Puluhan Pabrik Hengkang dari Banten, Al Hamidi: Tak Pengaruhi Ketenagakerjaan

SERANG, (KB).- Puluhan perusahaan atau pabrik hengkang dari Banten. Namun, kondisi tersebut diklaim tak terlalu mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Banten. Sebab, jumlah perusahaan yang baru berdiri di Banten jauh lebih besar.

Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengatakan, perusahaan yang pindah tak sebanding dengan yang baru berdiri di Banten. Menurut dia, hitungannya perusahaan yang pindah pada 2019 berjumlah puluhan. Sedangkan yang berdiri, mencapai 135 perusahaan. Namun, Al Hamidi tak membantah jika hengkangnya puluhan pabrik tersebut sebagai dampak kenaikan UMK.

“Ada yang berpindah, ada juga yang berdiri. Bagi perusahaan padat karya seperti pabrik sepatu. Kalau ke daerah lain seperti Jawa Barat misalkan Cianjur atau Sukabumi, itu ekspansi. Induknya masih ada di sini (Banten),” tutur Al Hamidi, rapat pleno penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 di Kantor Disnakertrans Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (12/11/2019).

Dengan jumlah perusahaan yang pindah tak terlalu banyak, ia juga mengklaim dampaknya tak terlalu besar terhadap kondisi ketenagakerjaan di Banten. “Kalau jumlahnya sangat besar, sangat berpengaruh. Tapi kalau jumlahnya kecil, itu bisa ketutup dengan perusahaan yang berdiri. Seperti di Balaraja, kalau tidak salah ada pabrik wig dan bulu mata. Itu bisa merekrut 1.000 orang. Jadi ada plus minus,” katanya.

Perusahaan yang pindah, menurut dia, juga tak terlalu mengkhawatirkan bagi Banten. Sebab, Banten dianggap masih menjadi salah satu daerah primadona tujuan investasi. Sebab, dekat dengan akses transportasi darat dan laut, sehingga memudahkan pengangkutan hasil produksi. “Dan juga SDM yang selama ini memang yang sudah puluhan tahun berdiri di Banten perusahaan cenderung dia ahli dibanding buka tempat lain,” ucapnya.

UMK belum bulat

Sementara itu, Dewan Pengupahan Provinsi Banten telah melaksanakan rapat pleno penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 di Kantor Disnakertrans Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (12/11). Namun dari rapat tersebut, UMK lima daerah yang diusulkan kepada gubernur belum bulat atau disepakati lebih dari satu angka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima daerah yang besaran UMK-nya lebih dari satu angka antara lain, Kabupaten Serang usulan dari naik 8,51 persen sebesar Rp 4.152.887,55. Namun muncul keinginan serikat buruh agar kenaikan 10,47 persen sebesar 10,47% Rp 4.227.900,54, serta dari unsur akademisi naik 8,80 dengan angka Rp 4.163.986,40.

Kemudian, Kota Cilegon dua usulan yaitu naik 8,51 persen sebesar Rp 4.246.081,42 dan usulan unsur serikat buruh sebesar Rp 4.382.647,83. Kabupaten Tangerang dua usulan dari unsur serikat buruh naik sebesar 11,90 persen Rp 4.298.491,00 dan dari unsur Apindo naik 8,51 persen sebesar Rp 4.168.268,62.

Kota Tangerang dua usulan dari unsur serikat buruh naik 12 persen sebesar Rp 4.334.083,00 dan dari unsur Apindo, perguruan tinggi serta pemerintah naik 8,51 persen sebesar Rp 4.199.029,92. Kota Tangerang Selatan dua usulan dari unsur pemerintah dan Apindo Rp 4.168.268,62 dan unsur serikat buruh Rp 4.260.461,46.

Sedangkan yang sudah satu angka yaitu untuk Kabupaten Pandeglang naik angka 8,51 persen sebesar Rp 2.758.909,00, Kabupaten Lebak naik angka 8,51 persen Rp 2.710.654 dan Kota Serang Rp 3.773.940,00.

Al Hamidi menuturkan, rapat dewan pengupahan Banten dihadiri oleh seluruh unsur. Mulai dari pemerintah, akademisi, serikat buruh dan unsur Apindo. Seluruh usulan besaran kenaikan yang berkembang dalam rapat, kata dia, diakomodasi dan akan diserahkan kepada Gubernur Banten.

Dari usulan tersebut, gubernur akan memutuskan satu angka sesuai dengan pertimbangan hukum. “Alhamdulillah rapat sudah ada rekomendasi. Sehingga rekomendasi akan diajukan kepada gubernur untuk segera penetapan rapat upah minimum tahun 2020, terhitung 1 Januari 2020,” katanya.

Ia ingin penetapan UMK 2020 dapat keluar dalam waktu dekat. Berdasarkan ketentuan jadwal terakhir penetapan pada 18 November 2019 untuk diumumkan secara serentak pada 20 November 2020.

“Setelah ini nanti ada, diberikan kepada perusahaan yang tidak mampu membayar UMK sesuai ketetapan, itu mengajukan penangguhan. Ya seperti tahun-tahun yang sudah, bagi perusahaan yang tidak dapat membayar upah sesuai dengan ketentuan maka perusahaan dapat mengajukan penangguhan kepada gubernur melalui dinas,” ujarnya.

Lapangan kerja terbatas

Gubernur Banten Wahidin Halim menyarankan, pendatang yang bermaksud mencari kerja di Provinsi Banten untuk benar-benar mempersiapkan kompetensinya. Mengingat tingkat persaingan ketenagakerjaan di Banten sangat tinggi.

Berdasarkan data, jumlah penduduk yang bermigrasi dari provinsi lain ke Provinsi Banten mencapai 98.111 jiwa. Latar pendidikan terbanyak berasal dari lulusan SLTA sederajat hingga 35.432 jiwa atau 36,11 persen.

Sebanyak 21.247 atau 21,66 persen di antaranya berstatus belum/tidak bekerja, sehingga hal ini menjadi salah satu indikator penyumbang cukup signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

Untuk lulusan SMK dalam angka pengangguran terbuka yang masuk dalam penyumbang pengangguran terbsar, persoalan tersebut sebetulnya sudah menjadi persoalan secara nasiona. “Jadi memang, persoalan tersebut menjadi permasalahan nasional dan membutuhkan kerjasama semua pihak,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here