Pleno Penetapan UMK 2019 di Provinsi Banten Buntu

SERANG, (KB).- Rapat pleno penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2019 di Provinsi Banten, Kamis (15/11/2018), menemui jalan buntu. Sebab, dua usulan angka UMK yang terjadi di tiga kabupaten/kota tidak menghasilkan titik temu.

Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten, Alhamidi mengatakan, Dewan Pengupahan Provinsi Banten telah melakukan pleno penetapan UMK. Hadir semua unsur dewan pengupahan, yakni unsur Apindo, pemerintah, serikat buruh dan akademisi.

“Alhamdulillah hari ini, Kamis 15 November 2018, kita sudah melaksanakan rapat pleno penetapan UMK kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun 2019,” kata Alhamidi saat ditemui di Kantor Disnaker Provinsi Banten, Kamis (15/11/2018).

Rapat berlangsung alot karena ada perbedaan pendapat terkait angka UMK yang akan diusulkan kepada gubernur. Perbedaan pendapat terutama pada UMK kabupaten/kota yang diusulkan lebih dari satu angka, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

Ketiga daerah itu mengusulkan dua besaran angka UMK, di mana satu angka lainnya merupakan usulan dari unsur serikat pekerja. Kabupaten Tangerang mengusulkan Rp 3.841.368 dan dari unsur buruh mengusulkan Rp 4.088.586. Sedangkan Kota Tangerang Selatan mengusulkan Rp 3.841.368 dan dari unsur buruh Rp 3.935.597.

Sementara itu, Kota Serang mengusulkan Rp 3.366.512 dan dari unsur buruh mengusulkan Rp 3.453.627. Unsur serikat buruh yang hadir dalam rapat ngotot, agar besaran angka UMK di tiga kabupaten/kota ini diusulkan ke Gubernur Banten sesuai dengan usulan buruh, bukan sesuai dengan PP 78.

“Jadi ada dua unsur, pemerintah, Apindo mengusulkan (sesuai) PP 78. Kalau yang dari serikat (buruh) mengusulkan sesuai dengan usulan rekomendasi bupati/wali kota (di luar PP 78),” ujarnya.

Karena terus terjadi perdebatan, akhirnya unsur yang hadir menyepakati untuk menyerahkan besaran UMK tiga kabupaten/kota ini dua angka sekaligus, yakni angka sesuai PP 78 dan usulan buruh. Berbeda dengan tiga kabupaten/kota, untuk kabupaten/kota lainnya seluruh unsur dewan pengupahan sepakat untuk langsung mengusulkannya kepada Gubernur Banten, karena hanya ada satu angka yakni sesuai dengan PP 78.

Rinciannya, Kota Tangerang Rp 3.869.717, Kabupaten Pandeglang Rp 2.542.539, Kabupaten Serang Rp 3.827.193, Kota Cilegon Rp 3.913.078 dan Kabupaten Lebak Rp 2.498.068. “Sudah disepakati, bahwa untuk rekomendasi yang satu angka itu disetujui oleh semua unsur-unsur dalam rapat. Untuk yang mengusulkan rekomendasi (dua angka dari) bupati dan wali kota itu tetap dilanjutkan kepada gubernur,” ujarnya.

Diserahkan ke gubernur

Keputusan akhir besaran angka UMK yang akan ditetapkan di Provinsi Banten, diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur Banten. Paling lambat, penetapan UMK oleh gubernur dilakukan pada 20 November 2018, untuk diumumkan secara serempak pada 1 Desember 2018.

“Nah untuk hari ini, Kamis (15/11/2018), saya mungkin akan meneruskan surat kepada gubernur. Walaupun sudah lewat waktu, paling telat Jumat (16/11/2018) sudah ada di meja gubernur. Mungkin melalui biro hukum terlebih dahulu, karena legal drafting dalam surat itu akan dikoreksi oleh biro hukum,” ucapnya.

Ia berharap putusan UMK oleh gubernur diterima oleh semua unsur. Hal itu penting untuk menjaga iklim ivestasi dan hubungan industrial di Banten. “Mudah-mudahan kita berdoa bisa menerima semua. Artinya baik pekerja menerima juga pengusaha menerima, legowo,” tuturnya.

Terkait adanya rencana serikat buruh melakukan unjuk rasa, suami dari Wakil Ketua DPRD Banten, Nuraini ini mengatakan, sepenuhnya menyerahkan hal itu kepada serikat buruh. Karena unjuk rasa sudah menjadi hak mereka.”Tapi yang jelas unjuk rasanya damai, jadi apa yang diperjuangkan itulah yang harus dibicarakan, jangan hal-hal lain yang membuat kondisi tidak menentu,” ujar Alhamidi. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here