Potensi Ekonomi Pesisir dan Laut Banten Bisa Melebihi APBD 2019

    SERANG, (KB).- Jika ditata dan dikelola secara optimal, potensi ekonomi wilayah  pesisir dan laut di Banten bisa melebihi APBD Banten 2019 yang mencapai Rp 12,15 triliun. Hal ini berarti potensi ekonomi wilayah pesisir dan laut bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Banten sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

    Demikian terungkap dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Perkumpulan Urang Banten (PUB) di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Rabu (22/5/2019). Tema yang diangkat dalam FGD adalah “Penataan dan Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir”.

    FGD tersebut menghadirkan Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai  keynote speech, Taufiequrachman Ruki (Ketua Umum FUB) sebagai opening speech, dan Anton Apriyantono (Ketua FGD Urang Banten) sebagai opening speech.

    Sementara para pembicaranya meliputi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banten Suyitno, Kepala Pusat Mitigasi Bencana IPB Yonfitner, Anggota TGUPP Pemprov DKI Jakarta Sudirman Saad, Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB Rokhmin Dahuri, serta Peneliti PPAN Tubagus Nadjib.

    Saat memaparkan materinya, Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB Rokhmin Dahuri menegaskan potensi ekonomi wilayah pesisir dan laut ini sangat besar jika ditata dan dikelola dengan baik dan benar.

    Ia mencontohkan dengan budidaya udang Vanammei saja pendapatnnya bisa mencapai Rp 28 triliun/tahun. Angka ini sudah melebihi APBD Banten 2019 yang mencapai Rp 12,15 triliun.

    “Ini baru dari satu sektor, belum sektor lainnya,” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

    Selain itu, menurut catatan Rokhmin, budidaya udang Vanammei ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru sekitar 100 ribu orang. Perinciannya meliputi Lapangan kerja on-farm sebanyak 40.000 orang off-farm sebanyak 60.000 orang.  Hitungan tersebut dengan catatan potensi lahan yang cocok seluas 20.128 hektare.

    Perbaikan prorgram

    Pada bagian lain, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia ini memberikan masukan untuk perbaikan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama lima tahun (2020-2025).

    Masukan tersebut antara lain kembangkan 1.000 armada kapal ikan nasional modern. Ukuran kapalnya di atas 100 GT dengan alat tangkap purse seine, long lines, atau trawlers.

    Kapal tersebut untuk menangkap ikan di Laut ZEEI, dan laut lepas Samudra Hindia. Pendapatan rata-rata nelayan perbulan mencapai  Rp 4,2 juta.

    Rokhmin juga menyarankan untuk memodernisasi dan meningkatkan kapasitas serta etos kerja nelayan tradisional dengan penggunaan fishing technology (fishing vessels and fishing gears) yang lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan demikian pendapatan nelayan minimal rata-rata Rp 4,2 juta/nelayan/bulan.

    Selanjutnya perlu revitalisasi pelabuhan perikanan existing (PPN Karangantu, PPP Labuan, dan 14 PPI) dan membangun Pelabuhan Perikanan Samudera sebagai kawasan industri perikanan terpadu untuk landing base armada kapal ikan modern di atas.

    Belum optimal

    Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui program Dinas Kelautan dan Perikanan Banten belum optimal. Sejauh ini pemprov sedang menjalankan program infrastruktur.

    Oleh karena itu, Wahidin meminta semua pihak bisa mendorong pengembangan di bidang kelautan dan perikanan. Dia mengatakan, tahun depan, pemprov akan melakukan upaya konkret di bidang kelautan.

    “Jangan biarkan saya sendiri membangun Banten,” ujar Wahidin.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banten Suyitno menilai persoalan pesisir dan laut relatif kompleks. Apalagi setiap aktivitas di tengah laut akan bermuara di wilayah pesisir. 

    Suyitno menjelaskan banyak potensi yang bisa digali dari pesisir dan laut ini. Di antaranya sumberdaya hayati yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya.

    Kemudian sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, dan mineral dasar laut. Berikutnya sumberdaya buatan seperti infrastruktur laut serta jasa-jasa lainnya seperti keindahan alam, instalasi bawah air (kelautan dan perikanan) dan energi gelombang.

    Permasalahan pesisir

    Dia juga mengidentifikasi ada sejumlah permasalahan terkait wilayah pesisir dan laut. Di antaranya konflik pemanfaatan ruang, kemiskinan masyarakat pesisir, degradasi ekosistem dan sumber daya alam, kerawanan bencana alam, dan pencemaran laut dan pesisir.

    Kemudian pengelolaan konservasi laut belum optimal, ketidakpastian dan kekosongan hukum, dan sumber daya kelautan nonkonvensional belum dikelola secara optimal. “Yang menjadi prioritas saat ini adalah pengendalian tata ruang,” katanya.(Sutisna)***

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here