Puluhan ASN Tangsel Dimutasi

TANGERANG, (KB).- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) merombak posisi puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV, pada Jumat (15/5/2020) malam.

Kepada ASN yang menjabat di posisi barunya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany meminta agar jajarannya itu fokus dalam menangani Covid-19 yang kini tengah mewabah. Terlebih, Tangsel kini menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup luas.

“Saya ingatkan bahwa semua OPD (organisasi perangkat daerah) bertanggung jawab dalam proses penanganan COVID-19,” ujar Airin usai pelantikan.

Amanat dan tanggung jawab tersebut, menjadi tugas berat bagi seluruh jajaran Pemkot Tangsel. Airin berharap agar jajarannya yang baru dilantik itu dapat berusaha semaksimal mungkin.

“Harus berpegang teguh pada keyakinan. Bahwa ujian ini akan berakhir jika upaya kita diiringi oleh ikhtiar dan tawakal,” tuturnya.

Dalam pelantikan tersebut, terdapat sebanyak 62 pejabat yang dilantik. Mereka, diantaranya Hendri Sumawijaya sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan pada Setda Tangsel, Iin Sofiawati sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Setda Tangsel, TB Asep Nurdin sebagai Sekretaris (Sekdis) Dinas Komunikasi dan Informatika, Syaifuddin sebagai Sekdis Dinas Pemuda dan Olahraga, Hendra sebagai Sekdis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan puluhan PNS lainnya.

Disorot

Sementara mutasi pejabat di lingkup Pemkot Tangsel ini disorot Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat karena dilakukan jelang Pilkada Tangsel. Bawaslu pun akan segera menyurati Pemkot Tangsel untuk meminta penjelasan terkait rotasi puluhan PNS tersebut.

“Senin (18/5/2020) kami akan melayangkan surat ke Pemkot Tangsel untuk minta penjelasan terkait itu,” ucap Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep melalui pesan singkat, Ahad (17/5/2020).

Hal itu karena berdasarkan pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, dilarang untuk melakukan mutasi pejabat, kecuali telah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Apendi mengeklaim bahwa pelantikan sejumlah PNS eselon III dan IV itu telah disetujui Menteri Dalam Negeri.

“Kami (melakukan rotasi) harus seizin menteri dalam negeri. Dan kami sudah ada rekomendasi,” kata Apendi saat dihubungi awak media.

Ia mengatakan, permohonan rotasi tersebut telah diusulkan sejak jauh-jauh hari.

“Prosesnya sudah lama, dari Januari kami mengusulkan. Tapi banyak yang direvisi,” sambungnya.

Menurut dia, perombakan jabatan tersebut hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan sejumlah posisi jabatan. Untuk saat ini, kekosongan jabatan pun masih ada. Sebab akan ada ratusan PNS yang pensiun pada tahun ini. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here