Prabowo dan Jokowi dalam Satu Gerbong MRT

Oleh : Ismail

Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo bertemu Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ketika keduanya bertemu, kedua tokoh tersebut, seraya berangkulan hangat, seperti sahabat lama yang baru kembali bertemu.

Mereka lantas menyapa masyarakat yang telah menanti mereka di Stasiun MRT Lebak Bulus. Setelah menyapa masyarakat, Presiden Jokowi dan Prabowo langsung menuju gerbong MRT untuk melakukan perjalanan menuju Stasiun MRT Senayan.

Hal tersebut, tentu menjadi sebuah catatan sejarah, di mana Prabowo dan Jokowi berada dalam satu gerbong. Banyak pihak menyatakan, bahwa pertemuan tersebut menunjukkan, bahwa Jokowi dan Prabowo merupakan negarawan sejati. Terlepas dari sentimen kompetisi Pilpres 2019 yang sering memanas, kedua tokoh tersebut, nyatanya berkomitmen yang sama kuat terhadap bangsa dan negara.

Meski sempat menjadi lawan politik, mereka berdua tidak membiarkan rakyat terpolarisasi sebagai dampak dari kontes demokrasi berupa Pemilu 2019. Keberadaan Jokowi dan Prabowo yang ada dalam satu gerbong memberikan pesan, bahwa seluruh elemen bangsa harus bersatu dan bekerja sama untuk meneruskan pembangunan untuk kemajuan Indonesia.

Momen bersejarah tersebut, seakan memberikan pelajaran bagi semua pihak, bahwa perbedaan tidak menghalangi sikap seseorang untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dunia internasional tentu akan melihat, bahwa pertemuan tersebut, menandakan kedewasaan politik dalam berdemokrasi di Indonesia. Selain itu, dunia akan memandang, bahwa Indonesia, adalah negara yang sudah matang dan bisa dijadikan contoh bagi negara-negara lainnya, khususnya negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia. Tentu akan timbul pertanyaan, mengapa pertemuan antara Prabowo dan Jokowi dilaksanakan di MRT. Hal tersebut, rupanya bukan tanpa alasan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan sejumlah alasan. Pertama, tempat yang netral, agar tidak menunjukkan tendensius politis. Kedua, MRT dipandang sebagai hal yang visioner menuju ke depan, hal tersebut, merupakan suatu keniscayaan angkutan massal yang memang harus ada di kota besar.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengakhirinya perjalanan MRT-nya bersama Prabowo di Stasiun Senayan. Kedua tokoh yang bersaing pada Pilpres 2014 dan 2019 tersebut, lalu berjalan kaki ke Mal FX Sudirman untuk makan siang bersama.

Budi Karya lantas berterima kasih kepada Prabowo yang memuji MRT sebagai moda transportasi baru ibu kota. Bahkan, Prabowo juga memberikan pujian, bahwa MRT di Jakarta sudah seperti transportasi massal di luar negeri.

Budi Karya bangga dan berterima kasih kepada Prabowo, karena memang effort kami membuat MRT tersebut, memang tidak mudah dan harus dikawal bersama, agar nanti di Jakarta ini sudah 100 kilometer (km) atau 2.000 km, sehingga masyarakat di Jakarta tidak perlu bawa mobil sendiri, tidak perlu bawa motor sendiri, ke segala tujuan kita bisa gunakan dengan angkutan massal.

Pertemuan Prabowo dan Jokowi selama di dalam gerbong MRT juga berlangsung sangat cair. Kedua rival tersebut, juga mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari masyarakat yang menyaksikannya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan, bahwa memilih MRT sebagai lokasi pertemuan, hal tersebut dikarenakan, dia tahu persis, bahwa Prabowo belum pernah menjajal moda transportasi baru ibu kota tersebut. Sementara itu, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memilih MRT sebagai lokasi pertemuan dengan Jokowi.

Ia menuturkan, bahwa pertemuan di atas MRT tersebut, merupakan gagasan Jokowi,  karena Jokowi tahu, bahwa dia belum pernah naik MRT, sehingga Ketua Umum Partai Gerinda tersebut, merasa harus berterima kasih kepada Jokowi atas pengalamannya menaiki MRT.

Pertemuan tersebut, juga mendapatkan sorotan oleh Pengamat Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk. Ia mengatakan, bahwa pemilihan lokasi bertemunya Jokowi dan Prabowo tersebut, merupakan pilihan lokasi yang jenius, sebab tak ada yang menyangka, bahwa keduanya akan bertemu di sana.

Selain itu, dia menuturkan, bahwa dengan bertemunya di tempat umum, maka tak ada lagi gengsi untuk menyebut siapa yang mengundang dan diundang. Selain itu, MRT juga dianggap sebagai simbol kebangkitan Indonesia. Sudah lama Indonesia memimpikan moda transportasi umum yang nyaman dan cepat untuk dapat mengurangi kemacetan di Jakarta. Pertemuan keduanya juga sebagai tombol yang dapat melupakan perbedaan yang ada, di dalam MRT mereka menyimbolkan diri sebagai sesama warga Indonesia yang setara.

