Jumat, 22 Februari 2019

Prioritas Daerah tak Sesuai Target, Pimpinan OPD Pemkot Cilegon Perlu Dievaluasi

CILEGON, (KB).- Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Cilegon Edi Ariadi diminta mengevaluasi kapabilitas para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Evaluasi terhadap pejabat tersebut, seiring tidak tercapainya target penyelesaian prioritas daerah, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sekretaris Fraksi Kebangkitan Demokrasi (FKD) DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh miris dengan banyaknya prioritas daerah yang tidak selesai tepat waktu. Selain pembangunan-pembangunan infrastruktur, dia menilai, target pengentasan kemiskinan dan pengangguran tidak sesuai rencana.

“Pada LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Wali Kota Cilegon, pada 2017 tercatat angka pengangguran masih 14 persen dari jumlah penduduk. Saya kira ketika APBD Kota Cilegon yang mencapai Rp 1 triliun lebih, namun angka pengangguran masih sebanyak itu, maka kondisi ini tidak relevan,” katanya saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Senin (28/1/2019).

Menurut dia, penyebab mulurnya penyelesaian proyek-proyek besar memang didominasi oleh perubahan kebijakan aturan di pemerintah pusat. Namun begitu, seharusnya para pejabat jeli melihat perubahan tersebut, dalam rangka mengantisipasi kegagalan target RPJMD.

“Misalnya pada proyek JLU (Jalan Lingkar Utara), itu memang mulur, karena ada perubahan kebijakan tentang rentang waktu pembebasan lahan. Tapi waktu itu, kami sudah cerewet, agar Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kota Cilegon, segera konsultasi ke Kementerian PUTR. Tapi itu tidak mereka lakukan, akhirnya begini jadinya,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta, agar Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi segera mengevaluasi kecakapan para pimpinan OPD, dalam hal penyelesaian kegiatan prioritas daerah. Khususnya ketika Edi telah dilantik menjadi Wali Kota Cilegon definitif.

“Setelah pak plt menjadi definitif, kami meminta pak Edi tegas dalam memimpin Pemkot Cilegon. Pak Edi harus evaluasi seluruh kepala OPD, apakah mereka sudah sesuai harapan pak Edi. Bila perlu buat MoU, jika kepala OPD tidak mampu menyelesaikan prioritas daerah yang dibebankan kepadanya, berikan sanksi tegas. Bila perlu copot jabatannya, lalu lakukan lelang jabatan untuk mencarikan penggantinya,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Pemkot Cilegon mencatat 7 prioritas daerah yang melenceng dari target penyelesaian pada RPJMD. Tujuh prioritas daerah tersebut, di antaranya pembangunan JLU, pembangunan kantong parkir truk di JLS, serta pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Ciwandan dan Pulomerak.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon Andi Affandi menuturkan, proyek kantong parkir truk JLS memang sengaja tidak dilakukan. Ini karena ada persoalan teknis yang membuat pihaknya tidak melakukan proyek tersebut.

“Pada FS (feasibility study) proyek kantong parkir truk JLS, judul dan isi kajian beda. Judulnya studi kelayakan pembangunan kantong parkir, tapi isinya tentang pembangunan terminal barang. Kan tidak sinkron. Kalau saya kerjakan, takut menjadi temuan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon dr Arriadna mengatakan, pembangunan Rumah Sakit Tipe D memang tidak sesuai target. Dari dua rumah sakit yang seharusnya dibangun, pihaknya hanya berhasil membangun satu rumah sakit tipe D.

“Kami memiliki kendala di lahan. Di Pulomerak, tidak ada lahan untuk membangun rumah sakit. Selain itu, dukungan anggaran juga kurang, sehingga tidak mungkin Rumah Sakit Tipe D kami bangun di Pulomerak,” katanya. (AH)*


Sekilas Info

PMI Cilegon dan PT Chandra Asri Beri Pembekalan Relawan

CILEGON, (KB).- Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon bekerja sama dengan PT Chandra Asri Petrochemical …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *