Pungutan terhadap Korban Tsunami Selat Sunda, Manajemen RSKM Diperiksa

CILEGON, (KB).- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Cilegon mulai melakukan pemeriksaan terhadap pihak manajemen Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon terkait pungutan penanganan medis korban tsunami Selat Sunda.

Hingga kemarin, sebanyak 10 orang dari RSKM Cilegon telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Mereka adalah unsur humas, cash manajemen, bagian instalasi pelayanan dan perawatan, kasir, serta petugas administrasi.

Seperti diketahui, dua korban bencana tsunami, Nafis Umam (8) dan Danita Handalia (21), warga Lingkungan Ramanuju Tegal, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil harus dan telah mengeluarkan biaya hingga belasan juta rupiah untuk biaya perawatan di RSKM.

Kapolres Cilegon, AKBP Rizki Agung Prakoso menuturkan, munculnya tagihan terhadap korban bencana hingga belasan juta rupiah telah mendapatkan atensi.

“Ada sejumlah kemungkinan pelanggaran undang-undang yang muncul dari adanya tagihan tersebut. Inilah yang sedang kami periksa, juga kami cocokkan berdasarkan situasi yang ada,” katanya saat ditemui di Polres Cilegon, Ahad (6/1/2019).

Menurut dia, secara normatif penanganan korban bencana tsunami di rumah sakit seharusnya tidak dipungut biaya. Inilah yang mendasari adanya pemeriksaan tersebut. “Seperti yang terjadi di RSUD dr Drajat Prawiranegara, kasus ini kurang lebih sama. Intinya masih dalam proses pendalaman, kami tidak ingin buru-buru,” ujarnya.

Pihaknya melibatkan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Banten pada persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut. “Entah dari kami atau Polda Banten, nanti akan ada rilisnya,” ucapnya.

Baca Juga: Korban Tsunami Selat Sunda Dipungut Belasan Juta

Sementara, Humas RSKM Kota Cilegon Zainal Mutaqien mengatakan, Ahad (6/1/2019) kemarin terdapat enam pegawai RSKM Cilegon yang dipanggil. Saat itu, sejumlah pertanyaan terkait prosedur penanganan gawat darurat dan biaya dilayangkan para penyidik. “Kami ditanya menyangkut prosedur penanganan gawat darurat,” tuturnya.

Ia menuturkan, adanya biaya yang muncul, karena pasien dirawat bukan di ruang instalasi kelas tiga. Sementara, biaya yang dijamin Pemprov Banten terhadap korban tsunami, adalah ruang instalasi kelas tiga.

“Adanya biaya yang muncul, karena permintaan keluarga, agar perawatan pasien di atas kelas tiga. Ada selisih biaya antara kelas tiga dan kelas kelas lain. Kalau dirawat di atas kelas tiga, itu bukan pungutan ya,” katanya.

Menurut dia, terdapat empat pasien korban tsunami yang muncul selisih biaya perawatan. Terhadap mereka, pihak manajemen telah menjelaskan munculnya biaya jika memohon untuk dirawat di atas ruangan kelas tiga. “Kepada mereka sudah kami beri penjelasan. Biaya selisih itu bergantung obat dan lainnya. Itu pun tetap dikurangi biaya jatah kelas tiga yang digratiskan,” ujarnya.

Bantah dirawat di kelas VIP

Sementara itu, Sulastri, ibu kandung Nafis Umam membantah, jika anaknya dirawat di Ruang VIP RSKM Cilegon. Sulastri kepada media mengatakan, jika anaknya dirawat di ruangan kelas dua. “Anak saya dirawat di Ruang Melati 14. Itu kelas dua bukan VIP,” ucapnya saat ditemui di rumahnya.

Ia membantah, jika diberi penjelasan terkait perbedaan biaya perawatan kelas tiga dan kelas dua. Menurut dia, pihak rumah sakit hanya meminta dirinya memilih ruang perawatan di RSKM. “Tidak ada penjelasan, bablas saja. Ketika ada tindakan operasi pun, mereka meminta deposit dulu. Ada bukti kuitansinya kok, semuanya sudah saya serahkan ke Polres Cilegon,” tuturnya.

Ia sebelumnya telah menjelaskan, jika Nafis adalah pasien rujukan dari RSUD Berkah Pandeglang, salah satu korban tsunami Selat Sunda. “Saya kan bilang dulu, kalau anak saya korban tsunami. Lalu, pihak rumah sakit meminta saya pilih ruangan, begitu. Tidak ada penjelasan apa-apa,” katanya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here