Menengok penyusunan Kabinet Pemerintahan Jokowi

Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah resmi menjadi pemenang pada perhelatan Pilpres 2019 mengalahkan Prabowo-Sandiaga. Kemenangan tersebut, bukan berarti membuat Jokowi terlena dalam euforia kemenangan, karena masih ada amanah dan PR yang harus dieksekusi.

Salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh Jokowi, adalah menyusun kabinet, hal tersebut harus dilakukan, untuk mewujudkan visi dan misi Jokowi pada periode 2019-2024.

Partai-partai politik pendukung maupun nonpendukung Jokowi serta beberapa ormas dan pihak yang berkeringat mengusungnya dalam pemilihan presiden, secara tidak langsung telah mematut diri, agar diikutsertakan dalam gerbong kabinet. Lobi resmi dan tak resmi, kasak-kusuk dan umbaran pernyataan di media massa arus utama maupun media sosial, seakan menambah sesak atmosfer informasi tanah air belakangan ini.

Beredarnya dokumen yang berisi nama-nama menteri Jokowi-Ma’ruf Amin cukup menyesakkan ranah media. Padahal, setelah dokumen tersebut, tersebar dalam aplikasi WhatsApp, Jokowi belum memutuskan siapa menteri yang akan ikut bekerja.

Bahkan, tersebarnya hasil rapat di Sentul yang mengumumkan nama menteri juga dibantah oleh Staf Khusus Presiden Teten Masduki yang membantah, bahwa Presiden Jokowi menggelar rapat khusus di Sentul untuk menentukan nama-nama menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Pemberitaan tersebut, tentu harus ditanggapi dengan bijak, kita jangan terburu-buru untuk menyebutkan siapa nama menteri yang sekiranya akan dipilih oleh Jokowi dalam Kabinet Indonesia Kerja.

Pertanyaan yang menggelantung di benak publik adalah, apakah Jokowi akan menyusun “zaken kabinet” (kabinet ahli) ataukah kabinet yang lebih mengakomodasi kepentingan para pendukungnya sebagai bentuk balas jasa politik.

Dalam zaken kabinet, para menteri atau mayoritas dari jumlah menteri berasal dari kalangan ahli atau profesional. Jadi, bukan representasi dari partai politik atau golongan tertentu. Sehingga, menteri yang akan membantu Jokowi dalam kabinetnya haruslah berisi orang yang kredibel dan selaras dengan visi-misi Joko Widodo.

Kebanyakan partai politik sudah memiliki wadah dalam ranah legislatif, presiden terpilih tentu memiliki hak prerogatif  untuk memutuskan, siapa yang nantinya akan mengisi posisi di jajaran kementerian.

Sebenarnya inilah yang ideal dan diinginkan mayoritas publik. Tetapi, kita juga harus sadar terhadap realitas politik. Parpol pendukung pastilah berpendirian, bahwa there is no such a free lunch in the world, meski demikian kedudukan presiden dalam sistem kabinet presidensial sangatlah kuat, berbeda dengan posisinya dalam sistem kabinet parlementer.

Bahkan, presiden juga memiliki hak untuk memberhentikan menteri dengan orang lain yang dipilihnya, hal tersebut karena presiden harus memahami progres kinerja menteri yang dipilihnya dalam menjalankan segala program dan visi-misi yang telah dicanangkan sebelumnya.

Sejarah Indonesia mencatat, bahwa dalam kabinet parlementer pada dasawarsa 1950-an, kabinet dapat jatuh bangun dan silih berganti dalam hitungan bulan, karena kurang dukungan dari parlemen. Jadi, seharusnya Presiden Jokowi dapat membentuk zaken kabinet dengan aman.

Akan tetapi, apabila dirinya tidak mengakomodasi aspirasi para politisi dan kelompok-kelompok pendukungnya, dapat saja terjadi goncangan-goncangan yang mengganggu kestabilan pemerintahan. Oleh sebab itu, jalan tengah yang dapat diambil, adalah dengan melakukan kompromi.

Dalam hal tersebut, presiden bisa merekrut teknokrat yang profesional dalam bidangnya, seraya tetap mengakomodasi aspirasi para pendukung politik, misalnya dengan meminta partai-partai pendukung untuk menunjuk perwakilan mereka dari kalangan profesional.

Namun, yang paling penting, adalah para anggota kabinet haruslah ahli yang profesional pada portofolio yang akan menjadi tanggung jawabnya, berintegritas tinggi, inovatif, dan mempunyai kemampuan menjalankan program. Dengan demikian, keterwakilan dan keseimbangan politik tetap terjaga, juga visi dan misi presiden juga dapat terealisasi dalam masa baktinya hingga 2024.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan Jokowi juga akan merekrut menteri pada periode 2014-2019 untuk kembali bergabung dalam kabinetnya, tentunya Jokowi akan melihat kemampuan menteri tersebut, dalam bekerja sama dengan kementerian lain di kabinet. Termasuk juga kecocokan atau chemistry antara Jokowi dengan menteri tersebut.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa peluang para menteri di kabinet jilid pertama untuk menjabat sebagai menteri tetaplah terbuka.  Utamanya untuk menteri-menteri yang dapat memenuhi target yang diberikan Jokowi kemungkinan juga akan dipertahankan. (Penulis adalah Pengamat Sosial Politik)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here