Pungli Pengurusan Jenazah Korban Tsunami Selat Sunda, Polisi Tahan Tiga Tersangka

SERANG, (KB).- Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten menahan ketiga tersangka kasus pungutan liar (pungli) pengurusan jenazah korban tsunami Selat Sunda. Penahanan dilakukan guna mempermudah proses penyidikan.

“Sudah kita tahan ketiganya (tersangka) guna mempermudah proses penyidikan,” kata Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Banten, AKBP Dadang Herli Saputra kepada wartawan, Minggu (30/12/2018).

Ia menjelaskan, penahanan dilakukan kepada tiga tersangka yakni pegawai RSDP Serang berinisial F, dan dua pegawai perusahaan penyedia jasa ambulan jenazah inisal I dan B, setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti berupa kwitansi dan uang Rp15 juta. Terkait akankah ada penambahan tersangka, Dadang mengaku saat ini pihaknya masih mendalami dengan memintai keteranfan dari tersangka dan saksi lainnya.

“Sudah lima saksi yang kita periksa, kalau tersangka baru itu ranah penyidik. Nanti dikabari,” ujarnya seperti dikutip Okezone. Ketiga tersangka dikenakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tersangka diancam dengan pidana 20 tahun atau paling singkat selama 4 tahun. Serta denda sebesar Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar,” ujarnya menandaskan.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan pihaknya mempersilakan kepolisian untuk melakukan penyelidikan. “Kami juga sudah bertemu dan rapat bersama dengan pihak kepolisian, karena ini soal kemanusiaan. Usut tuntas,” kata Tatu yang ditulis dalam akun instagramnya.

Ia mengatakan jika Benar ada oknum yang melakukan pungli, maka sudah mencederai citra RSDP sekaligus tidak menghargai para dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja tanpa lelang dan iklas mengobati korban bencana tsunami.

Ia menuturkan sejak mendengar informasi ada dugaan pungutan liar (pungli terhadap keluarga korban bencana tsunami di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang, dirinya selaku Bupati Serang langsung memanggil jajaran direksi dan manajemen RSDP pada Rabu (26/12/2018) sore. Bahkan saya juga mendatangi RSDP pada Kamis (27/12/2018) pagi untuk mengecek langsung situasi dan berbagai dokumen di RSDP.

“Sejak awal, saya sudah memerintahkan direksi RSDP dan puskesmas di Kabupaten Serang untuk menggtariskan pelayanan kesehatan bagi semua korban bencana tsunami, baik yang datang dari Kabupaten Serang maupun dari Kabupaten Pandeglang. Instruksi tersebut diteruskan direksi RSDP ke semua unit pelayanan. Saya mengecek ke bagian keuangan rumah sakit. Administrasi saya cek satu-satu. Pungli itu tidak terkait proses administrasi RSDP, tidak dilakukan manajemen RSDP,” katanya. Terkait bukti kwitansi pembayaran dari keluarga korban, ujar dia, dipastikan bukan resmi dari manajemen RSDP. (YY)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here