Provinsi Banten Miliki Perda Kesejahteraan Sosial

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi Banten memiliki Peraturan Daerah (perda) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perda tersebut disahkan dalam rapat paripurna agenda Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Gedung DPRD Banten, Selasa (2/10/2018).

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya mengatakan, perda tersebut merupakan pengganti atas Perda Provinsi nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan sosial. Penyesuaian dilakukan terhadap kewenangan provinsi di bidang sosial dengan peraturan perundang-undangan lainnya, agar selaras dengan sistem hukum nasional.

Ia menjelaskan, adanya peraturan yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah digunakan untuk melaksanakan pemberdayaan yang dilakukan secara berjenjang, kontinyu dan berkesinambungan, melalui sinergi kebijakan dalam meningkatkan akses pelayanan, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesempatan tenaga kerja.

”Oleh karena itu, hadirnya regulasi tersebut sebagai solusi dan inovasi membawa perubahan terhadap pola pikir masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Gubernur berterima kasih kepada DPRD Banten atas disetujuinya Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Soial. ”Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi DPRD Banten khususnya panitia khusus Raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang telah membahas bersama dan menghasilkan penyempurnaan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah,” ujar WH.

Juru Bicara Komisi V DPRD Banten, Ishaq siddiq mengatakan, perda tersebut memuat tentang pembinaan, pengawasan, evaluasi dan laporan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ia berharap keberadaan perda tersebut dapat lebih mengoptimalkan, efektivitas dan efisiensi agar terdapat peningkatan taraf kesejahteraan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Ia meminta agar pemerintah daerah segera mengaplikasikan perda tersebut secara maksimal. “Setelah raperda ini disahkan, perda ini wajib diaplikasikan maksimal. Harus segera diatur dalam peraturan gubernur, dan dituangkan dalam kebijakan daerah dan kebijakan anggaran,” tuturnya. (RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here