Selasa, 18 Desember 2018

PTPN VIII Bantah Potong Uang Angkutan

LEBAK, (KB).- Manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kebun Kertajaya di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, membantah telah melakukan pemotongan sebesar Rp 2 dari angkutan guna dana taktis. Hal itu disampaikan pihak manajemen untuk menanggapi statemen salah satu jajaran di perusahaan tersebut yakni kepala afdeling I PTPN VIII, Ma’rup.

Atas nama manajemen PTPN VIII kebun PKS Kertajaya saya nyatakan bahwa potongan sebesar Rp 2 dari angkutan oleh manajemen PTP Nusantara VIII itu tidak benar,” ujar Public relation (PR) PTP Nusantara VIII, Dedi Setiadi sesuai pers rilisnya menemui Kabar Banten, Kamis (1/3/2018).

Dedi menegaskan, selain tidak melakukan pemotongan dari angkutan sebesar Rp 2, pihaknya juga membantah telah memberikan uang dalam bentuk apapun kepada Muspika atau pihak lain dari hasil pungutan liar (pungli).

”Perlu kami sampaikan juga bahwa tidak benar adanya informasi perusahaan memberi uang atau apapun bentuknya kepada pihak Muspika ataupun pihak lainnya dari hasil pungli,” katanya menegaskan.

Terkait dengan angkutan, lanjut Dedi, sejak dulu dilaksanakan oleh pihak ketiga atau vendor. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan terkait informasi yang menyebutkan bahwa manajemen PTP Nusantara VIII telah melakukan potongan dari jasa angkutan itu tidak benar.

”Baik sejak pihak ketiga atau vendor oleh koperasi karyawan maupun per Juli tahun lalu oleh pihak perusahaan lain tidak ada pungutan yang selanjutnya diberikan kepada pihak lain sebagai uang bensin atau apapun bentuknya,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Afdeling I, PT PTPN VIII kebun Kertajaya, Ma’rup, membantah dan menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemotongan. Uang yang diterima oleh pelaksana dalam hal ini mandor besar dan nilainya telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja SPK, sebagaimana yang disuarakan warga.

”Kalau sejak saya menjadi kepala afdeling saya tegaskan tidak ada, tidak tahu sebelum saya. SPK yang diserahkan kepada pelaksana melalui kepala afdeling itu SPK jenis pekerjaan yang harus dikerjakan dan semua ada bukti pekerjaannya. Soal adanya tuduhan kepada saya, itu tidak benar,” kata Ma’ruf.

Ma’rup menuturkan, saat ini pihaknya sedang bingung karena ada pembatasan uang untuk koordinasi kepada berbagai pihak. Sebab, sekarang ini tidak lagi memungut dari angkutan sebesar Rp 2 karena angkutan telah diserahkan kepada vendor. (DH)***


Sekilas Info

Pemkab Lebak Apresiasi Pengolahan Emas Non Merkuri

LEBAK, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengapresiasi pengolahan emas non merkuri yang dibangun Badan Pengkajian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *