Proyek Rp 100 Miliar Siap Dilelang

SERANG, (KB).- Proyek senilai Rp 100 miliar yang terdiri atas 80 paket pekerjaan barang dan jasa (barjas) yang bersumber dari APBD Banten 2020, sudah siap masuk tahapan lelang. Total nilai keseluruhan paket lelang yang berasal dari sejumlah OPD Pemprov Banten.

“Artinya tinggal diperiksa dulu administrasinya, sesuai (arahan) Pak Gubernur bahwa mulai hari ini diumumkan, tapi nanti dilihat dulu kelengkapannya,” kata Kepala Biro Adminsitrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (2/12/2019).

Paket yang sudah siap dilelang sebagian besar berjenis pengadaan yang bersifat darurat, seperti makan dan minum dan obat-obatan. Kemudian jasa konsultan pengawas. “Makan minum yang pokok, misalnya untuk panti jompo, rumah sakit sampai obat-obatan yang istilahnya enggak ada liburnya,” ujarnya.

Ia sengaja mendahulukan lelang konsultan pengawas. Mengingat lelang ini tak jarang membutuhkan waktu lebih lama dibanding lelang yang bersifat pembangunan fisik.

“Sekarang dengan Perpres (Peraturan Presiden Nomor) 16 (Tahun 2018 tentang Pengadaan Barjas) itu lelang konsultan pengawas lebih lama dibanding lelang fisiknya, hampir 2,5 bulan. Makanya didorong dulu untuk konsultannya,” ucapnya.

Ia mendorong agar seluruh OPD Pemprov Banten menyelesaikan urusan administrasi kebutuhan lelang di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP). Sehingga lelang barang dan jasa dari pembiayaan APBD 2020 bisa segera berjalan.

Mahdani mencatat, hingga kemarin masih ada tujuh OPD yang belum menyelesaikan administrasi lelang, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Lalu, RSUD Banten, Dinas Pemuda dan Olah raga (Dispora), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

“Jadi SIRUP itu harus normal (sesuai) antara belanja langsung di OPD dengan yang diinput ke sistem,” tuturnya.

Bebas dari penyimpangan

Inspektur Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan, pihaknya akan memastikan seluruh proses pengerjaan proyek di Pemprov Banten terbebas dari praktik penyimpangan berupa mark up yang dapat merugikan negara. Untuk mencegahnya Inspektorat melakukan review atau evaluasi terhadap harga perkiraan sendiri (HPS).

“Beberapa tahun ke belakang, modus seperti ini sering dilakukan. PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) membuat harga yang besar, dengan harapan dapat keuntungan besar. Namun di tengah jalan kemudian menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Akhirnya negara yang dirugikan,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta seluruh OPD Pemprov Banten fokus meningkatkan kinerja guna mendukung pembangunan Banten. Ia juga menekankan OPD rajin mencari peluang untuk pembangunan Banten.

“Untuk rapat di kementerian minimal kepala dinas. Tidak boleh Eselon III, bisa sekretaris daerah, wakil gubernur, atau gubernur,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here