Problematika Keberadaan Regulasi Pengelolaan Sampah di Provinsi Banten

Alamsyah Basri.*

Oleh : Alamsyah Basri

Tanggal 21 Februari setiap tahun selalu di peringati sebagai hari Peduli Sampah Nasional. Kementerian Negara Lingkungan Hidup mencanangkan 21 Febuari 2006 sebagai Hari Peduli Sampah untuk pertama kalinya. Peringatan ini muncul atas ide dan desakan dari sejumlah pihak untuk mengenang peristiwa di Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, pada 21 Februari 2005 di mana sampah dapat menjadi mesin pembunuh yang merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa.

Di peristiwa naas tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah. Akibatnya 157 jiwa melayang dan dua kampung (Cilimus dan pojok) hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah. Tragedi ini memicu dicanangkannya Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati tepat di tanggal insiden itu terjadi.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang tidak perlu dimanfaatkan. Warga sejak dahulu hanya dikenalkan dengan pola pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Pola tersebut dilakukan juga di skala rumah tangga maupun skala lingkungan. Bahkan biasanya dilanjutkan dengan dengan pembakaran sampah atau membiarkan timbunan sampah itu diangkut oleh “pasukan orange” untuk dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Padahal di lokasi TPA itupun, sampah “hanya” ditimbun dengan volume besar dan mengunung tinggi. Tanpa disadari, sesungguhnya timbunan sampah yang besar tersebut berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Dan bahkan air lindi yang merupakan cairan dari sisa sampah dapat mencemari tanah, air tanah dan air sungai yang berada dekat dengan timbunan sampah besar tersebut. Akibatnya masalah dan musibah pun bermunculan.

Sampah yang melimpah wajib dikendalikan dan dikelola pemerintah pusat dan daerah secara sedemikian rupa hingga tidak menganggu hak warga untuk hidup sehat. Karena keberadaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk itulah kemudian pada 7 Mei 2008 Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di terbitkan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Untuk itu sudah dipastikan bahwa dengan adanya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat dapat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah. Artinya volume sampah akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada.

Melihat data BPS Banten, Agustus 2019, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten sebanyak 12,97 juta orang. Dengan rincian jumlah penduduk di Kota Serang sebanyak 688 ribu orang; Kab. Serang sebanyak 1,5 juta orang; Kota Cilegon sebanyak 437 ribu orang; Kab. Pandeglang sebanyak 1,2 juta orang; Kab. Lebak sebanyak 1,3 juta orang; Kab Tangerang sebanyak 3,8 juta orang; Kota Tangerang sebanyak 2,23 juta orang; Kota Tangerang Selatan sebanyak 1,75 juta orang.

Dengan asumsi setiap orangnya memproduksi sampah sebanyak 0,5 kg/hari, maka dengan cara perhitungan matematika sederhana didapat jumlah sampah dalam seharinya di wilayah provinsi Banten sebanyak 6,5 juta ton sampah. Dengan perincian setiap kabupaten/kota di provinsi Banten akan menghasilkan sampah perorang harinya sebesar : Kota Serang menghasilkan sampah sebanyak: 344 ton/hari; Kab. Serang sebanyak 744 ton/hari; Kota Cilegon sebanyak 219 ton/hari; Kab. Pandeglang sebanyak 606 ton/hari; Kab. Lebak sebanyak 651 ton/hari; Kab Tangerang sebanyak 1.900 ton/hari; Kota Tangerang sebanyak 1.115 ton/hari; Kota Tangerang Selatan sebanyak 874 ton/hari.

Pasal 5 dan pasal 8 Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, menyatakan bahwa Pemerintahdan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dengan wewenang utama adalah menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Pasal 47, juga menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Pasal 7 dan 8 di Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga menegaskan bahwa dalam menyusun kebijakan strategi provinsi harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Dan dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.Pasal 16 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang JAKSTRANAS menegaskan bahwa : Gubernur wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku; dan bupati/walikota wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota paling lama 1 (satu) tahun sejak di peraturan Presiden ini berlaku. Pada 23 Oktober 2017 Peraturan Presiden disyahkan.

