PPDB 2019/2020 tak Ada Jual Beli Kursi

SERANG, (KB).- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten menegaskan, pada proses PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 tidak ada jual beli kursi. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat yang menemukan praktik tersebut untuk segera melaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian.

“Kami tidak akan menolerir oknum yang melakukan jual beli kursi PPDB 2019. Saya pastikan tidak akan ada yang namanya jual beli kursi. Kalau ada itu oknum untuk segera melaporkan ke polisi. Kita tidak akan menolerir oknum yang mengatasnamakan seseorang atau nama lembaga manapun, karena titip-titipan itu tidak ada. Jadi silakan laporkan saja,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Disdikbud Banten Ujang Rafiudin, di Kantor Disdikbud Banten, Kamis (13/6/2019).

Selain itu, ia mengatakan, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dibuka pada 17-24 Juni mendatang, untuk 23 dan 24 Juni merupakan masa verifikasi. Sedangkan pengumuman penerimaan akan dilaksanakan 29 Juni mendatang.

“Kami juga sudah membahas Petunjuk teknis (Juknis) untuk diberitahukan kepada pihak sekolah. Pendaftaran akan dibuka pada 17-24 Juni mendatang, pada PPDB tahun ini menerapkan zonasi untuk SMA dan SMK menggunakan jalur umum tetap online, serta menerapkan dua sistem yakni sistem online dan luring (offline),” kata Ujang.

Ia mengatakan, untuk PPDB kali ini menggunakan dua cara yakni berbasis dalam jaringan online dan langsung menyambangi sekolah yang dituju offline. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membeludaknya kunjungan pada website PPDB.

“Intinya jika ada calon siswa yang kurang mampu dan di daerahnya terdapat sekolah favorit itu wajib diterima. Sebaliknya kalau ada yang memaksakan tapi bukan dalam zonasinya kita sudah instruksikan untuk ditolak,” ujarnya.

Ia mengatakan, kuota pada PPDB yakni untuk SMA 36 siswa sedangkan untuk SMK maksimum 36 siswa per program studi. Untuk sekolah baru itu minimal tiga rombel dan sekolah lama itu maksimal 12 rombel.

Persiapan sudah 95 persen, tinggal pelaksanaannya saja. Pembatasan menggunakan sistem zonasi dilakukan untuk memberikan ruang sebanyak-banyaknya kepada sekolah swasta agar tidak tutup karena tidak kebagian siswa.

“Jangan sampai tutup lah. Kita juga telah instruksikan ke SMA/SMK untuk melakukan pendataan calon siswa yang masuk zona, misalnya SMA 1, berapa SMP yang dekat situ di data berapa yang masuk harus dicantumkan,” ucapnya. (DE/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here