Selasa, 19 Juni 2018
Pelaksana Harian Ketua Umum PMI, Ginandjar Kartasasmita menyerahkan bendera pataka kepada Ketua PMI Banten, Ratu Tatu Chasanah saat Pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (21/2/2018).*

PMI Banten Butuh Dukungan Pemda

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten periode 2017-2022, Ratu Tatu Chasanah mengakui, masih banyak sarana prasarana yang harus dilengkapi untuk mendukung kegiatan PMI termasuk untuk unit donor darah. Oleh karena itu, PMI Banten berharap Pemerintah Provinsi Banten dan kabupaten/kota dapat bersinergi dan mendukung untuk melengkapi kebutuhan tersebut.

Hal itu terungkap dalam pelantikan pengurus PMI Provinsi Banten periode 2017-2022 yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (21/2/2018). Pengurus PMI dilantik oleh Plh Ketua Umum PMI Pusat Ginandjar Kartasasmita, berdasarkan Keputusan Pusat PMI nomor : 007/KEP/PP.PMI/II/2018 tentang pengurus PMI Provinsi Banten masa bakti 2017-2022.

Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah bersama Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat, Rachmat Ginandjar saat penandatanganan MoU terkait publikasi kegiatan PMI Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (21/2/2018).*

Usai pelantikan, Ketua PMI Banten menandatangani kerja sama terkait kepalangmerahan dengan sejumlah instansi di antaranya dengan PMI DKI Jakarta dan Jawa Barat, BPBD Provinsi Banten, Polda Banten, Dinkes Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, kerja sama dengan Harian Umum Kabar Banten, dan RRI Banten.

Bupati Serang ini dilantik sebagai Ketua PMI Banten setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi PMI Banten, dan ini merupakan periode ketiganya. Tatu mengakui, dua periode kepemimpinannya ada progres baik yang dicapai PMI dan ada kekurangan yang belum terselesaikan. Kekurangan tersebut, seperti pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan PMI provinsi dan daerah.

Di antaranya peralatan penanganan bencana yang masih kurang, kemudian mesin pengolah darah di Unit Donor Darah yang beberapa belum memadai dan kurang. “Mesin pengolahan darah, itu untuk mendeteksi penyakit menular. Sekarang sudah ada alatnya di UDD tapi masih kurang dan ada yang harus diperbarui. Selain itu, kebutuhan untuk gedung UDD dan PMI juga ada yang belum terpenuhi, seperti di Kabupaten Pandeglang dan Lebak,” kata Tatu.

Menurutnya, UDD telah menginventarisasi kebutuhan peralatan tersebut dan telah disampaikan kebutuhannya ke Pemprov Banten. “Oleh karena itu, kami berharap bantuan dan supportnya baik dari pemprov dari pemerintah kabupaten/kota, karena PMI kan bukan organisasi bersifat profit,” ujarnya.

Sekda Pemprov Banten, Ranta Soeharta mengatakan, pemprov tahun ini fokus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran kesehatan lebih besar setelah infrastruktur dan pendidikan. “Tahun ini 10,4 persen anggaran pemerintah untuk bidang kesehatan. Termasuk menambah anggaran bantuan untuk PMI, agar aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI Banten bisa berjalan lebih optimal,” ucapnya.

Sementara, Plh Ketum PMI Pusat Ginadjar Kartasasmita mengapresiasi tindakan PMI Banten yang melakukan kerja sama dengan PMI lainnya yang jarak wilayahnya berdekatan, serta dengan instansi lainnya. “Saya terkesan begitu luar biasa Ketua PMI Provinsi Banten ini ada kerja sama dengan PMI provinsi lainnya juga. Ini mungkin yang pertama kali dilakukan PMI. Kerja sama penanggulangan bencana, kerja sama sosial kemasyarakatan, itu memang perlu dilakukan karena Provinsi Banten memang daerah rawan bencana,” ujarnya. (Yomanti Hasbullah)***


Sekilas Info

Tim Favoritnya Gagal Lolos ke Piala Dunia, Wagub Banten Alihkan Dukungan untuk Brasil

SERANG, (KB).- Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kecewa berat tim kesayangannya, Italia, gagal tampil di Piala …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *