Program KB, BKKBN Lakukan Perubahan dan ‘Rebranding’

Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN, Nofrijal (pegang mic) saat menyampaikan arahan bagi ASN perwakilan BKKBN Provinsi Banten serta para kepala OPD KB se-Provinsi Banten.*

SERANG, (KB).- Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal menyampaikan bahwa BKKBN akan melakukan perubahan orientasi program KB dari pengendalian kelahiran dan kependudukan menjadi ‘mewujudkan keluarga yang berkualitas’.

Hal tersebut dikatakannya saat meyampaikan arahan dan pembinaan bagi ASN perwakilan BKKBN Provinsi Banten serta para kepala OPD KB se-Provinsi Banten pada kegiatan ‘Jambore Pengelola Program KKBPK  di Provinsi Banten Tingkat Lini Lapangan 2019’, di salah satu hotel di Anyer, Kamis (14/11/2019).

Nofrijal menyampaikan bahwa setidak-tidaknya pada 31 Desember 2019 pihaknya sudah punya cara baru atau era baru program KKBPK. Saat ini, kata dia, BKKBN sedang meyelesaikan rencana strategis program KKBPK RPJMN 2020-2024. Selain itu, BKKBN juga sedang melakukan perubahan visi walaupun Presiden tidak membolehkan lembaga Negara mengeluarkan visi kecuali visi Indonesia Maju.

“Visi tersebut kita terjemahkan kedalam program KKBPK yaitu ‘mewujudkan keluarga berkualitas’. Dan memberikan kontribusi keluarga berkualitas itu. Artinya sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan penduduk. Jadi sekarang kuncinya adalah ‘Keluarga Berkualitas’,” ujar Nofrijal.

Ia mengungkapkan, tahun depan BKKBN akan memiliki indeks pembangunan keluarga. Dari indeks tersebut, akan dibedah satu persatu dengan 18 indikator yang nantinya akan dilihat lagi dari 3 indikator utama. Dari ketiga indicator itu akan terlihat peta atau potret masing-masing wilayah dari indeks pembangunan keluarga tersebut. Jadi nanti akan ada keluarga mendidik, keluarga yang tentram dan keluarga yang sejahtera.

“Dari 3 indikator tersebut akan terlihat daerah mana saja yang kuat kemandiriannya, ketentramannya, kedamaiannya dan kesejahteraannya. Termasuk kesejahteraan ekonomi keluarga,” paparnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten (keempat dari kiri) dan pejabat dilingkungan BKKBN Provinsi Banten mendampingi Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Nofrijal (kelima dari kiri) saat menghadiri kegiatan Jambore Pengelola Program KKBPK Provinsi Banten 2019, di salah satu hotel di Anyer.*

Selain itu pihaknya juga akan melakukan ‘rebranding’ dengan tujuan memperbarui semangat dan ‘image’ program KB di tengah masyarakat. Sebelumnya, BKKBN telah melakukan rebranding pada 2008-2009. Sekarang banyak kritik dan pertanyaan kepada BKKBN kenapa tidak seperti dulu lagi dan kenapa tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih milenial.

“Sekarang kami sudah melakukan ‘Formatic Evaluation’ atau evaluasi awal untuk apa yang dibutuhkan masyarakat terhadap program BKKBN. “Ada 3 yang kita lakukan di antaranya rebranding logo, tagline, dan ‘theme song’ atau lagu. Ketiga branding tersebut sedang dilombakan. Kita mencari pendapat masyarakat tentang ketiga branding tersebut melalui https://www.bkkbn.go.id,” ujarnya.

Ia mengatakan, Januari 2020 pihaknya juga akan melombakan desain baju seragam BKKBN. Termasuk juga penamaan program KKBPK, karena KKBPK tidak melekat di masyarakat. “Orang tidak mengerti apa itu program KKBPK sehingga perlu juga dilakukan perubahan penamaan program KB dan itu sedang dilakukan serta akan di uji kelayakannya,” ujarnya.

Kemudian pihaknya juga sedang membenahi, menyempurnakan merevitalisasi peran-peran penyuluh keluarga berencana (PKB). Ia mengatakan, sejak 1 Januari 2018, BKKBN telah memindahkan 15.000 orang pegawai dari kabupaten/kota se-Indonesia ke pusat.

“Alhamdulillah tidak sampai 6 bulan semua sudah kita berikan tunjangan kinerja (tukin) dan gajinya. Ini suatu kerjasama yang baik di tingkat penyuluh maupun di Provinsi dan pusat kita bisa mengalihkan 15.000 pegawai bersama dengan pembayaran tunjangan dan gajinya,” ujarnya.

Ia mengatakan, perka yang lama tidak begitu clear terhadap peran-peran OPD atau peran-peran Bupati/Wali Kota dalam peran pemanfaatan. Jadi ada indikasi yang bermacam-macam tentang pengelolaan di daerah tentang penyuluh KB dan juga memunculkan konflik. “Ini yang harus diselesaikan pada tahun ini,” ujar Nofrijal. (KO)*         

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here