Proyek Infrastruktur di Kota Cilegon Telat

CILEGON, (KB).- Sejumlah proyek infrastruktur di Kota Cilegon tahun ini telat dilaksanakan. Kegiatan tersebut, idealnya berjalan mulai April, pada nyatanya baru berjalan pada akhir Juli. Informasi yang diperoleh dari Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Kota Cilegon, Kamis (2/8/2018), per Juli lalu jumlah pengadaan yang telah mencapai kontrak sebanyak 151 paket.

Hal tersebut, terdiri atas lelang pengadaan barang sebanyak 14 paket dengan nilai kontrak Rp 9,7 miliar dari nilai pagu Rp 11,9 miliar, pengadaan konsultan 45 paket dengan nilai kontrak Rp 8,7 miliar dari nilai pagu Rp 11,01 miliar, pengadaan konstruksi 74 paket dengan nilai kontrak Rp 128,8 miliar dari nilai pagu Rp 149,9 miliar, serta lain-lain sebanyak 18 paket dengan nilai kontrak Rp 9,7 miliar dari nilai pagu Rp 10,7 miliar.

“Itu data per Juli, sementara awal Agustus ini sudah masuk sekitar 180 paket dari total 269 paket lelang APBD 2018. Artinya proses lelang yang sudah selesai baru mencapai 70 persen,” kata Kepala BPBJP Kota Cilegon, Syafrudin Pakpahan, saat ditemui di ruang kerja. Menurut dia, masih ada beberapa lelang proyek infrastruktur yang masih berjalan, di antaranya paket pekerjaan trotoar dan tandon.”Kalau untuk infrastruktur, tinggal lelang trotoar dan tandon yang belum,” ujarnya.

Hingga 70 persen penyelesaian lelang, pihaknya berhasil melakukan efisiensi anggaran proyek sebesar 8 persen. Ketika total pagu dari 151 paket sebesar Rp 183,6 miliar, terdapat selisih antara pagu dan kontrak sebesar Rp 14,2 miliar. “Ini untuk membantu defisit anggaran Pemkot Cilegon,” ucapnya.

Terkait pekerjaan proyek yang telat, dia menuturkan jika hal tersebut terjadi, karena pengajuan lelang dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lambat. Di mana seharusnya pengajuan maksimal pada Februari, rata-rata OPD mengajukan lelang pada April.

“Kami setiap tahun mengimbau, agar pengajuan pengadaan barang dan jasa diberikan sejak Desember, maksimal Februari. Tapi, entah bagaimana, rata-rata OPD mengajukan lelang itu selalu April. Saat ini saja ada yang baru mengajukan Juli,” tuturnya.

Padahal, menurut dia, pemerintah pusat menginstruksikan, agar proses pelaksanaan lelang agar dipercepat. Sehingga, percepatan lelang pengadaan barang dan jasa dinilai penting. “Itu instruksi presiden langsung, Tapi, mau bagaimana lagi. Maka, saya imbau, agar pada pekerjaan infrastruktur 2019, pengajuan lelang segera dilakukan sejak Desember 2018,” katanya.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon, Muhamad Ridwan mengatakan, mayoritas kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan dinasnya memang rata-rata serentak dimulai sejak akhir Juli. Hal tersebut terjadi, sebab pihaknya mementingkan ketelitian dokumen pengajuan lelang.

“Memang pekerjaan betonisasi dan gedung-gedung perkantoran baru dikerjakan mulai akhir Juli. Kami ingin dokumen pengajuan lelang tidak ada cacat, harus sempurna. Sebab, kalau lelangnya bermasalah, pengerjaannya pun bermasalah,” ujarnya.

Tidak hanya kegiatan Dinas PUTR Kota Cilegon, proyek tahap akhir pembangunan Sport Center milik Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kota Cilegon juga mulai dikerjakan akhir April. Berbeda dengan Dinas PUTR Kota Cilegon, telatnya pekerjaan tahap akhir Sport Center, karena persoalan teknis selama proses lelang.

“Kami juga geregetan ketika jalannya lelang cukup lama,” ucap Kepala Dispora Kota Cilegon, Teten Hertiaman. Menurut dia, banyak kendalanya, padahal mengajukannya cepat. Tetapi, dia yakin penyelesaian pekerjaan sesuai target. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here