Polres Cilegon Siap Amankan Pemilu

CILEGON, (KB).- Kepolisian Resor (Polres) Cilegon siap mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pengamanan tersebut, melibatkan 499 personel gabungan anggota Polres Cilegon, Koomandi Distrik Militer (Kodim), dan anggota Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banten, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kegiatan pengamanan pemilu di Kota Cilegon, ditandai dengan apel gelar pasukan di Halaman Mapolres Cilegon, Rabu (19/9/2018).

Seusai apel, tim gabungan melaksanakan simulasi penanganan huru-hara. Dalam simulasi tersebut, diperagakan insiden kerusuhan. Suasana Kota Cilegon yang tadinya aman, tiba-tiba rusuh oleh kelompok massa yang tidak puas atas hasil pemilu. Massa tersebut, mulai memprovokasi serta menyerang sejumlah obyek vital, beruntung aparat kepolisian dari Polres Cilegon, Kodim, dan Satpol PP berhasil mencegah terjaidnya bentrokan.

Kapolres Cilegon, AKBP Rizki Agung Prakoso mengatakan, kegiatan tersebut, adalah simulasi dan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata Kalimaya 2018 dengan tema “Melalui Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018 Kita Tingkatkan Sinergi Polri dengan Instansi Terkait untuk Mewujudkan Kamdagri yang Kondusif”.

Apel gelar pasukan dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Fakih Usman Umar, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Andi Mirnawati, Asda I Kota Cilegon, Taufikurahman, Dandim 0623 Cilegon Letkol ARM Rico Ricardo, Perwakilan Lanal Banten, Komisioner KPU Cilegon, Ketua Bawaslu, Siswandi, perwakilan partai politik, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sambutan yang dibacakan oleh Kapolres Cilegon, AKBP Rizki Agung menuturkan, apel gelar pasukan operasi kepolisian Mantap Brata 2018 dalam rangka pengamanan Pemilu 2019. “Apel gelar pasukan ini diselenggarakan di seluruh jajaran dengan tujuan, untuk mengecek kesiapan personel sarana dan prasarana sebelum diterjunkan, untuk melaksanakan pengamanan dengan demikian Pemilu 2019 akan dapat terselenggara dengan aman lancar dan damai,” tuturnya.

Ia mengatakan, kepolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya, untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi hal tersebut diwujudkan, antara lain dengan penegakan hukum penghormatan terhadap nilai-nilai HAM dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemulihan di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik, untuk memilih kepala daerah anggota legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi atau the Hammer of Democracy, karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang dalam kaitan tersebut,” ujarnya. Pemilu 2019, ucap dia, memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena itu untuk pertama kalinya pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) dilaksanakan secara serentak. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here