Raih WTP 3 Kali Berturut-turut, Pemprov Banten Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten langsung menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018, Rabu (22/5/2019). Catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, lebih bersifat administratif tanpa ada kerugian negara.

“WTP bukan berarti tuntas pekerjaan kita. Ada catatan yang harus ditindaklanjuti. Harus buat dari sekarang bagaimana rencana aksi untuk menindaklanjuti catatan. Hari ini (kemarin) mulai kami tindak lanjuti dan selesaikan agar tahun depan tidak ada catatan-catatan lagi,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, melalui rilis yang diterima, Kamis (23/5/2019).

Wahidin mengatakan, pengawasan akan lebih ditingkatkan, monitoring dan rekonsiliasi melalui rapat pimpinan setiap bulannya untuk dilakukan evaluasi. Hal tersebut sebagai bagian tindak lanjut temuan secara cepat sesuai rekomendasi BPK. “Nanti dalam anggaran tahun berikutnya akan kami perbaiki, seperti tata kelola BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan lainnya,” tuturnya.

WH menuturkan, capaian WTP tersebut merupakan hasil kerja sama semua pihak baik eksekutif maupun legislatif sehingga menghasilkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Keberkahan tersebut, kata dia, harus dijadikan motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Banten dan DPRD untuk meningkatkan kinerja dan ketaatannya terhadap peraturan sehingga ke depan mampu menghasilkan opini WTP tanpa adanya catatan.

“Apa yang disampaikan oleh Kepala BPK bahwa Pemprov Banten memperoleh opini WTP ketiga kalinya, harus kita syukuri apalagi bulan puasa ini agar jadi keberkahan,” ujar WH dalam sambutan paripurna agenda penyampaian LHP BPK.

Menurutnya, kenaikan tunjangan kinerja (tukin) menjadi salah satu motivasi para aparatur agar tidak lagi melakukan tindakan-tindakan menyimpang dan penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kerugian daerah.”Jadi kalau tukin naik berarti meningkat juga ketaatan kepada Allah SWT dan peraturannya, sehingga dapat opini WTP,” ucapnya.

Rencana aksi dilaksanakan

Sementara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Hari Wiwoho dalam sambutannya mengatakan, pada semester I tahun anggaran 2019 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Banten tahun 2018. Berdasarkan pemeriksaan, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov Banten, maka BPK memberikan opini WTP atas LKPD tahun 2018.

Dengan demikian, Pemprov Banten telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk ketiga kalinya. Ia mengatakan, BPK masih menemukan temuan atas sistem pengendalian internal dan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada sejumlah OPD.

“Penyampaian LHP ini lebih cepat dari seharusnya. Dan terkait catatan yang kami berikan, Pak Gubernur ini sangat sigap, cepat, tanggap dengan rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan. Bahkan pada LHP yang baru ini, hampir semua sudah ditindaklanjuti. Temuan-temuan yang tersisa itu banyaknya temuan-temuan lama, bukan yang sekarang,” tutur Hari.

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima.

Ia berharap, ke depan Pemprov Banten dapat mempertahankan opini WTP dan dapat mengurangi adanya catatan bahkan tidak lagi ditemukan adanya catatan.”Saya yakin Pak Gubernur segera menindaklanjutinya, bahkan temuan-temuan tahun 2005-2018 pun sudah banyak sekali ditindaklanjuti. Saya optimistis komitmen Pak Gubernur dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintah yang baik,” ujarnya.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengucapkan selamat atas diraihnya opini WTP yang ketiga kalinya untuk Pemprov Banten.”Kita harus bisa mempertahankan dan meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal agar ke depan hasilnya jauh lebih baik,” ucapnya.

Hadir dalam paripurna Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Pj Sekda Banten Ino S Rawita, seluruh kepala OPD dan jajaran, TNI Polri, Tokoh masyarakat, ulama, akademisi dan unsur masyarakat lainnya. (SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here