Polemik Pencalonan Ratu Ati Marliati Terus Bergulir, Edi Ariadi Dimungkinkan tanpa Pendamping

CILEGON, (KB).- Polemik legalitas pencalonan Ratu Ati Marliati sebagai Wakil Wali Kota Cilegon terus bergulir. Persoalan yang terjadi pada tahapan pendaftaran bakal calon Wakil Wali Kota Cilegon, bahkan memungkinkan Wali Kota Cilegon Edi Ariadi tanpa pendamping karena sisa waktu yang tidak memungkinkan pemilihan ulang.

Edi berpeluang tanpa pendamping, karena Ratu Ati Marliati sebagai Wakil Wali Kota Cilegon terpilih hanya diusulkan Partai Golkar pada tahap pendaftaran. Padahal, mekanisme pemilihan melalui DPRD itu dilakukan untuk mengisi kekosongan wakil wali kota, karena Edi Ariadi diangkat menjadi wali kota menggantikan Tb. Iman Ariyadi yang diberhentikan.

Untuk diketahui, Iman – Edi adalah pemenang Pilkada Cilegon 2015, yang saat itu diusung oleh gabungan partai politik (parpol). Sesuai dengan Pasal 176 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui gubernur, bupati, atau wali kota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nana Sumarna, dirinya sempat menyuarakan persoalan tersebut kepada Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Cilegon. Saat itu, dirinya menjadi salah satu anggota panlih.

“Saat itu saya sudah menyatakan protes. Suara saya lantang saat melayangkan protes itu. Tapi suara saya tidak didengar, karena saya hanya anggota bukan unsur pimpinan. Sementara, saya hanya seorang diri, jadi kalah suara,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Kamis (23/5/2019).

Dalam kesempatan itu, Nanan membantah pernyataan Ketua Fraksi Golkar DPD Kota Cilegon Endang Efendi bahwa dirinya selaku anggota Panlih Wakil Wali Kota Cilegon hanya diam ketika muncul persoalan tersebut.

“Saya tidak terima dengan omongan Ketua Fraksi Golkar. Dia bilang anggota panlih perwakilan dari PDIP tidak berbuat apa-apa alias diam. Itu kan artinya menuding saya. Padahal, saya melayangkan protes keras saat itu,” ujarnya.

Keteledoran panlih

Nana menilai, persoalan-persoalan yang muncul saat tahapan pemilihan berlangsung, membuat hasil pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon cacat hukum. Baik Reno Yanuar selaku calon Wakil Wali Kota Cilegon dari PDIP maupun Ratu Ati, kata dia, adalah korban keteledoran panlih.

“Jadi, baik Reno dan Ibu Ati itu korban Panlih. Sehingga, Pak Edi tidak akan didampingi wakil wali kota. Ini bukan persoalan kekurangan berkas, tapi karena tahapannya bermasalah. Jadi, memang pemilihannya yang harus diulang. Sementara, sisa waktu yang ada tidak memungkinkan dilakukan pemilihan ulang,” tuturnya.

Hal hampir senada dikatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Cilegon Yusuf Amin. Dia membantah partainya sedang berupaya membuat kekisruhan. PDIP, kata dia, hanya ingin mencerdaskan kehidupan berpolitik di Kota Cilegon.

“Saya ingin tanggapi komentar Partai Golkar, yang katanya kami mencoba membuat kegaduhan, mencari-cari kesalahan, dan lain-lain. Ini bukan ingin cari keributan, tapi ingin agar masyarakat Cilegon cerdas dalam berpolitik,” ucapnya.

Sementara itu, Syihabudin Syibli selaku Ketua pada formasi Panlih Wakil Wali Kota Cilegon, membenarkan jika Nana Sumarna sempat melayangkan protes keras kala menjadi anggota panlih. Terlebih, ketika verifikasi berkas bakal calon dilakukan hanya oleh sejumlah anggota panlih.

“Pak Nana memang protes keras saat itu. Ia tidak terima verifikasi berkas dilakukan tanpa dihadiri seluruh anggota panlih. Ia pun protes ketika verifikasi dilakukan tidak sesuai jadwal. Dimana seharusnya dilakukan pada Jumat (5/4/2019), tapi malah sebelum Jumat,” katanya.

Namun, ia tidak terima ketika bola panas diarahkan kepada panlih. Sebab, kerja panlih dilakukan sesuai dengan tata beracara yang dibuat oleh Panitia Khusus (Pansus) Wakil Wali Kota Cilegon.

“Kalau memang persoalannya pada persyaratan pendaftaran, itu kan dibuat oleh pansus, bukan panlih. Kami hanya melaksanakan apa yang dibuatkan oleh pansus,” ujarnya.

Belum terima berkas

Pada bagian lain, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Slamet Endarta mengatakan, belum menerima berkas usulan pengesahan dan pengangkatan Ratu Ati Marliati sebagai Wakil Wali Kota Cilegon.

Pihaknya hingga saat ini masih menunggu berkas tersebut dari Biro Pemerintahan Setda Pemprov Banten. “Hingga saat ini kami belum terima berkas itu,” tuturnya saat dihubungi melalui telepon genggam.

Oleh karena itu, ia tidak bisa memberikan komentar terkait sejauh mana proses usulan pelantikan Ratu Ati sebagai Wakil Wali Kota Cilegon. “Berkasnya saja belum kami terima Mas. Semua berkas yang harus ditandatangani Pak Menteri, pasti lewat kami dulu,” ucapnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here