Penulisan sederhana ini diawali saat penulis ingin mengetahui Jakstrada Provinsi Banten. Disaat ditelusuri secara lebih mendalam, penulis menemukan terdapat beberapa problematika regulasi tentang pengelolaan sampah. Untuk itu penulisan ini hanya akan dibatasi pada Problematika Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari sisi tingkat kepatuhan dan kepantasan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan wewenang utamanya. Data-data sekeunder yang dibutuhkan dalam penulisan ini didapat melalui penelusuran media online. Data pendukung (tersier), didapat dengan bertanya kepada beberapa informan.

Van Apeldorn, berpendapat bahwa hukum itu adalah kekuasaan. Utrecht, menyatakan bahwa kekuasaan adalah kekuatan paksa dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang, terlepas daripada orang itu menerima atau tidak menerimanya. (R. Soeroso, 2011,66). Dalam teori tentang asas hukum yang bermakna etis atas keberadaan suatu peraturan perundangan-undangan. Asas hukum yang merupakan pemaknaan etis (tingkat kepantasan) yang dimaksud itu adalah lex superior derogat legi inforiori atau peraturan perundang-undangan yang lebih lebih tinggi derajatnya dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. (Muhamad Sadi Is, 2015, 159).

Dengan mengunakan teori-teori diatas dan berdasarkan peraturan perundang-undang tentang pengelolaan sampah, penulis bertujuan ingin mengetahui tingkat kepatuhan dan kepantasan terhadap proses penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di tingkat provinsi maupun tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota.

Melalui sumber website resmi dari badan publik terkait, penulis mengetahui terhadap keberadaan regulasi pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota di provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki PERDA No 8 Tahun 2011 dan belum memiliki JAKSTRADA Provinsi, Kota Serang memiliki PERDA No 10 Tahun 2012 dan telah memiliki JAKSTRADA dengan PERWAL No. 43 Tahun 2019; Kab Serang memiliki PERDA No 3 Tahun 2019 dan belum memiliki JAKSTRADA; Kota Cilegon memiliki PERDA No. 7 Tahun 2016 dan belum memiliki JAKSTRADA; Kab Pandeglang memiliki PERDA No. 4 Tahu 2016 dan belum memiliki JAKSTRADA; Kab. Lebak memiliki PERDA No. 4 Tahun 2018 telah memiliki JAKSTRADA dengan PERBUP No. 30 Tahun 2019 ; Kota Tangerang memiliki PERDA No. 3 Tahun 2009 telah memiliki JAKSTRADA dengan PERWAL No. 99 Tahun 2018; Kota Tangerang Selatan memiliki PERDA No. 3 Tahun 2013; dan Kab Tangerang tidak memiliki PERDA dan tidak memiliki JAKSTRADA.

Dalam menganalisa data-data diatas, Penulis juga menggunakan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Hierarki Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dari UU ini dapat diketahui bahwa derajat hirearki PERDA Provinsi lebih tinggi dari PERDA kab/Kota. Untuk itu PERDA Kab/kota wajib merujuk pada PERDA Provinsi sebagai perundang-undangan yang berada di atasnya.

Menggunakan data diatas penulis akan menganalisa perihal pertama, yakni tentang tingkat kepatuhan dan kepantasan terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang Pengelolaan Sampah. Yang akan dilihat adalah kepatuhan atas tingkatan hirearki peraturan perundang-undangan dan kepatuhan pada batas waktu pembentukannya. Tahun disyahkannya Peraturan Daerah Provinsi harus berada lebih dahulu dibandingkan tahun disyahkannya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 47 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah hanya menyebutkan frasa Peraturan Daerah tanpa merujuk tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Untuk itu penulis memaknainya sebagai berikut: Pertama, Frasa Peraturan Daerha itu bermakna pada semua Peraturan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun. Kedua, yang dimaksud dalam frasa Peraturan Daerah itu adalah peraturan daerah tingkat Provinsi yang wajib terlebih dahulu diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun dan setelah itu diikuti oleh Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk memutuskannya penulis menggunakan pisau analisis berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang didalam terdapat ketentuan terkait hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan untuk itu penulis mengambil pemaknaan yang kedua.

