Program Korsupgah Akan Dievaluasi

SERANG, (KB).- Pemprov Banten akan mengevaluasi program rencana aksi koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah). Alasannya, rencana aksi merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan kegiatan yang harus terus dikembangkan.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten memiliki tugas pokok dan fungsi yang ditentukan. Tugas pokok tersebut tak lepas dari fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Di antaranya mengoordinasikan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk di kabupaten/kota, pengkoordinasian yah,” katanya saat ditemui wartawan di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (13/12/2019).

Dalam pelaksanaannya pemprov telah mendapat beberapa penghargaan, terbaru menjadi provinsi urutan ketiga terbaik dalam urusan pencegahan terhadap korupsi.

“Sebagai penyelenggara pemerintah daerah itu cukup fenomenal, karena kita mendapat penghargaan nomor tiga di Indonesia terbaik dalam pencegahan korupsi, itu adalah akumulasi dari berbagai hal,” katanya.

Atas raihan yang ada pemprov diklaim sudah layak menjadi model pengelolaan pemerintahan oleh kabupaten/kota.

“Atas dasar itu bahwa dapat dikatakan upaya pembelajaran tata kelola pemerintahan dengan 32 urusannya di Banten tidak ada masalah. Oleh karenanya, semuanya sudah kita upayakan semaksimal mungkin, bahwa kalau masih ada hal-hal yang kurang tentu akan kita perbaiki sebagaiman mestinya,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan pemprov. Mereka sama sekali tak terpisah terutama dalam pelaksanaan program untuk masyarakat.

“Dalam satu kesatuan itu tentu kabupaten kita adalah bagian dari penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten sekaligus bagian dari pemerintah provinsi,” ucapnya.

Soal posisi sebagai provinsi terbaik ketiga urusan pencegahan korupsi, sementara program rencana aksi Korpsubgah di Banten belum maksimal, ia mengatakan, penilaian tersebut harus diakui secara telah melalui proses penilaian independen.

“Kalau masih ada kurang-kurangnya tentu akan kita perbaiki lagi. Dan kami cita-citakan, Pak Wagub perintahkan, Pak Gubernur perintahkan bahwa jangan nomor tiga, kalau perlu nomor satu,” katanya.

Disinggung apakah pemprov akan mengevaluasi program rencana aksi korpsubgah, ia tak menampiknya. Rencana aksi merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan kegiatan yang harus terus dikembangkan.

“Hari ini Jumat (13/12/2019) kita rapat reformasi birokrasi, kemarin kita di Menpan dalam rangka SAKIP, sekarang ini sedang kita upayakan membudayakan, efektivitas, akuntabel efisien itu, asas itu,” ujarnya.

SAKIP dan reformasi birokrasi sesungguhnya bukan sekedar nilai, tapi bagaimana SAKIP menjadi sistem nilai dari OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Kita kan kemarin ada agenda waktu RPMJD kita yang harus disesuaikan kepada cascading. Cascading itu alur teruntut dalam rangka secara perencanaan, dan itu sudah kita revisi. RPJMD sudah kita revisi mudah-mudahan mohon doa bersama dalam rangka itu menuju lebih baik dari keadaan sekarang,” tuturnya.

Penilaian SAKIP Pemprov Banten sendiri sampai sekarang belum turun. Tahapannya, kata dia, masih evaluasi oleh Kemenpan RB.

“Tapi prinsip bahwa agenda SAKIP itu sudah terstruktur, kita sudah harus melakukan itu sesuai dengan tugas pkok dan fungsi kita. Sehingga tidak ada masalah dengan upaya kita memperbaiki itu,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here