Posisi Ketua Harian Banggar DPRD Banten Dihapus

M Nawa Said, Wakil Ketua DPRD Banten.*

SERANG, (KB).- DPRD Banten menghapus posisi Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) yang sebelumnya diisi politisi PDI Perjuangan Muhlis. Penghapusan tersebut dilakukan karena jabatan tersebut sudah tak diperbolehkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said menuturkan, peraturan baru tentang tata tertib DPRD berubah. Salah satunya terkait posisi Ketua Harian Banggar yang tak boleh lagi ada. Dengan penghapusan itu, maka tugas yang tadinya dibebankan kepada Ketua Harian Banggar ditangani oleh Pimpinan DPRD Banten.

“Kalau dulu PP 16 (Tahun 2010) dibolehkan (ada Ketua Harian Banggar). Sekarang pada PP 12 tidak dibolehkan,” kata Nawa, usai rapat koordinasi pimpinan DPRD Banten di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (5/2/2020).

Adapun beberapa tugas Ketua Harian Banggar yang ditangani oleh pimpinan DPRD Banten antara lain tugas memimpin rapat berkaitan dengan anggaran.

“Kalau dulu bikin rapat yang membuat ketua harian, ke depan yang bikin adalah pimpinan DPRD. Kalau dulu yang rapat pelaksanaan harian banggar. Kalau sekarang langsung pimpinan DPRD,” katanya.

Penghapusan posisi Ketua Harian Banggar sudah dibahas bersama dengan Muhlis, sebagai anggota DPRD Banten yang menduduki posisi tersebut. Dalam pembahasan itu, Muhlis merasa tak keberatan karena bersangkutan dengan pelaksanaan aturan.

“Tidak mempermasalahkan, karena kalaupun dipaksakan akan ada konsekuensi hukum,” ucapnya.

Penghapusan posisi Ketua Harian Banggar akan ditetapkan dalam paripurna penetapan tata tertib DPRD Banten yang rencananya akan digelar Februari ini. Akan tetapi, terhitung mulai kemarin Ketua Harian Banggar sudah tak lagi menduduki posisinya.

“Nanti diparipurnakan, sebenarnya hari ini (kemarin) sudah enggak,” ujarnya.

Penghapusan Ketua Harian Banggar tak hanya berlaku bagi DPRD Banten. Penghapusan juga berlaku bagi seluruh DPRD kabupaten/kota di Banten.

“Berlaku untuk semua kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia memastikan, penghapusan posisi Ketua Harian Banggar tak berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas di DPRD Banten. Penghapusan mengubah tugas pelaksanaan terkait badan anggaran yang saat ini ditangani langsung oleh pimpinan DPRD.

“Tidak ada yang berubah,” ucapnya.

Tepisah, Muhlis membenarkan posisi Ketua Harian Banggar DPRD Banten telah dihapus mulai kemarin. Politisi PDI Perjuangan ini tak mempermasalahkan penghapusan itu.

“Enggak masalah, saya selalu tunduk dan patuh terhadap konstitusi. Karena revisi tatib (tata tertib) mengacu pada PP 12 Tahun 2018, berbeda ketika pimpinan DPRD menunjuk saya masih berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2010,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here