Sehingga batas waktu paling lama disyahkannya Peraturan Daerah Provinsi adalah , yaitu selama 3 tahun sejak disyahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dan waktu 3 (tiga) tahun itu adalah pada tahun 2011. Sedangkan Peraturan Daerah kabupaten/Kota mengikuti tahun pengesahan tingkat Provinsi. Dari itu dapat diketahui bahwa, Peraturan Daerah Provinsi Banten disyahkan pada tahun 2011, dengan PERDA Banten No 8 tahun 2011. Sehingga dapat dinyatakan pemerintah Provinsi Banten telah patuh atas perintah Undang-undang. yaitu pembentukan PERDA Pengelolaan Sampah di tahun 2011.

Untuk tingkat kepatuhan kabupaten/kota masih beragam. Seperti Kota Tangerang memiliki Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah pada tahun 2009 sebelum Provinsi Banten memiliki PERDA Sampah. Kabupaten lebak di tahun 2018, Kabupaten Serang di tahun 2019 baru memiliki Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan. dan Kabupaten Tangerang, bahkan hingga tahun 2020 belum memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya dapat telah memiliki PERDA di tahun 2012 dan tahun 2016.

Sedangkan untuk tingkat kepantasan terhadap ketentuan hirearki peraturan perundang-undangan, banyak peraturan daerah kabupaten/kota yang tidak mencantumkan PERDA Banten No 8 tahun 2011 sebagai bagian hierarki peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Perihal hal ini layak untuk dilakukan penelusuran lebih dalam lagi atas penyebabnya.

Analisa kedua terhadap pembuatan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah, Didasarkan pada ketentuan pasal 16 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menegaskan bahwa : Gubernur wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku; dan bupati/walikota wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota paling lama 1 (satu) tahun sejak di peraturan Presiden ini berlaku. Pada 23 Oktober 2017 Peraturan Presiden disyahkan.

Hal ini dapat dinilai bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Banten dapat dianggap tidak patuh terhadap perintah Peraturan Presiden tentang pembuatan Kebijakan dan Strategi Nasional tentang pengelolaan sampah. Karena hingga tahun 2020 provinsi Banten belum memiliki Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pembentukan Peraturan kepala daerah tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sepatutnya mengikuti ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan Strategi Kabupten/Kota sejatinya mengikuti kebijakan dan Strategi Provinsi. Penulis berasumsi bahwa untuk beberapa Kabupaten/Kota yang telah memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah didasari pada kebutuhan yang mendesak. Penulis menilai Provinsi Banten dapat dianggap lambat meresppon ketentuan Peraturan Presiden yang dimaksud.

Namun bila Pemerintah Provinsi telah berhasil menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga maka selayaknyalah pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyesuikan peraturan kepala daerahnya masing-masing.

Untuk itu penulis menyarankan perlunya koloborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam forum koordinasi dan konsultasi secara bersama-sama dengan melibatkan para pemangku kebijakan lainnya. Semangat dan kesungguhannya mendahului keberadaan regulasi. Penulis sangat yakin atas iktikad baik dan kesungguhan para kepala daerah dalam berupaya menuntaskan permasalahan pengelolaan persampahan ini. Semoga tanggal 21 Februari 2020 akan menjadi momentum terindah bagi peringatan Hari Kepedulian Sampah Nasional. PASTI BISA. (Penulis, Ketua Bidang Hukum Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Banten Jaya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here