Rabu, 19 Desember 2018

Program Kesehatan Gratis Pemprov Banten, Ini Rekomendasi KPK

SERANG, (KB).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rekomendasi atas surat Pemprov Banten tentang kesehatan gratis. Lembaga antirasuah tersebut menguatkan agar program tersebut diintegrasikan dengan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Kemenkes dan BPJS. Sebab, berpotensi menguras APBD Banten jika berdiri sendiri.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, program kesehatan gratis juga dinilai akan membuat pengeluaran APBD Banten tidak terukur. “Lebih baik diintegrasikan ke program JKN Kemenkes dan BPJS. Supaya nanti terukur berapa bebannya, supaya nanti jangan ditanggung oleh ABPD provinsi, pasti akan berdarah-darah juga,” katanya, Jumat (20/7/2018).

Selain diintegrasikan dengan program JKN, pembiayaan kesehatan gratis juga perlu dibagi dengan kabupaten/kota se-Banten. Jumlah pembagian biayanya dapat dihitung sesuai dengan kemampuan masing-masing kabupaten/kota. “Kemampuan kabupaten/kota juga kan beda-beda di Banten ini,” ujarnya.

Rekomendasi tersebut pada dasarnya untuk membuka peluang jaminan kesehatan gratis bagi warga Banten dapat dilaksanakan. “Tapi disisi lain jangan sampai memberatkan atau mempengaruhi kesehatan keuangan pemprov, karena kita punya JKN dan BPJS itu bisa diintegrasikan,” ucapnya.

Ia mengatakan, rekomendasi diberikan sebagai jawaban atas surat Pemprov Banten kepada KPK tentang kesehatan gratis. Rekomendasi ini rencananya akan disampaikan kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim melalui audiensi. “Cuma kan karena belum ketemu beliau, nanti akan kita agendakan,” tuturnya.

Minta saran gubernur

Kepala Dinkes Provinsi Banten, Sigit Wardojo akan menindaklanjuti rekomendasi KPK tersebut dengan cara meminta saran kepada Gubernur Banten. Ia belum memutuskan apa langkah yang akan diambil sebelum ada arahan dari Wahidin Halim. “Akan minta saran kepada Pak Gubernur baiknya gimana,” katanya.

Ia membenarkan telah meminta saran kepada KPK tentang program kesehatan gratis. Konsultasi dilakukan agar pelaksanaan program kesehatan gratis tidak menimbulkan masalah. “Kita konsultasikan ke mana-mana, ke KPK dan lain-lain. Karena ini dasar hukumnya kita takut salah aja, masih bergulat didasar hukum, biar kita aman semua, biar bener kita konsultasikan,” ujarnya.

Disinggung terkait progress realisasi kesehatan gratis, ia menuturkan bahwa program kesehatan gratis masih menggunakan skema lama, yakni menggunakan SKTM. Dasar hukum program ini juga masih menggunakan peraturan gubernur lama. “Sudah tapi terbatas yang ada di RSU Banten dan RSU Malingping. Skema lama pakai SKTM karena kita pergub nya pakai yang lama,” ucapnya. (SN)*


Sekilas Info

Libur Natal dan Tahun Baru 2019, Kawasan Wisata Anyer dan Pasar Prioritas Pengamanan

Kawasan wisata Anyer dan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Serang akan menjadi titik utama pemantauan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *