Polemik Politisasi Masjid Jelang Pilpres 2019

Politisasi masjid didefinisikan sebagian orang sebagai gerakan yang menggunakan masjid sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasinya mengenai kekuasaan. Umumnya, aspirasi melalui politik masjid dianggap sebagai gerakan anti pemerintah. Sesuatu yang sejak pemerintahan orde lama hingga kini, cukup mengkhawatirkan pemerintah yang berkuasa, karena umat Islam di Indonesia berjumlah cukup besar dengan beragam budaya. Kekhawatiran terbesar adalah umat Islam menjadi terpecah belah.

Politisasi masjid dilakukan oleh tokoh agama atau ulama dalam Islam yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat. Tokoh ini biasanya mempunyai pengikut tertentu yang cukup fanatik. Sehingga apa pun yang dikatakan seperti sebuah perintah kepada pengikutnya. Sementara, di dalam sebuah masjid yang notabene tempat ibadah umat Islam tentu saja ada kelompok lain yang mungkin berseberangan.

Pengamat Sosial Politik,  Dodik Prasetyo dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Kebhinekaan yang bertempat di Saung Ilmu Rajek Pasar Kemis, Sabtu (16/2/2019), mengatakan, dalam polemik tentang politisasi masjid semakin ramai menjelang Pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Kegiatan ceramah agama ini dianggap mempunyai pengaruh besar ketika pemilihan Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta.

Banyak orang khawatir kegiatan sama akan dilakukan saat Pilpres 2019. Sebuah pembicaraan yang sebenarnya cukup sensitif, apalagi jika menyinggung wacana tentang menyeragamkan ceramah dan khutbah Jumat di masjid-masjid seluruh Indonesia yang sempat beredar.

”Meskipun pada akhirnya tidak pernah ada undang-undang yang mengatur tentang ceramah dan khutbah dalam masjid, perhatian tentang politisasi masjid tidak surut. Apalagi, seorang tokoh Muhammadiyah terkenal, Amin Rais pernah membuat pernyataan bahwa politisasi sangat mutlak dilakukan,” ucap Dodik.

Berbeda dengan Amien Rais, Guntur Romli seorang tokoh intelektual muda NU, sangat tidak setuju dengan perlunya menyampaikan hal-hal yang berbau kekuasaan di masjid. Guntur beranggapan masjid adalah tempat segala amal ibadah dan belajar agama di luar kekuasaan.

Menurut Guntur, politisasi masjid dengan ulama yang terlibat di dalamnya merupakan alat manipulasi kekuasaan. Ulama diperalat untuk mendukung pihak tertentu, khususnya yang bertentangan dengan pemerintah. Hal itu akan membahayakan dan pasti akan memecah belah bangsa.

Dalam hal ini, menurut Dodik, ada dua benang merah di sini. Pertama, politisasi masjid untuk kepentingan pribadi dan kelompok dan politisasi masjid untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.

Benang merah pertama, politisasi masjid yang mungkin disebut oleh Guntur Ramli di atas.  Sesuatu yang dapat menimbulkan konflik dan memecah belah umat Islam.  Ke depan dapat memecah belah bangsa Indonesia.

”Sudah tepat apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu pada jelang Pilpres 2019 ini. Pada UU Nomor 7 tahun 2017, disebutkan bahwa kampanye tidak boleh dilakukan di masjid dan tempat-tempat pendidikan. Ini menengahi semua konflik yang terjadi tentang politisasi masjid,” kata Dodik yang sering mengisi diskusi dan kajian di Saung Ilmu.

Benang merah kedua, politisasi masjid yang disebut Kapitra Ampera yang sependapat dengan Amien Rais bahwa Islam dan politik sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Islam adalah agama yang menyeluruh. Politik dan kekuasaan yang akan menentukan nasib umat di kemudian hari, seperti kebebasan beragama, ekonomi, dan pendidikan.

Kapitra menjelaskan, ketika pemegang kekuasaan adalah orang yang bertentangan dengan kehendak umat secara menyeluruh, maka bangsa juga hancur. Agama, umat, ekonomi, dan pendidikan, perlahan akan jatuh.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat antara Kapitra Ampera dengan Amien Rais. Kapitra tidak setuju dengan politisasi masjid yang memecah-belah umat, membuka aib seseorang, bahkan menfitnah lawan.  Kapitra menyebutnya sebagai politik ulama atau tokoh yang kebablasan. Dalam ajaran Islam tidak diajarkan untuk saling menjatuhkan demi kekuasaan dengan jalan memfitnah.

”Berdasarkan hal tersebut, meski tidak mewakili seluruh umat Islam, politisasi masjid diperlukan dalam rangka membangkitkan kesadaran politik. Memberi pengertian, misalnya bahwa hak pilih berada di tangan rakyat pada Pilpres dan Pileg 2019 yang akan datang. Ulama mengajak masyarakat untuk memilih dengan hati nurani, agama, dan keyakinan masing-masing.  Ini penting, jangan sampai hasil pemilu tidak sesuai harapan rakyat dikarenakan banyak orang memilih Golput,” tutur Dodik dalam diskusi yang bertajuk ”Politisasi Masjid”. (Gito Waluyo)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here