PPDB Online SMA/SMK di Banten, Joko Waluyo: Pendaftar Sudah Diatas 50 Persen

SERANG, (KB).- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten menyampaikan bahwa pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA/SMK sudah diatas 50 persen. “Pada sore hari itu, kemarin saya monitor sudah 101 ribu (pendaftar), artinya posisi yang potensi sudah mendaftar diatas 50 persen,” kata Sekdis Disdikbud Provinsi Banten, Joko Waluyo saat ditemui awak media di KP3B, Curug, Kota Serang,  Senin (25/6/2018).

Meskipun sempat bermasalah, PPDB online SMA/SMK yang dipusatkan di Disdikbud dan Diskominfo Provinsi Banten itu, menurut Joko sejak kemarin sudah bisa diakses. Tetapi tidak menutup kemungkinan pihaknya melakukan perpanjangan masa pendaftaran, mengingat banyaknya orangtua siswa yang panik dengan waktu pendaftaran yang singkat setelah server mengalami kendala. “Saya belum mengatakan begitu (perpanjang) nanti mekanisme yang mengatakan. Kita lihat situasi, kita lihat kondisi,” ucapnya.

Menanggapi permintaan kembali ke sistem manual,  Joko menegaskan permasalahan yang terjadi menurutnya terdapat pada tataran teknis dan bukan terletak pada metodologi online, sehingga tidak mungkin mengembalikan ke sistem manual. “Gak lah (Kembali manual), kita kan prinsipnya transparant akuntabilitas, kalau kembali lagi ke manual kan jauh dari prinsip-prinsip itu, “tuturnya.

Dikatakan Joko, yang akan menjadi fokus evaluasi bagi pihaknya ialah terkait aspek teknologi dan aspek pengorganisasian kegiatan agar kedepannya lebih baik lagi. “Itulah mungkin yang akan kita perbaiki selanjutnya,” kata Joko. Saat disinggung terkait adanya pihak yang melapor ke Polda Banten terkait PPDB online SMA/SMK,Joko mengaku belum mengaku informasi tersebut. “Melaporkan ke Polda? Saya belum dengar, ” ujarnya.

DPD Akan Panggil Menteri Pendidikan

Sementara itu anggota DPD RI dapil Banten, Ahmad Subadri mengatakan bahwa DPD akan memanggil menteri pendidikan untuk menanyakan terkait sistem PPDB online yang bermasalah di Provinsi Banten. “Ini memang problem, dan di komite III dalam waktu dekat ini akan memanggil menteri pendidikan, bagaimana menyikapi persoalan didaerah ini,” kata Subadri.

Menurutnya, Dinas Pendidikan harus segera menyelesaikan permasalahan yang membuat panik para orangtua siswa, karena dikatakan Subadri, bukan hanya pada proses pendaftaran saja, sistem zonasi pun bisa menjadi permasalahan.

“Kita minta dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, jangan sampai mengganggu proses PPDB, karena masalahnya bukan hanya pendaftaran, kadang-kadang juga masalah zonasi dan lain sebagainya,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya untuk penanganan pun harus bersifat cepat, karena sudah terlambat untuk antisipasi. “Kalau ini bukan mengantisipasi lagi, saya kira kalau ada permasalahan harus cepat penanganannya,” ujar Subadri. (Masykur)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here