Jumat, 20 Juli 2018

PPDB Harus Mengacu Akreditasi Sekolah

SERANG, (KB).- Ketua Yayasan Pendidikan Primagraha Isbandi mengusulkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) online dengan mengacu pada akreditasi sekolah bukan kepada status negeri saja. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kebingungan peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri.

“Saya banyak dapat keluhan orang tua pusing saat anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Oleh karena itu, jika PPDB mengacu akreditasi sekolah, maka akan memacu sekolah swasta juga bersaing,” kata Isbandi, Selasa (10/7/2018).

Ia menuturkan hal lain yang harus menjadi bahan evaluasi mengenai konsistensi sekolah negeri dalam menerapkan kuota rombongan belajar (rombel). “Penambahan rombel di luar kuota yang ditetatpkan sama saja secara perlahan mematikan keberadaan sekolah swasta,” kata Isbandi.

Ia mengakui, keberadaan sekolah swasta memang terus merosot dari jumlah siswa baru karena berbagai faktor. Selain karena faktor eksternal tadi, sekolah swasta tidak kreatif dalam menawarkan ciri khas dan keunggulan tertentu. “Kalau sekolah kreatif menawarkan kekhususan, maka pasti diburu,” ucapnya.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN SMH Banten Hidayatullah mengatakan baik pemerintah daerah, pihak sekolah swasta dan orang tua harus memiliki komitmen dalam pendidikan di sekolah bukan mengejar label sekolah negeri atau swasta. Tetapi, kata dia, bagaiamana memberikan pemahamana kepada anak didik untuk mengenyam pendidikan di sekolah dalam rangka mengembangkan potensi, minat dan bakat.

“Untuk sekolah juga jangan terjebak menerima sebanyak-banyaknya siswa, sementara aspek mutu diabaikan,” katanya.

Akademisi Unbaja Toni Anwar Mahmud mengatakan sistem pendidikan di Indonesia nyaris selalu mengadopsi sistem pendidikan negara lain, yang belum tentu sesuai dengan kultur dan kondisi masyarakat Indonesia

“Sistem pendidikan di Indonesia masih kurang kreatif, dalam arti, pendidikan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Bahkan dalam proses belajar mengajar lebih dominan menggunakan metode ceramah, tanpa adanya bantuan alat peraga,” tuturnya.

Tidak dapat dipungkiri, kata dia, adanya kasta dalam lembaga pendidikan di semua tingkatan, baik kasta negeri, swasta, unggulan, atau non unggulan, hal ini juga memberikan dampak terhadap psikologis calon dan peserta didik terutama dalam kategori non unggulan atau swasta, kata Toni Anwar.

“Kurikulum yang sangat dipaksakan kepada pengajar dan peserta didik, sebagai ilustrasi bahwa untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), di mana setiap peserta didik harus mengikuti proses belajar mengajar selama 35 jam/minggu, dengan asumsi  5-6 jam per harinya si anak untuk belajar di sekolah dari senin sampai sabtu. Sehingga dapat dibayangkan kepenatan yang dialami oleh peserta didik,” ucapnya.

Ia mengatakan, dunia pendidikan yang masih uji coba tersebut harus segera dapat diatasi dengan mengedepankan budaya Indonesia yang benar-benar sesuai dengan kultur dan keadaan masyarakat Indonesia. Dengan kearifan lokal dan warisan para leluhur, kata dia, mengajarkan etika, dan pembangunan karakter adalah hal yang lebih utama untuk dapat menjadi bagian kurikulum pendidikan di Indonesia.

“Selain itu, memberikan kesejahteraan bagi para pendidik oleh negara baik negeri ataupun swasta tanpa membebani pekerjaan administratif untuk memperoleh tunjangan, sehingga para pendidik tidak disibukan dengan berbagai kegiatan administratif untuk memperoleh tunjangan, hingga pada akhirnya hal ini tidak akan mengurangi kesempatannya untuk berinteraksi dengan peserta didik,” ucapnya. (Besta/MH)*


Sekilas Info

Biaya Kuliah di Unbaja Terjangkau

SERANG, (KB).- Universitas Banten Jaya (Unbaja) menargetkan menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 1.200 mahasiswa. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *