Potensi Rp 34,9 M, ASN Pemprov Banten Wajib Bayar Zakat

SERANG, (KB).-  Potensi zakat pendapatan ASN Pemprov Banten mencapai Rp 34,9 miliar/tahun atau Rp 2,9 miliar/bulan. Semua ASN Pemprov Banten wajib membayar zakat karena sudah memenuhi nisab.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprov Banten dengan Baznas Pemprov Banten di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten, Senin (20/5/2019). Rakor ini dipimpin Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Banten Irvan Santoso.

Dalam rakor tersebut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Fatmawati, Ketua Baznas Banten Suparman Usman, Wakil Ketua I Baznas Banten Syibli Syarjaya, kepala/perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), dan para pimpinan pelaksana Baznas Banten.

Dalam sambutannya, Karo Kesra Pemprov Banten Irvan Santoso menjelaskan rakor ini digelar sebagai tindak lanjuti surat edaran Gubernur Banten Nomor 451/1567-Kesra/2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pendapatan ASN Pemerintah Provinsi Banten dari Tunjangan Kinerja.

Irvan menegaskan yang dimaksud dengan zakat pendapatan ASN ini meliputi gaji, tunjangan kinerja, honorarium dan lainnya. “Untuk mempermudah pengumpulan zakatnya akan dipotong dari tunjangan kinerja,” katanya.

Menurut Irvan potensi zakat pendapatan ASN Pemprov Banten mencapai sekitar Rp 2.911.648.954/bulan atau sekitar Rp 34.939.787.446/tahun. Angka ini diperoleh dari simulasi perhitungan 2,5 persen potongan zakat profesi dikalikan dengan jumlah gaji dan tunjangan kinerja ASN Pemprov Banten bulan April 2019 sebesar Rp 116.456.958.152.

Ketua Baznas Banten Suparman Usman menilai potensi zakat pendapatan ASN Pemprov Banten cukup besar jika ASN-nya disiplin dalam menunaikan zakat. Angka pengumpulan zakat sebesar itu bisa didistribusikan untuk pemberdayaan delapan asnaf penerima zakat.

“Pendistribusian langsung zakat tersebut akan membantu pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya

Menurut Suparman zakat penghasilan ASN atau zakat profesi wajib dikeluarkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 (3) UU nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.  Nisab (batas minimal) yang terkena kewajiban zakat terhadap hasil usaha profesi tersebut diatur dalam pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor  52/2014.

Dalam pasal tersebut dijelaskan nisab zakat profesi senilai 653 kg gabah/524 kg beras (dianalogikan kepada zakat pertanian) dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen.

“Jadi, berdasarkan ketentuan nisab tersebut, hampir dipastikan semua ASN Pemprov Banten sudah mencapai nisab dan harus diambil zakatnya,” ujar Suparman

Dijelaskan Suparman  zakat profesi dikeluarkan pada saat mendapatkan harta tersebut. Ini dianalogikan kepada zakat pertanian. Pemotongan zakat 2,5 persen itu dari pendapatan bruto, bukan netto.

Pada bagian akhir, Suparman mengingatkan kepada seluruh ASN bahwa kewajiban zakat adalah ketentuan Allah dan bersifat wajib bagi yang sudah mencapai nisab. Ini berarti pula bahwa dari gaji yang diterima ASN masih ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.(Sutisna)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here