Rabu, 26 September 2018

Potong Gaji ASN untuk Zakat, Jangan Sampai Terjadi Maladministrasi

SERANG, (KB).- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten mengharapkan, agar kebijakan pemotongan zakat dari gaji aparatur sipil negara (ASN) tidak terjadi maladministrasi. Hal tersebut dikhawatirkan pelaporan keuangan tidak sebagaimana mestinya atau ada pelaporan keuangan ganda. “Kalau mau seperti itu, ya jangan sampai maladministrasi. Zakat ini kan urusannya pribadi seseorang,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Bambang Poerwano Sumo kepada Kabar Banten, Jumat (9/2/2018).

Menurut dia, meskipun membantu meningkatkan pendapatan sebaiknya tidak dipotong langsung dari gaji dan disalurkan ke Baznas. “Kalau (menyalurkan zakat) sendiri, menurut saya, kan bisa langsung ke lingkungan atau tempat-tempat tertentu,” ujarnya. Menurut dia, jika kebijakan potong gaji untuk zakat tersebut tanpa persetujuan pegawai, penyaluran zakatnya dikhawatirkan tidak sesuai dengan harapan. “Sebagian orang maunya zakat itu bisa disampaikan di kota atau lingkungan,” ucapnya.

Jika menyalurkan zakat sendiri atau perorangan, zakat dapat langsung sampai ke orangnya. Karena, menurut dia, mereka (ASN) juga tidak mengetahui apakah zakat tersebut tersampaikan dengan baik atau tidak. “Semua harus memberikan wewenang yang baik kepada masyarakat. Tentunya semua harus bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kabag Administrasi dan Umum Baznas Provinsi Banten, Yani Hudayani menuturkan, dalam siaran pers yang diterbitkan Kementerian Agama menjelaskan potong gaji untuk zakat tersebut tidak menjadi sebuah kewajiban. Akan tetapi, pemerintah memfasilitasi zakat ASN Muslim. Menteri Agama telah menegaskan, bahwa tidak ada kewajiban dalam rencana penerbitan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat ASN Muslim.

Menurut dia, pemerintah hanya akan memfasilitasi para ASN untuk menunaikan zakat sebagai ajaran agamanya. “Yang perlu digarisbawahi, tidak ada kata kewajiban. Yang ada, pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama,” katanya.
Ia mengatakan, Menteri Agama menilai sejak dahulu, negara ini dikenal sebagai bangsa yang agamis dan pemerintahnya ikut memfasilitasi pelayanan kebutuhan pengamalan ajaran agama.

Pelaksanaan ibadah haji misalnya, negara ikut memfasilitasi. Dalam hal puasa, negara juga memfasilitasi warganya untuk tahu kapan memulai dan mengakhirinya. Itulah kenapa ada sidang itsbat.
“Demikian halnya dengan zakat. Yang mewajibkan, adalah agama. Pemerintah memfasilitasi umat Muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa ada dua prinsip dasar dari rancangan regulasi tersebut. Pertama, fasilitasi negara, sehingga tidak ada kewajiban, apalagi paksaan. “Bagi ASN Muslim yang keberatan gaji nya disisipkan sebagai zakat, bisa menyatakan keberatannya. Sebagaimana ASN yang akan disisipkan penghasilannya sebagai zakat, juga harus menyatakan kesediaannya. Jadi, ada akad. Tidak serta merta pemerintah memotong atau menghimpun zakatnya,” ucapnya. (TM)***


Sekilas Info

Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Banten, Tiga Daerah Paling Rawan 

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Dari hasil penelitian Bawaslu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *