PTSL Rentan Dimanfaatkan Oknum

LEBAK, (KB).- Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sangat rentan dimanfaatkan segelintir oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karenanya, aparat hukum harus mengawasi secara ketat, agar tak mudah dimanfaatkan.

“Pelaksanan PTSL di lapangan sering memicu polemik. Salah satu penyebabnya, yaitu adanya praktik “aji mumpung” yang dilakukan oknum di pemerintah desa,” kata salah seorang aktivis di Lebak, Agus Rusmana, Rabu (29/1/2020).

Menurut dia, sesuai surat keputusan bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, program PTSL tetap dikenakan biaya sebesar Rp 150.000. Namun, pada praktiknya tak jarang ditemukan penyimpangan.

“Untuk mencegahnya, aparat penegak hukum harus bisa mengawasi secara ketat program tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam SKB tiga Menteri Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, dijelaskan bahwa biayanya Rp 150.000 per bidang. Hal itu dimaksudkan untuk pembelian patok tiga buah, materai satu lembar, administrasi serta transportasi aparat desa.

“SKB tiga Menteri juga ditindaklanjuti dengan Perbup Lebak Nomor: 12/2018, nilainya Rp 150.000,” katanya.

Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan aktivis lainnya di wilayah selatan untuk memantau pelaksanaan program pemerintah yang tidak jarang dimanfaatkan oknum. Ia mendesak, pihak berkompeten dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam.

“Jika ada oknum pemerintah desa maupun oknum kepala desa yang menjadikan PTSL untuk “aji mumpung” untuk memperkaya diri dengan dalih untuk biaya administrasi. Maka harus diproses sesuai aturan dan prosedur hukum,” ucapnya.

Hampir senada dikatakan aktivis lainnya, Nurwan. Menurutnya, masyarakat khususnya pemohon sertifikat pada PTSL jangan mau dibodohi oknum. Sehingga, membayar tidak sesuai ketentuan.

”Dalam sosialisasi sudah dijelaskan. Oleh karena itu, para pemohon seharusnya menolak permintaan biaya yang tidak sesuai aturan,” tuturnya. (DH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here