Minggu, 19 Agustus 2018

Proses Lelang Proyek Diawasi

PANDEGLANG, (KB).- Ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Cabang Pandeglang, M Abdurrochim meminta semua pihak untuk mengawasi proses lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang.

“Kita harus awasi dan kawal semua proses lelang. Jangan sampai ada permainan sistem pengadaan barang dan jasa. Gejala itu bisa saja terjadi karena selama ini sering terjadi permasalahan dalam lelang proyek di Pandeglang,” kata Ketua Laskar Merah Putih, M.Abdurrochim kepada Kabar Banten, Selasa (5/6/2018).

Menurut dia, jika terjadi bentuk penyimpangan lelang proyek, maka hal itu akan berdampak buruk pada pembangunan. Untuk itu, lanjut Abdurochim, harus ada percepatan lelang, terutama yang bersumber dari anggaran pusat. Karena selama ini sering terjadi gagal lelang.

“Kita minta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyerahkan dokumen kegiatan yang akan dilelangkan. Begitu juga ULP harus pro aktif untuk jemput bola kegiatan yang akan dilelangkan dari OPD,” ujarnya.

Ketua ULP Kabupaten Pandeglang Nunung Fauzi menjamin tidak ada permainan dalam proses lelang tersebut. Namun, dia sedang fokus untuk lelang kegiatan bersumber dari anggaran pusat.

“Saat ini sekitar 200 paket menyampaikan permohonan lelang. Pada tahap dua paket tayang lelang 28 paket dan yang belum tayang lelangnya sebanyak 60 paket. Saat ini proses kajian pokja sebanyak 39 paket. Untuk kegiatan lelang ulang sebanyak 17 paket, dan empat paket telah dikembalikan,” ucap Nunung.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi mendesak agar lelang proyek dipercepat. Bupati harus berani memberikan sanksi bagi kepala OPD yang tidak melaksanakan percepatan lelang. “Kalau tidak bisa bekerja, kenapa tidak Kepala OPD-nya diganti. Kita tidak mau lelang proyek tersebut mepet ke akhir tahun. Sehingga, banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan baik,” ucap Iing.

“Kalau ULP kan hanya sebatas memfasilitasi antara OPD dan pengusaha sebagai pelaksana proyek. Tetapi kalau dari OPD lambat jelas lelang juga akan lambat. Apalagi proyek yang anggarannya besar seperti bantuan dari pusat, lelangnya harus dimaksimalkan. Jika tidak setiap tahun akan terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa),” tuturnya.

Menurut dia, timbulnya permasalahan silpa akibat OPD lemah menyelesaikan Rancangan Pelaksanaan Perencanaan (RPP).
Sementara itu Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan,ULP harus mempercepat lelang kegiatan. Karena jika sering lambat lelang akan berdampak pada pembangunan. “Tahun kemarin ada yang gagal lelang. Jadi, kejadian gagal lelang jangan terulang lagi,” ujarnya. (IF)*


Sekilas Info

PDAM Pandeglang Gebyar Program Subsidi  ‎

PANDEGLANG, (KB).- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Berkah Pandeglang mulai membuka program subsidi pemasangan sambungan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *