Pra-Musrenbang RKPD 2020, Pemprov Banten Bahas 5 Isu Strategis

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyelenggarakan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rabu hingga Kamis (20-21/3/2019). Sedikitnya ada lima isu strategis dan tujuh prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2020.

Hal tersebut, disampaikan Asisten Daerah (Asda) III Pemprov Banten Bidang Administrasi Umum Samsir saat membuka Pra-Musrenbang Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2020, di Curug, Tangerang melalui siaran pers Diskominfotiksan Banten.

Ia mengungkapkan, kelima hal yang harus disepakati tersebut, terkait permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program kegiatan pagu indikator, target kinerja, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah, serta sasaran pembangunan prioritas nasional dan program yang merupakan kewenangan provinsi dengan program kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang di kabupaten/kota.

“Pra-Musrenbang juga membahas beberapa isu strategis. Hal ini diperlukan untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan muncul seiring dengan adanya target pembangunan yang dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya pembangunan,” ujarnya.

Isu strategis tersebut, merupakan program prioritas yang sudah tercantum pada rancangan RKPD tahun 2020, yaitu pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penurunan ketimpangan melalui optimalisasi konektivitas dan sektor hubungan di wilayah pengembangan, serta kawasan strategis provinsi.

Kemudian, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan permukiman. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penguatan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, prioritas pada rancangan kerja daerah tahun 2020, antara lain penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemanfaatan sumber daya alam untuk pemanfaatan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agrobisnis. Peningkatan nilai tambah ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan dan perkebunan, penguatan reformasi birokrasi, dan lainnya.

“Provinsi Banten dituntut untuk dapat mengusulkan program dan kegiatan yang tepat, yang secara substansi dapat mempertimbangkan pencapaian target indikator sasaran program, target sasaran perangkat daerah dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditargetkan dalam RJPMD Provinsi Banten tahun 2017-2022,” ucapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom menuturkan, acara hari ini (kemarin) dilaksanakan dalam rangka persiapan Musrenbang tahun 2020 mendatang. Perencanaan tersebut, salah satu tahapan dari pengelolaan keuangan, ada tiga tahapan besar yang harus dilakukan sebagai pelaksana penyelenggara negara, meliputi 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, dan 3) Pertanggungjawaban.

“Semua tahapan itu ada dokumennya dan masing-masing tahapan untuk perencanaannya saja ada 23 langkah yang harus dilalui berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesi Tahun 2017. Sebagai penyelenggara negara, lebih-lebih pejabat tidak bisa menghindari dengan pengelolaan keuangan yang nanti laporannya akan dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, seluruh pengguna anggaran mempunyai peran yang sama mulai dari merencanakan anggaran, melaksanakan anggaran, dan mempertanggungjawabkan anggaran.

“Penyusunan perencanaan semestinya sudah sangat akurat, tapi pada kenyataannya baru bulan pertama kami (OPD) sudah mengajukan pergeseran, revisian anggaran yang harusnya dilakukan pada saat proses penyusunan perencanaan yang tahapannya cukup panjang,” katanya. (RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here