Polda Banten Bongkar Jaringan Mafia Tanah

SERANG, (KB).- Satgas Antimafia Tanah Ditreskrimum Polda Banten langsung melakukan gebrakan. Satuan tugas yang baru dibentuk awal Februari 2019 ini, berhasil membongkar jaringan mafia tanah di 4 daerah, yaitu di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Satgas Ditreskrimum Polda Banten ini telah menangkap 10 orang jaringan kolaborasi penerbitan surat kepemilikan tanah secara ilegal. Mereka merupakan sasaran dari 4 target yang dibidik polisi dengan modus berbeda-beda.

“10 tersangka ini terbagi 4 kelompok dengan peran dan modus yang berbeda. Tapi yang paling menjadi prioritas kami adalah penerbitan hak milik yang sah namun prosesnya melawan hukum. Ditambah lagi dengan cara kolaborasi permufakatan jahat,” kata Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol. Novri Turangga, Selasa (5/2/2019).

Dalam pengungkapan, 10 orang yang ditangkap di antaranya JA, ID, ED, PH, JA, LM, SW, HR, ML dan MD. Ironisnya, selain unsur swasta, para mafia tanah ini juga diketahui melibatkan sejumlah oknum birokrat di lingkungan pemerintah kecamatan, hingga pemerintah kota/kabupaten dan mantan kepala desa.

Dari rincian yang diterima wartawan, tersangka JA diketahui berstatus sebagai mantan Kepala Desa (Kades) Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Kemudian ID, adalah oknum ASN Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Serang. Selanjutnya, PH adalah honorer pada kantor yang membidangi pertanahan, dan tersangka JA adalah Kepala Sub Bagian TU pada kantor dinas di lingkungan Pemkot Serang.

Penangkapan JA, mantan Kades Cisait dilakukan akhir Januari 2019. Dia digelandang Satgas Antimafia Tanah Dirreskrimum Polda Banten karena diduga telah memalsukan tanda tangan di 4 dokumen akta jual beli (AJB) tanah seluas 19.661 meter persegi. Dokumen itu dia gunakan untuk proses peralihan hak dan penerbitan sertifikat hak milik (SHM).

“Dari kasus ini, kami mengamankan tiga orang. Mantan Kades Cisait berinisial JA, seorang ASN berinisial IS dan seorang wiraswasta berinisial ED,” ujar Novri didampingi Kepala Tim Tindak Kasubdit II Harta dan Bangunan Tanah (Hardabangtah) Ditreskrimum Polda Banten AKBP Sofwan Hermanto.

Kasus selanjutnya, yaitu penangkapan mafia tanah atas proyek pembebasan lahan tol Serang-Panimbang. Dalam kasus ini, Satgas mengamankan 3 orang tersangka berinisial PH yang merupakan honorer di salah satu institusi pertanahan, pejabat dinas di lingkungan Pemkot Serang berinisial JA, dan seorang wiraswasta berinisial LM.

“Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp 5,5 miliar. Tersangka melakukan modus menawarkan bidang tanah kepada korban dengan data 23 pemilik tanah. Untuk memudahkan aksinya, dia terlibat sebagai tim pembebasan lahan jalan tol Serang-Panimbang dengan bermodalkan peta,” tuturnya.

Selanjutnya, Satgas juga menangkap dua orang tersangka berinisial SW dan HR. Keduanya diamankan karena menipu 59 konsumen perumahan subsidi di Kompleks Panorama Cilegon, Jalan Cikerai, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon di atas tanah orang lain seluas 9.600 meter persegi.

“Dua orang ini mengaku sebagai pengembang perumahan PT Asly Grya Berlian. Modusnya, mereka menawarkan perumahan subsidi tapi dokumen tanahnya ternyata merupakan milik orang lain,” ucap Kombes Pol. Novri Turangga.

Kasus terakhir yaitu pengungkapan mafia tanah yang memalsukan 6 akta jual beli di Desa Telaga Sari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang seluas 5.411 meter persegi. Dalam kasus ini, dua orang tersangka berinisial ML dan DH ditangkap pada 4 Februari 2019.

“Kedua tersangka ini memalsukan 6 dokumen warkah tanah untuk dijadikan akta jual beli sebagai syarat pembuatan sertifikat hak milik. Fakta penyidikan berdasarkan BAP, ahli Waris Enan bin Empi sebagai pemilik tanah tidak pernah memindahalihkan hak tanah kepada siapapun,” katanya.

Novri menegaskan, modus dan aksi para mafia tanah kemungkinan masih banyak dilakukan sejumlah oknum di beberapa wilayah. Pelaku, biasanya memanfaatkan sejumlah bidang tanah kosong dan mengambilnya hingga membuat sertifikat dengan cara ilegal.

“Modusnya kan banyak. Ada pembuatan surat tanah yang bodong, surat penguasaan tanah yang tidak beritikad baik karena bukan tanahnya tapi hanya tanah kosong. Jadi, main tempati saja. Kita pastikan para pelaku ini akan kita tindak tegas,” ujar Novri. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here