Sabtu, 20 Oktober 2018

Program KIP di Kabupaten Serang Bermasalah

SERANG, (KB).- Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Serang bermasalah. Ribuan penerima tidak meregistrasi ulang kartu sehingga tidak dapat mencairkan dana. Hal itu terjadi diduga karena tidak ada sosialisasi terkait hal tersebut. Selain itu, data penerima dari pemerintah pusat tidak divalidasi ulang sehingga banyak data yang tidak valid.

Hal itu baru diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang sekitar akhir tahun 2017 karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan saat pendistribusian KIP. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Serang Sarjudin mengatakan, KIP itu setiap tahun bermasalah, karena semuanya langsung dari pusat, termasuk data penerima tidak divalidasi.

”Jadi ada yang penerimanya sudah pindah, sudah meninggal itu tidak divalidasi lagi,” kata Sarjudin yang ditemui Kabar Banten di gedung DPRD Kabupaten Serang beberapa jam sebelum menghadiri rapat panitia khusus DPRD, Kamis (1/3/2018).

Ia mengatakan, program KIP diberikan untuk murid tidak mampu di SD dan SMP. Di Kabupaten Serang untuk SD penerimanya sebanyak 53.250 murid, nilai bantuannya Rp 450.000 per siswa per tahun atau total sekitar Rp 23,9 miliar. Dan SMP 16.200 murid, nilai bantuannya Rp 750.000 per siswa per tahun atau total sekitar Rp 12,1 miliar.

”Untuk SMP semua terserap. Tapi di SD ada sekitar 5.200 murid yang tidak menyerap, atau sekitar Rp 2,3 miliar tidak terserap, akibat belum registrasi kartu. Sebelum dicairkan bantuannya, kan kartunya harus diregistrasi ulang dahulu ke bank. Nah itu mereka (Penerima) gak tahu,” tuturnya.

Menurutnya, persoalan tersebut juga baru diketahui Disdikbud Kabupaten Serang di akhir tahun 2017 setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan. ”Ini baru ketahuannya saat ada pemeriksaan dari BPKP, setelah Monev (Monitoring dan evaluasi) itu kan akhir tahun dilaksanakannya.

Jadi 5.200 itu gak bisa nyerap akhirnya. Setelah pemeriksaan itu, kami panggil kepsek di sisir dimasing-masing sekolah penerimanya, diakurkan lagi datanya, kalau yang akur diingatkan agar mencairkan,” ucapnya.

Sarjudin mengatakan, seharusnya pusat koordinasi dan sosialisasi ke Dinas Pendidikan karena program tersebut berkaitan dengan pendidikan. Pendistribusian kartu tersebut juga tidak diketahui oleh Disdikbud karena kartu langsung dikirimkan oleh pusat ke masing-masing penerima KIP.

”Awalnya gak ada pemberitahuan ke kita juga, gak ada tembusan ke kita. Misalnya dari pusat ngasih tahu Serang dapat KIP sekian, itu gak ada, data penerima juga bukan dari Disdik, tapi dari BPS. Distribusi langsung ke masing-masing keluarga penerima, kartunya kan diantar langsung ke rumah,” tuturnya.

Jika Disdikbud mengetahui dari awal, kata Sarjudin, pihaknya pasti akan mengingatkan pihak sekolah agar mengingatkan penerima untuk meregistrasi kartu. Namun, tidak ada sosialisasi untuk hal tersebut. ”Gak ada sosialisasi, kami juga gak tahu. Pihak sekolah juga mungkin gak tahu, kalau tahu pasti diingatkan. Yang tidak terserap ini tersebar di beberapa kecamatan,” ucapnya.

Meski demikian, kata Sarjudin, pihaknya kemudian berupaya melakukan penyisiran penerima KIP tersebut. ”Kita sisir per desa, per sekolah, kita cek, kalau ada orang nya maka kita ingatkan untuk registrasi agar ke depan bisa menggunakan dana bantuannya. Kalau yang tahun kemarin tidak terserap ya mungkin ditarik lagi dananya, tidak tahu itu kan pusat langsung. Untuk pencairannya bertahap, itu untuk keperluan sekolah anak tidak mampu, misalnya untuk ongkos dan buku,” ujar Sarjudin. (YY)***


Sekilas Info

Pj Wali Kota Serang Fokus Tata Pedagang Kaki Lima

SERANG, (KB).- Penjabat (Pj) Wali Kota Serang, Ade Ariyanto dalam dua bulan ini akan fokus menangani …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *