PT KS Hanya Pertahankan Satu Vendor, 2.400 Buruh Akan di PHK

CILEGON, (KB).- Sebanyak 2.400 orang dari total 2.600 buruh outsourching PT Krakatau Steel (KS) dipastikan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), setelah perusahaan baja nasional tersebut melanjutkan agenda restrukturisasi tenaga kerja di lingkungan perusahaan.

Dari lima vendor yang selama ini menjadi rekanan, perusahaan baja nasional tersebut hanya mempertahankan 200 orang dari satu vendor yang menyalurkan tenaga kerja sekuriti.

Menurut Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT KS Rahmad Hidayat, skema yang akan dilakukan perusahaan pada restrukturisasi tenaga kerja PT KS dimulai dengan memindahkan karyawan-karyawan organik dari divisi nonaktif ke anak-anak perusahaan.

“Saat ini, tidak semua divisi di PT KS aktif bekerja. Karena itu, kami pindahkan karyawan organik dari divisi itu ke tempat lain. Salah satunya ke anak-anak perusahaan,” kata Rahmad Hidayat usai memenuhi undangan DPRD Kota Cilegon atas isu restrukturisasi tenaga kerja PT KS di DPRD Kota Cilegon, Senin (22/7/2019).

Dalam pertemuan tertutup itu, hadir Ketua DPRD Kota Cilegon, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Syihabudin Syibli, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar, serta anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Sugina Sudrajat.

Rahmad mengatakan, perusahaan juga akan memaksimalkan tenaga karyawan organik pada divisi core bussines perusahaan. Sehingga, PT KS akan tidak lagi menggunakan tenaga outsourching di divisi tersebut. “Kami akan memaksimalkan karyawan organik di core bussines. Jadi tidak lagi menggunakan outsourching,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, agenda memutus kontrak sembilan vendor rekanan PT KS pada 31 Agustus 2019 akan tetap dilakukan. Dari sembilan vendor tersebut, lima diantaranya merupakan cucu perusahaan PT KS. “Total buruh outsourching yang bekerja di PT KS selama ini, sekitar 2600 orang. Mereka bekerja melalui sembilan vendor, lima diantaranya cucu perusahaan,” tuturnya.

Namun begitu, pihaknya hanya akan mempertahankan satu dari lima vendor cucu perusahaan. Satu vendor ini akan menyalurkan tenaga kerja sekuriti sebanyak 200 orang. “Nantinya hanya akan ada satu vendor. Ini agar pengelolaan tenaga kerjanya lebih mudah,” ucapnya.

Ditanya tentang nasib ribuan buruh outsourching yang akan terkena imbas pemutusan kontrak kerja, Rahmad mengatakan jika pihaknya akan bekerja sama dengan Pemkot Cilegon dengan mengirimkan mereka ke Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Banten. upaya itu dilakukan untuk mendapatkan keahlian kerja yang dibutuhkan industri di Kota Cilegon.

“Tadi Pak Dewan bilang, ada anggaran di Pemkot Cilegon untuk kegiatan pelatihan kerja di BLK. Nanti kami akan bekerja sama dengan Pemkot Cilegon, guna menyalurkan para buruh outsourching untuk dapat ikut latihan di BLK Banten,” katanya.

Mendapatkan haknya

Dia mengatakan, pihaknya juga memastikan jika buruh yang terkena dampak pemutusan kontrak vendor, mendapatkan hak-haknya. “Hak-hak buruh pasti akan didapatkan, sudah kami salurkan ke setiap vendor,” tuturnya.

Menurut Rahmad, perusahaan tidak memiliki komitmen dengan buruh outsourching terkait Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Saat ini, Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC) menyatakan jika SPIK dan PKWTT merupakan sebuah perjanjian antara buruh outsourching dengan manajemen PT KS, terkait jaminan untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. “Kami tidak ada perjanjian semacam itu. Karena hubungan kami hanya dengan vendor, tidak dengan buruh outsourching,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan, telah menerima paparan tentang rencana restrukturisasi tenaga kerja di lingkungan PT KS. Katanya, kebijakan tersebut memang tidak akan mudah diterima oleh pihak-pihak tertentu. “Ini memang kebijakan yang sulit, tapi perlu dilakukan untuk eksistensi PT KS. Begitu kira-kira isi paparan Pak Rahmad kepada kami,” tuturnya.

Terpenting, menurut Ghoffar, PT KS memberikan seluruh hak para buruh ketika pemutusan kontrak dengan vendor dilakukan. “Seluruh hak buruh vendor, harus sesuai dengan undang-undang. Itulah hal terpenting pada situasi saat ini,” ungkapnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here