Polisi Mulai Tegas, Maksa Mudik Ditilang

CILEGON, (KB).- Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Banten mulai tegas menghadapi para pemudik membandel. Jika para pemudik tetap memaksa, maka sanksi tilang akan diberlakukan kepada para pemudik.

Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Wibowo mengatakan, telah memutarbalik arah 4.772 kendaraan pemudik di Pos Check Point Gerbang Tol Merak. Tindakan tersebut berdasarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idulfitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Sampai saat ini, terhitung 4.772 kendaraan pemudik sudah kami putar balik. Namun di sisi lain, jumlah kendaraan pemudik membandel relatif semakin menurun. Kurang lebih menurun 7 persen,” katanya saat ditemui di Pos Check Point Gerbang Tol Merak, Selasa (12/5/2020) dini hari.

Menurut dia, penguatan dari regulasi Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang sudah mengatur pembatasan kendaraan dan orang, telah diperkuat dengan Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembatasan Perjalanan Orang. Ia menuturkan, ada pengecualian terkait melakukan perjalanan.

“Itu di antaranya orang yang sedang melaksanakan tugas atau orang berduka atau sakit. Itu pun harus menunjukkan surat kematian atau rujukan rumah sakit. Selain itu, juga orang repatriasi atau mahasiswa yang kuliah di luar negeri,” ujarnya.

Menurut dia, akan mulai tegas menghadapi para pemudik nakal. Jika ditemukan kendaraan pribadi terindikasi mudik, dia akan memberikan sanksi tilang.

“Sekarang ini, kami mulai bersikap tegas. Jika tetap memaksakan mudik, kami akan terapkan tilang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten Nurhadi Unggul Wibowo mengatakan, angkutan umum sudah diperbolehkan beroperasi dengan beberapa persyaratan.

“Kalau di TTM (Terminal Terpadu Merak), sampai sekarang tidak operasional. Pengecualiannya untuk angkutan umum, itu diperbolehkan, tapi dengan persyaratan. Kalau penumpangnya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam surat edaran (SE) ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 SE Nomor 4 Tahun 2020,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemberian izin bus AKAP dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Namun, hingga saat ini, di Banten belum ada yang mendapatkan izin.

“Kendaraan harus memiliki izin AKAP yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Darat. Sepanjang tidak memenuhi persyaratan itu, kami tidak memperbolehkan masuk ke terminal. Kemudian, penjuadlan tiketnya pun tidak boleh di lapangan, harus di kantor. Jadi, sampai sekarang belum ada satu pun kendaraan yang mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Darat,” katanya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here