Proyek Tol Serang Panimbang, Sejumlah Pemilik Lahan Terima Ganti Rugi

RANGKASBITUNG, (KB).- Sejumlah warga pemilik lahan yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang, menerima pembayaran ganti rugi lahan di Aula Gedung Golkar, Jalan Hardiwinangun, Rangkasbitung, Selasa (13/11/2018).

Manajer legal PT Wijaya Karya (Wika) Serang-Panimbang, Rendy Dwiandika menyatakan, untuk mempercepat pembangunan, PT WIKA Serang-Panimbang melalui BPN Lebak melakukan pembayaraan ganti rugi di sesi prioritas I Serang-Rangkasbitung di tiga desa di Kecamatan Cibadak sebanyak 64 bidang, yaitu Desa Pasar Keong 27 bidang, Kaduagung 17 bidang dan Desa Bojongleles 64 bidang.

”Proses pembayaran ganti rugi kami lakukan secara bertahap. Setelah sebelumnya dilakukan pembayaran ganti rugi pada warga tiga desa, hari ini kami melakukan pembayaran ganti rugi sebanya 64 bidang di 3 desa di Kecamatan Cibadak,” kata Rendy Dwiandika, Selasa (13/11/2018).

Menurut Rendi, konsorsium pembangunan jalan tol Serang-Panimbang (Serpan) sepanjang 83,677 kilometer yang melintasi Kota/Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang terintegrasi dengan jalan tol Tangerang-Merak terus dikebut agar tahun 2019 tol tersebut sudah dapat difungsikan.

”Dalam pekan ini akan dilakukan pembayaran ganti rugi lahan sebanyak dua tahap, yaitu Kecamatan Cibadak, Cikulur dan Cileles dengan nilai mencapai Rp 40,4 miliar. Untuk hari Kamis (15/11/2018), akan dilakukan juga pembayaran ganti rugi sebayak 183 bidang untuk masyarakat Desa Muara Dua, Kecamatan Cikulur dan Desa Gemuruh serta Desa Cipadang Kecamatan Cileles. Kami sedang mempercepat pembebasan lahan untuk sesi I, agar tahun 2019 itu tol Serpan dari Serang ke Simpang Susun Pasir Genduk,Rangkasbitung itu rampung dikerjakan,” ujarnya.

Untuk memperlancar pembangunan tol Serpan, ujar Rendi, pihaknya berencana akan menambah pembebasan lahan seluas 4 hektare di Desa Kaserangan, Kabupaten Serang. Namun, lahan yang akan dibebaskan tersebut belum masuk dalam SK Penlok (Penepatan lokasi ) dari Gubernur Banten dan menunggu persetujuan dari BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol).

”Rencana penambahan akan lahan tersebut didasarkan pada Design Junction Walantaka. Sebagian fisik konstruksi berada di lahan yang tidak masuk dalam Penlok, tetapi design final belum approve (ada persetujuan) dari BPJT,” tuturnya.

Ditambahkan, meskipun masih ada sebagian lahan milik masyarakat yang belum dibayarkan ganti rugi. Namun pihaknya optimistis akhir tahun 2019 mendatang, Tol Serang-Panimbang ruas Serang-Rangkasbitung yang dikerjakan oleh konsorsium dan pemerintah tersebut sudah bisa beroperasi. ”Kami optimistis akhir tahun 2019 ruas tol Serang-Rangkasbitung sudah bisa beroperasi,” katanya.

Sikap optimistis juga dinyatakan Dimin, pelaksana lapangan PT Pembangunan Perumahan (PP) yang mengerjakan pembangunana interchange atau Simpang Susun Cikeusal, Kabupaten Serang dan Simpang Susun Pasir Gendok. Menurut Dimin, pengerjaan pembangunan simpang susun dan ruas tol Serpan akan berjalan susuai dengan rencana. Meski masih ada sekitar 20 persen lagi lahan yang hingga kini belum berhasil dibebaskan oleh pemerintah dan BPJT di Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Cikulur.

”Untuk Simpang Susun Cikeusal ditargetkan selesai April 2019, dan Simpang Susun Pasir Gendok akhir tahun ini,” ucap Dimin.

Terpisah, Kepala BPN Kabupaten Lebak, Ady Muchtadi mengatakan, pembebasan lahan jalan tol Serang-Panimbang di Kabupaten Lebak melintasi empat kecamatan, yaitu Kecamtan Cibadak, Cikulur, Cileles dan Banjarsari. Namun, di lapangan ada beberapa persengketaan yang terjadi di antaranya masalah kepemilikan lahan,termasuk persengketaan masyarakat dengan PTPN VIII di Kecamatan Cileles.

Menurut Ady, persengketaan itu tidak menjadikan hambatan dalam pembebasan, karena berdasarkan undang-undang (UU) pembayaran ganti rugi lahan bisa melalui konsinyasi,dengan menitipkan uang ganti rugi melalui Pengadilan Negeri (PN) setelah adanya kekuatan hukum yang dimenangkan dalam persengketaan kepemilikan lahan tersebut.

”Sesuai dengan penugasan dan arahan dari Kanwil BPN Banten, kami terus mengebut pembayaran ganti rugi tol Serpan,” tutur Ady.

Sahroni (49),warga Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur yang menerima ganti rugi lahannya seluas 360 meter terkena pembangunan tol Serpan, mengaku lega setelah menerima uang ganti rugi dari pemerintah sesuai dengan harga taksiran tim apraisal.

”Alhamdulillah hari ini kami sudah menerima uang ganti rugi yang langsung dikirimkan melalui rekening,” ujar Sahroni kepada Kabar Banten di Gedung Golkar Rangkasbitung. (DH)*

1 KOMENTAR

  1. Apakah semua warga Cileles yang kena proyek tol sudah terima pembayaran ganti lahan nya ? Jika belum, apakah harga tanah nya akan di revisi lagi ? Karena saya dengar warga bingung kalau tunggu kelamaan lahan nya tanggung2 jika dibuat usaha, dan yang pasti lahan pengganti yg akan warga beli juga naik terus harganya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here