Program Banggakencana Provinsi Banten 2020, BKKBN Banten Perkuat Kemitraan

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat membuka Rakerda Program Banggakencana Provinsi Banten tahun 2020, di Hotel Royale Krakatau, Cilegon, Rabu (11/3/2020).*

Dalam rangka sosialisasi dan penguatan program kemitraan, BKKBN Provinsi Banten menggelar kegiatan rapat kerja daerah (Rakerda) program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Bencana (Banggakencana) tingkat Provinsi Banten tahun 2020 di Hotel The Royale Krakatau Kota Cilegon, Rabu (11/3/2020).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Rakernas yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 10-14 Februari 2020 di BKKBN. Dalam Rakerda tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Banten Drs Aan Jumhana, M.Si didampingi Kabid BKKBN Banten disaksikan oleh kepala daerah mendeklarasikan Anti Gratifikasi dan Suap.

Selain itu, juga dalam Rakerda tersebut dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Banten dengan Perwakilan BPKP Banten, Seamo Seamolec, Dindik Provinsi Banten, MoU dengan 18 kampus (Perguruan Tinggi) di Banten dan Perjanjian Kinerja dengan 8 OPD KB Kab/Kota Se-Provinsi Banten serta penyerahan hibah Alkon kepada 8 kabupaten/kota di Banten.

Hadir dalam pembukaan Rakerda Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Dr. Dwi Listyawardani.

Kepala Perwakilan BKKBN Banten Aan Jumhana menyampaikan bahwa Rakerda tersebut sebagai wujud implementasi sinergitas program Banggakencana dengan semangat baru di era milenial, menciptakan komitmen yang berkesinambungan dengan pemerintah daerah provinsi Banten, dan mengoptimalkan peran serta mitra kerja dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Banggakencana untuk mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia.

Ia mengatakan, tahun 2020 ini, BKKBN melakukan berbagai terobosan dan upaya-upaya strategis dengan melakukan berbagai perubahan dan pendekatan dalam manajemen pengelolaan program “Menuju Cara Baru untuk Generasi Baru” termasuk didalamnya penyesuaian dan perubahan logo institusi, hastag dan sebagainya.

Menurut dia, itu semua merupakan model-model pendekatan strategis dalam menjawab tantangan program dan penyesuaian dengan tantangan program dan penyesuaian dengan masalah-masalah kekinian yang diakibatkan oleh berubahnya lingkungan strategis yang begitu cepat dan dinamis.

“Rakerda ini bertujuan sebagai upaya sosialisasi dan peningkatan komitmen sekaligus penguatan program Banggakencana atau program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dengan berbagai lintas sector. Kemudian secara khusus Rakorda tersebut bertujuan di antaranya re-branding program Banggakencana di Provinsi Banten dan peningkatan kuantitas serta kualitas mitra kerja program Banggakencana,” ujarnya.

Ia mengatakan rakerda tersebut diharapkan tersosialisasinya re-branding program Banggakencana di Banten, menguatnya komitmen dan dukungan pemangku kebijakan (Stakeholders) dan mitra kerja dalam pencapaian target atau sasaran program Banggakencana tahun2020 di Provinsi Banten dan meningkatkan semangat, kuantitas dan kualita mitra kerja dalam pelaksanaan program yang optimal dengan rebranding Banggakencana.

Banggakencana Jadi Program Prioritas Penguatan SDM

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy menyampaikan bahwa program Banggakencana perlu digaungkan dan disosialisasikan informasinya pada generasi milenial atau generasi muda dan masyarakat.

“Kadang-kadang saya merasakan kalau ada istilah yang ribet atau ruet yang panjang susah ingatnya. Jadi mudah-mudahan dengan program Banggakencana ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui program-program dari BKKBN,” katanya.

Menurut dia, program yang akan atau telah dilaksanakan BKKBN sangat luar biasa dan dirinya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa karena BKKBN mampu bertransformasi menjadi sesuatu yang dapat masyarakat mudah untuk mengetahui program-program BKKBN. Masalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang dihadapi, menurut Andika yang dihadapi adalah bonus demografi.

