Program OPD Pemprov Banten Kadang tak Sesuai Visi Misi

SERANG, (KB).- Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten meningkatkan koordinasi guna menciptakan singergitas pelaksanaan program.

Hal tersebut karena tahun-tahun sebelumnya ditemukan ada program OPD yang tak sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kadang-kadang suka di luar koordinasi, kadang-kadang program yang sudah dilaksanakan tahun-tahun ke belakang itu tidak sesuai dengan aplikasi visi misi. Jadi ini lah yang disebut harus ditingkatkan kembali koordinasi dan komunikasi. Sehingga dalam kapasitas pelaksanaan program tersebut juga sesuai dengan roh dari RPJMD Banten,” kata Andika, usai rapat pimpinan (rapim) di Kantor Bappeda Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (2/3/2020).

Ia menyebut, koordinasi antara OPD Pemprov Banten sudah lebih meningkat pascadirinya mengingatkan dalam apel beberapa pekan lalu.

“Alhamdulillah, setelah dua minggu lalu bukan saya marahi tapi saya ingatkan ada perbaikan-perbaikan untuk bagaimana tadi fungsi komunikasi dan koordinasi, agar tadi fungsi dan progres pelaksanaan program ini berjalan dengan baik,” katanya.

Dalam urusan koordinasi tersebut beberapa pokok yang ia tekankan kepada OPD di Pemprov Banten. Pertama, seluruh OPD harus mengonsultasikan setiap program kepada pimpinan. Kedua, menyosialisasikan program kepada OPD lain.

“Agar tadi proses pelaksanaan ini bisa sesuai harapan. Tidak ada hal yang di luar RPJMD Provinsi Banten yang sudah ditetapkan sebagai visi misi gubernur dan wakil gubernur,” ucapnya.

Seluruh program kerja yang dilaksanakan harus mengacu kepada visi misi yang sudah tertuang dalam RPJMD.

“Tidak boleh di luar itu, tidak ada lagi visi misi OPD, visi misi Pak Sekda. Ini sudah visi misi Provinsi Banten yang sudah tertuang dalam RPJMD. Jadi OPD ini landasannya harus jelas. Program pemberdayaan masyarakat kan sudah ada misi pemberdayaan masyarakat yang sudah tertuang di RPJMD seperti apa itu inline, harus inline,” ujarnya.

Ia menegaskan, selama ini koordinasi antara OPD Pemprov Banten tak bermasalah. Ia hanya mengingatkan agar OPD tak terlena.

“Apapun yang saya ingatkan tidak mencari kambing hitam. Untuk kebaikan dan peningkatan kualitas kinerja dari Pemprov Banten. Saya sebagai wagub punya tugas seperti itu, membantu gubernur dalam kapasitas ini contoh hal adalah dalam hal kinerja aparatur dari Pemprov Banten,” ucapnya.

Ia mengatakan, apa yang disampaikan dalam rapat pimpinan harus ada tindak lanjutnya.

“Yang sudah disepakati dalam rapim itu harus ada tindak lanjutnya. Ada buah pemikiran karena rapim ini kan kita berdiskusi. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan kita buka di sana. Sehingga semua aspek bisa terbuka sehingga program bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Sekda Banten Al Muktabar menuturkan, koordinasi antar OPD hingga kini masih berjalan. “Tapi dalam organisasi dinamis dan bukan benda mati. Penguatan-penguatan sebagai langkah kami melakukan tugas pokok dalam basis capaian kinerja,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here