Praperadilan Direktur RSU Banten Kandas

Direktur Rumah Sakit Umum Banten, Dwi Hesti Hendarti saat mendengarkan pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (13/9/2017).*

SERANG, (KB).- Gugatan praperadilan Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Banten, Dwi Hesti Hendarti terkait penetapannya sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) RSU Banten tahun 2016 senilai Rp 17,872 miliar kandas. Hakim tunggal Heri Kristiyanto yang menangi perkara praperadilan Dwi menolak semua gugatan karena perkara pidana sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (13/9/2017).

“Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur,” ujar Heri saat membacakan amar putusan, Kamis (14/9/2017).

Penolakan praperadilan Dwi juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 0102/PUU-XIII/2015 yang berisi tentang setiap gugatan praperadilan akan gugur apabila pokok perkara sudah dilimpahkan dan disidangkan di tingkat pengadilan negeri. Karena perkara tersebut telah dilimpahkan maka hakim mengabaikan pertimbangkan keberatan Dwi melalui kuasa hukumnya, Wahyudi. “Mewajibkan pemohon (Dwi) membayar biaya perkara Rp 5.000,” kata Heri dalam sidang yang dihadiri pemohon Wahyudi dan termohon dalam hal ini Jaksa Kejari Serang A.R. Kartono.

Seusai persidangan tersebut termohon A.R. Kartono merasa puas dengan putusan hakim. Ia mengatakan, penyidik Kejari Serang telah melakukan standar operasional prosedur (SOP) dalam menetapkan Dwi sebagai tersangka. “Kita profesional, pemeriksaan sesuai prosedur dari awal aturan kita sudah jalankan,” ucapnya.

Dia menanggapi gugatan praperadilan yang diajukan Dwi merupakan haknya sebagai tersangka. Sebagai pihak yang digugat, Kejari Serang akan menghadapinya karena penyidik sangat berhati-hati dalam menetapkan orang sebagai tersangka. “Tentu praperadilan seperti ini telah kita perhitungkan dari awal. Makanya setiap penetapan tersangka kita selalu melakukan gelar perkara untuk mengevaluasi penyidikan sudah benar atau belum,” ucapnya. (H-47)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here