“Jadi bonus demografi ini kalau dalam kaitan penilaian hampir peningkatannya 70 persen. Dari peningakatan penduduk usia produktif masyarakat ataupun generasi muda yang ada di Provinsi Banten. Tinggal bagaimana kita berpikir bahwa bonus demografi ini jangan sampai menjadi bencana demografi apabila penanganannya tidak maksimal. Jadi saya berharap dalam kontribusi program yang dicanangkan baik oleh BKKBN maupun stakeholder terkait program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana harus menjadi skala prioritas dalam penangganan bagaimana penguatan program penguatan sumber daya manusia (SDM),” katanya.

Wagub menyakini bahwa program yang dicanangkan BKKBN sangat luar biasa. “Tetapi saya melihat kondisi di dalam kaitan koordinasi dan komunikasi dengan daerah. Memang dalam bidang di pemerintahan juga ada yang membidangi terkait kependudukan dan keluarga berencana. Tinggal mungkin ke depan penguatan koordinasi dan sinergi program. Jadi ke depan lebih dalam penguatan sinergitas program yang ada,” ujar Andika.

Ia berharap dari hasil Rakerda ini akan melahirkan poin-poin yang inovatif untuk penguatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.

“Tinggal sinergitasnya nanti dari sisi komunikasi dan koordinasi baik itu BKKBN Provinsi Banten dengan seluruh stakeholder pemerintah yang ada di Provinsi Banten dan juga kabupaten/kota. Sehingga program-program yang dijalankan bisa beriringan sesuai harapan masyarakat sehingga menghasilkan kualitas keluarga yang baik di Provinsi Banten,” katanya.

Rebranding untuk Generasi Milenial

Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Dr. Dwi Listyawardani menyampaikan BKKBN ingin mempertajam sasaran sehingga target-target yang sudah dicanangkan dalam RPJMN itu bisa dicapai.

“Belajar dari periode sebelumnya ternyata memang strategi kami memang kurang efektif oleh karena itu kita melakukan rebranding dengan sasaran utama adalah pada generasi milenial. Karena ini adalah generasi yang saat ini sangat berpengaruh di berbagai aspek termasuk juga kami ingin memanfaatkan generasi ini untuk meningkatkan kinerja dari BKKBN itu sendiri.

Ia berharap bonus demografi khusunya untuk di Provinsi Banten adalah suatu peluang ‘window overtunity’.

“Mudah-mudahan pada periode 2020-2030 ini, Banten bisa meningkatkan kesejahteraannya baik secara individual maupun juga masyarakat secara keseluruhan,” tuturnya.

Langkah-langkah percepatan yang dilakukan di antaranya penajaman sasaran, dan kemudian juga ada perubahan yang signifikan di internal BKKBN outputnya lebih kepada output yang sifatnya outcome. Kalau dulu mungkin banyak yang sifatnya proses-proses kegiatan tapi sekarang kita akan menetapkan ouput-output yang lebih mengena kepada sasaran.

Ia mengatakan, kenapa BKKBN melakukan rebranding tentunya BKKBN melihat berbagai situasi yang ada terutama perubahan struktur penduduk di Indonesia termasuk di berbagai provinsi di Indonesia dilihat dari piramida penduduk Indonesia tealah masuk pada struktur bonus demografi dimana perbandingan usia non produktif dibandingkan prduktif kurang lebih 2 kali lipatnya.

“Artinya angkatan kerja dalam jumlah yang sedang banyak-banyaknya. Ini akan berlangsung terus dan mudah-mudahan akan mengalami puncaknya di tingkat nasional kurang lebih pada periode tahun 2030. Namun harapan Bapak Presiden kita diminta untuk mempertahankannya. Struktur bonus demografi ini samapai dengan tahun 2045,” ucapnya.

Pemerintah ingin pada saat Indonesia majau di tahun 2045 itu masih di support oleh memadainya angkatan kerja yang produktif dan berkualitas. Sebagai contoh adalah indeks pembangunan manusia dan yang lebih spesifik lagi adalah angka rata-rata pendidikan masih belum lulus SMP.

“Inilah beberapa hal yang mungkin menjadi dasar kenapa BKKBN harus merubah strategi karena saat ini sedang banyaknya anak-anak muda sehingga pendekatan kita juga adalah pendekatan anak-anak muda,” katanya. (KO)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here